Ibukota negara Indonesia, Jakarta, sekarang menyandang predikat kota darurat bencana banjir. Kondisi ini seiring dengan musim hujan yang sekarang tiba di Indonesia. Selain Jakarta, daerah lain juga tidak luput dari terjangan bencana alam seperti banjir, tanah longsor, dan angin puting beliung.

Kita menyadari bahwa setiap bencana dipastikan menimbulkan risiko berupa kerugian material atau bahkan jiwa manusia. Secara ekonomi, bencana alam selalu berdampak menurunkan kapasitas produksi masyarakat. Itu sesuatu yang tidak terhindarkan lagi karena infrastruktur ekonomi menjadi rusak.

Banjir yang menggenangi ruas jalan protokol di Jakarta misalnya, membuat mobilitas sosial-ekonomi masyarakat menjadi lumpuh. Dampaknya tentu pasokan barang ke sejumlah wilayah terganggu. Sedikit atau banyak, gangguan tersebut dapat dipastikan selama beberapa saat dapat berpengaruh mengerek harga barang di daerah yang kebanjiran.

Nilai kerugian ekonomi akibat bencana alam ini mungkin tak terlihat terlalu besar dibanding besaran ekonomi nasional. Namun skala bencana banjir yang diprediksi masih berpotensi terjadi lagi hingga 27 Januari 2013, tampaknya menimbulkan kerugian hingga triliunan rupiah.

Kerugian ekonomi lainnya yang dialami masyrakat Jakarta, adalah terputusnya jalur transportasi angkutan umum. Akibatnya, karyawan tidak bisa bekerja optimal karena banyak kantor maupun pusat perbelanjaan tutup sementara. Terputusnya jalur transportasi ini juga berdampak negatif bagi upaya peningkatan produktivitas nasional, mengingat 80% perputaran uang terkonsentrasi di jakarta.

Namun lain soal jika bencana alam ini berskala masif, nilai kerugian ekonomi yang timbul bisa lebih besar lagi. Contoh kerugian ekonomi akibat gempa bumi yang melanda Sumbar pada 2009 mencapai sekitar Rp 21 triliun. Nilai kerugian ini jauh lebih besar jika dibandingkan dengan biaya pembangunan proyek Jembatan Suramadu di Jatim yang bernilai Rp 4,5 triliun.  

Karena itu, dilihat dari secara nasional, akumulasi tahunan dampak bencana alam terhadap ekonomi sama sekali tak bisa dipandang sebelah mata. Sayangnya, sejauh ini pemerintah hampir tak pernah menghitung nilai kerugian ekonomi akibat akumulasi berbagai bencana alam secara nasional. Pemerintah belum pernah membuat publikasi mengenai soal tersebut.  

Kenyataan ini menunjukkan bahwa pemerintah alpa atau memandang enteng risiko bencana alam terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Seolah-olah risiko ekonomi bencana alam adalah masalah kasuistis dan lokal. Sehingga paradigma yang dianut pemerintah cenderung sekadar berupa penanggulangan yang bersifat sporadis. Itu tecermin dalam alokasi dana penanggulangan bencana alam yang setiap tahun rata-rata hanya sekitar Rp 4 triliun.

Idealnya, risiko ekonomi bencana alam seperti banjir terparah di Jakarta ini dikalkulasi secara cermat berdasarkan pemetaan potensi bencana secara nasional. Dengan demikian, risiko itu secara agregat bisa tecermin dalam produk domestik bruto (PDB), sehingga mekanisme pendanaan bisa dirumuskan bukan lagi sekadar merujuk kepada upaya penanggulangan sesaat, melainkan lebih mendasar dan strategis, yaitu penyelamatan kapasitas produksi di masyarakat dari terjangan bencana alam.

Mengingat Jakarta sebagai ibukota negara Indonesia, setidaknya mampu meminimalisasikan dampak kerugian banjir. Paling tidak jalur transportasi umum baik bus TransJakarta maupun KRL Commuter Line perlu dijaga keberadaannya, agar kinerja masyarakat tidak sampai lumpuh total di tengah tantangan Indonesia menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang sudah semakin dekat.