Pemerintah Targetkan Beri Pembiayaan Hingga Rp250 Miliar - Agar TKI Berkualitas

NERACA

Jakarta – Untuk mewujudkan program Tenaga Kerja Indonesia (TKI) dari informal menjadi formal dan berkualitas tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Staf Ahli Menteri Koordinator Perekonomian Arifin Habibie mengakui, saat ini bentuk pembiayaan TKI melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) belum diserap secara maksimal. Oleh karena itu, dia mengungkapkan, pemerintah akan terus mendorong penciptaan tenaga kerja formal dengan memberikan pembiayaan hingga Rp250 miliar.

“Kita akui, karena kurangnya sosialisasi sehingga penyerapan KUR untuk TKI ini masih sedikit. Di 2012, penyerapan hanya terealisasi kurang dari Rp50 miliar untuk membiayai 10.000 tenaga kerja. Tahun ini, kita targetkan hingga Rp250 miliar untuk 25.000 tenaga kerja,” ujarnya usai rapat koordinasi bersama Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) di kantor Kementerian Perekonomian, Senin (21/1).

Harapan Arifin, program tersebut akan membuat masalah pengangguran di Indonesia dapat teratasi, mengingat target pemerintah yang akan menciptakan lapangan kerja sebanyak 1 juta setiap tahunnya. Dengan menciptakan TKI formal, Indonesia dapat mengirimkan tenaga kerja sebanyak 300-400 ribu orang ke luar negeri.

“Ini menjadi salah satu solusi, karena amanah Presiden untuk menciptakan lapangan tenaga kerja 1 juta orang, serta dapat mengurangi jumlah pengangguran,” katanya.

Seperti diketahui, hampir angkatan kerja Indonesia 70% berada di sektor informal. Arifin mengatakan, dengan adanya pelatihan, penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri adalah salah satu solusi mengatasi pengangguran dan meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan keluarga.

Dikarenakan banyaknya negara asing yang masih membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia, ke depan TKI yang direkrut adalah yang berkualitas dan memenuhi persyaratan untuk dikirim ke negara-negara penempatan. "Berkualitas, artinya calon TKI yang dikirim berbadan dan berjiwa sehat, mempunyai kemampuan dalam bahasa seperti bahasa di negera penempatan serta mempunyai pengetahuan mengenai negara yang dituju," kata Ketua Umum Apjati Ayub Basalamah

Menurut Ayub, pihaknya harus tetap melakukan pelatihan 200 jam untuk calon TKI. "Jadi kita dukung slogan Pak Muhaimin, ‘Jangan berangkat sebelum siap’,” katanya.

Selain itu, pihaknya meminta pemerintah agar segera membuka moratorium penempatan TKI di sejumlah negara penempatan seperti Arab Saudi, Yordan dan sejumlah negara di Timur Tengah lainnya. “Kita ingin semua moratorium segera dibuka,” kata dia.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Perluasan Kesempatan Kerja Kementerian Perekonomian M. Edy Yusuf mengatakan, program KUR TKI akan memudahkan para TKI untuk bekerja di luar negeri. Mereka tak perlu bingung mencari sumber pembiayaan yang biasanya mereka dapatkan dari menjual tanah atau sawah di desa.

Edy juga mengklarifikasi mengenai besaran bunga KUR TKI yang sering sekali disebut-sebut sebesar 22%. Padahal, yang ditetapkan adalah sebesar 11%. “Bunga 22% itu adalah bunga efektif, yang artinya sama dengan bunga sebesar 11%flat. Sehingga, calon TKI pinjam Rp10 juta, bunga per bulannya hanya sekitar Rp100 ribu,” terangnya.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi

Pemerintah Siapkan Dua PP Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Deputi II Kepala Staf Kepresidenan Yanuar Nugroho mengatakan, pemerintah telah menyiapkan…

2019, Belanja Pemerintah Pusat Rp1.634 Triliun

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan belanja pemerintah pusat pada tahun 2019 akan mencapai…

Pemerintah Alokasikan Rp492 Triliun untuk Pendidikan

      NERACA   Jakarta - Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjukkan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

PII : Skema KPBU Mulai Banyak Diminati Investor - Resmikan SPAM Semarang Barat

        NERACA   Semarang - Proyek Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)…

Wapres Ingatkan Berhati-hati Investasikan Dana Haji

    NERACA   Jakarta - Wakil Presiden RI M Jusuf Kalla mengingatkan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) agar berhati-hati…

Gandeng BUMDes, Pertamina Bangun 77 Ribu SPBU Mini

    NERACA   Jakarta - PT Pertamina (Persero) akan membangun 77.000 SPBU mini di seluruh pelosok daerah di Indonesia…