Infrastruktur dan Ekonomi 2013

Oleh: Prof. Firmanzah PhD

Staf Ahli Presiden Bidang Ekonomi dan Pembangunan

Perekonomian global tahun ini masih dibayang-bayangi ketidakpastian yang diprediksikan kembali menekan pertumbuhan dunia. Meski China di penghujung tahun 2012 (kuartal ke-4) tumbuh 7,9% setelah melambat pada 7 kuartal sebelumnya (kuartal 1/2011 s/d kuartal 3/2012), namun sejumlah data di Eropa masih menjadi kendala pertumbuhan global.

Di akhir 2012, ekonomi Jerman sebagai ekonomi terbesar di zona Euro berkontraksi 0,5%, Perancis masih terbelenggu defisit fiskal yang cukup besar, bank sentral Portugal baru baru ini merevisi target pertumbuhannya, industri manufaktur Inggris berkontraksi yang juga memberi efek perlambatan global. Kawasan yang diprediksi akan masih terus tumbuh adalah Asia. Secara umum ekonomi global di 2013 belum menunjukkan sinyal positif untuk keluar dari tekanan krisis pasca 2008.

Bagi Indonesia, tantangan perekonomian nasional diperhadapkan pada ancaman eksternal dan tantangan internal secara bersamaan. Ancaman eksternal berupa kompleksitas dan ketidakpastian global yang masih menyelimuti pertumbuhan dunia 2013 yang kembali menekan permintaan global. Tantangan internal berupa persoalan ekonomi biaya tinggi khususnya terkait dengan daya saing logistik nasional. Percepatan pembangunan infrastruktur terus dilakukan untuk menekan biaya logistik dan sekaligus meningkatkan daya saing nasional.

Pemerintah pada tahun ini menargetkan groundbreaking setidaknya 82 proyek infrastruktur senilai Rp. 143,08 triliun dan 64 proyek sektor riil yang mencapai Rp. 402,6 triliun. Dari 82 proyek infrastruktur tersebut tersebar sebagai berikut; 32 proyek di Sumatera (Rp 25,8 triliun), Jawa sebanyak 13 proyek (Rp 74,8 triliun), Kalimantan sejumlah 9 proyek senilai Rp 14,6 triliun, Sulawesi sebanyak 9 proyek (Rp 7,8 triliun), Bali-NTB sebanyak 5 proyek (Rp 16,8 triliun) dan Papua-Maluku sebanyak 14 proyek (Rp 3,08 triliun).

Ke-82 proyek infrastruktrur tersebut dibiayai dengan APBN (15 proyek), BUMN (20 proyek), swasta (38 proyek) dan sisanya dibiayai campuran. Sedangkan untuk 64 proyek sektor riil tersebar di Sumatera senilai Rp 36,7 triliun (7 proyek), Jawa senilai Rp 40,9 triliun (31 proyek), Kalimantan senilai Rp 94,2 triliun (11 proyek), Sulawesi senilai Rp 2,58 triliun (7 proyek), Bali-NTT senilai Rp 26,4 triliun (4 proyek), dan Papua-Maluku senilai Rp 201,4 triliun (4 proyek).

Untuk mendukung sumber pembiayaan, Presiden SBY dalam setiap kesempatan terus mengajak para investor untuk berinvestasi di Indonesia. Kunjungan Presiden Argentina dan PM Jepang ke Indonesia juga dibicarakan sejumlah tawaran pembangunan infrastuktur. PM Jepang Shinzo Abe menyatakan komitmen Jepang membantu pembagnunan infrastruktur di Indonesia sebagai kelanjutan pembicaraan pasca Indonesia-Japan Joint Economic Forum di Tokyo (Oktober 2012). Kesepakatan ini diantaranya mengembangkan infrastruktur keretaapi perkotaan, pembangkit listrik geotermal, dan infrastruktur lainnya dengan jangka waktu hingga 2020. Kesepakatan diantaranya 45 proyek infrastruktur dengan total nilai investasi mencapai US$43 miliar atau setara Rp 410 triliun.

Berbagai upaya pembangunan infrastruktur nasional diharapkan dapat mendorong daya saing dan memangkas inefisiensi yang masih menekan ekspansi perekonomian nasional. Dengan berjalannya berbagai pembangunan infrastruktur, biaya logistik dapat ditekan seminimal mungkin, keterpaduan ekonomi akan berdampak lebih besar sehingga pertumbuhan dan kapasitas ekonomi nasional terus berkembang.

BERITA TERKAIT

Dilema Pembangunan Infrastruktur

Program unggulan Presiden Jokowi selama periode 2015-2019 adalah pembangunan infrastruktur. Kita melihat pembangunan berlangsung masif di seluruh Indonesia, namun banyak…

MMKSI SUPPORT PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR MOBIL LISTRIK INDONESIA

Director of Coordination and Development Division PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Sales Indonesia (MMKSI), Ogi Ikematsu (kanan) berbincang dengan Head…

Kontribusi Ekonomi Digital Bisa Mencapai 8,5% PDB

NERACA Jakarta-Presiden Jokowi optimistis kontribusi ekonomi digital terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) tahun ini bisa mencapai 8,5%, lebih tinggi dibandingkan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Perlu Standarisasi Halal Internasional

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Perlu dan tidaknya standarisasi halal internasional sudah lama dibicarakan oleh berbagai pihak, hal…

Apakah Indonesia Siap?

  Oleh: Nailul Huda Peneliti Indef Kehadiran industri 4.0 merupakan suatu keniscayaan, tidak dapat dihindari oleh semua negara. Beberapa negara,…

Keselamatan Transportasi

Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca   Tidak ada seorang pun yang rela kehilangan anggota keluarganya walau mendapatkan santunan…