Pemerintah Targetkan Beri Pembiayaan Hingga Rp250 Miliar - Agar TKI Berkualitas

NERACA

Jakarta – Untuk mewujudkan program Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari informal menjadi formal dan berkualitas tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Arifin Habibie mengakui, saat ini bentuk pembiayaan TKI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum diserap secara maksimal. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong penciptaan tenaga kerja formal dengan memberikan pembiayaan hingga Rp250 miliar.

“Kita akui, karena kurangnya sosialisasi sehingga penyerapan KUR untuk TKI ini masih sedikit. Di 2012, penyerapan hanya terealisasi kurang dari Rp50 miliar untuk membiayai 10.000 tenaga kerja. Tahun ini, kita targetkan hingga Rp250 miliar untuk 25.000 tenaga kerja,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) di kantor Kementerian Perekonomian, Senin (21/1).

Harapan Arifin, program tersebut akan membuat masalah pengangguran di Indonesia dapat teratasi, mengingat target pemerintah yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 1 juta setiap tahunnya. Dengan menciptakan TKI formal, Indonesia dapat mengirimkan tenaga kerja sebanyak 300-400 ribu orang ke luar negeri.

“Ini menjadi salah satu solusi, karena amanah Presiden untuk menciptakan lapangan tenaga kerja 1 juta orang, serta dapat mengurangi jumlah pengangguran,” katanya.

Seperti diketahui, hampir angkatan kerja Indonesia 70% berada di sektor informal. Arifin mengatakan, dengan adanya pelatihan, penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri adalah salah satu solusi mengatasi pengangguran dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Dikarenakan banyaknya negara asing yang masih membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, ke depan TKI yang direkrut adalah yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk dikirim ke negara-negara penempatan. "Berkualitas, artinya calon TKI yang dikirim berbadan dan berjiwa sehat, mempunyai kemampuan dalam bahasa seperti bahasa di negera penempatan serta mempunyai pengetahuan mengenai negara yang dituju," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah

Menurut Ayub, pihaknya harus tetap melakukan pelatihan 200 jam untuk calon TKI. "Jadi kita dukung slogan Pak Muhaimin, ‘Jangan berangkat sebelum siap’,” katanya.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar segera membuka moratorium penempatan TKI di sejumlah negara penempatan seperti Arab Saudi, Yordan dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya. “Kita ingin semua moratorium segera dibuka,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Perekonomian M. Edy Yusuf mengatakan, program KUR TKI akan memudahkan para TKI untuk bekerja di luar negeri. Mereka tak perlu bingung mencari sumber pembiayaan yang biasanya mereka dapatkan dari menjual tanah atau sawah di desa.

Edy juga mengklarifikasi mengenai besaran bunga KUR TKI yang sering sekali disebut-sebut sebesar 22%. Padahal, yang ditetapkan adalah sebesar 11%. “Bunga 22% itu adalah bunga efektif, yang artinya sama dengan bunga sebesar 11%flat. Sehingga, calon TKI pinjam Rp10 juta, bunga per bulannya hanya sekitar Rp100 ribu,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Kenaikan Harga BBM Dianulir, Cermin Buruknya Manajerial Pemerintah

Oleh: Zainal C. Airlangga Presiden Joko Widodo (Jokowi) membatalkan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis premium. Keputusan Jokowi ini…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…

Mandiri Kaji Terbitkan Obligasi US$ 1 Miliar

Perkuat modal guna memacu pertumbuhan penyaluran kredit, PT Bank Mandiri Tbk (BMRI) berencana menerbitkan instrumen utang senilai US$ 1 miliar.…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…