Memang tak bisa dipungkiri, kenaikan harga BBM dapat memicu sejumlah dampak negatif yang akan menyengsarakan rakyat. Meski pemerintah bersedia memberikan kompensasi berupa bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM). Namun, BLSM bukanlah sebuah jaminan gejolak perekonomian Indonesia akan stabil pascakenaikan harga bahan bakar minyak itu.

Selain itu, kenaikan harga BBM akan berdampak kenaikan biaya transportasi dengan kisaran yang cukup tinggi, sama tingginya seperti apa yang terjadi pada BBM itu sendiri. Juga
ancaman PHK pun menghantui para buruh karena tak kuatnya dunia industri menghadapi tingginya kenaikan biaya produksi. Semuanya bermuara pada kemiskinan. Indonesia dikhawatirkan akan terpuruk dan daya beli masyarakat menurun.
  
BLSM layaknya “permen” yang diberikan kepada anak kecil sebagai pembujuk setelah ia dibuat menangis. BLSM sama sekali tidak menjadi solusi alternatif. Pola itu tidak mendidik dan dapat memicu sejumlah permasalahan lain, seperti korupsi, pendataan penduduk miskin yang tidak akurat, pendistribusian yang tidak tepat sasaran, hingga masyarakat yang tidak tersentuh akan merasa terdiskriminasi.
 
Sementara alasan pemerintah menaikkan harga BBM karena APBN akan mengalami defisit jika terus menerus disubsidi, hanyalah justifikasi dan mencerminkan ketidakberdayaan pemerintah terhadap dominasi asing, dimana 80% tambang migas dikuasai oleh mereka. 
 
Tidak hanya itu. Menaikkan harga BBM merupakan cermin ketidakberhasilan pemerintah dalam mengelola APBN dengan baik. Juga karena tidak kreatifnya dalam mencari solusi atas permasalahan yang terjadi di Indonesia.  Sejumlah opsi yang dapat digunakan sebagai alternatif agar tidak menaikkan harga BBM, di antaranya, pemerintah harus melakukan efisiensi pada berbagai lini/pos pengguna APBN, tampaknya belum berhasil dilaksanakan dengan baik.

Jadi, banyak sekali argumen serta silang pendapat tentang keharusan dan manfaat kenaikan harga BBM. Namun di tengah kesenjangan hak politik dan ekonomi rakyat yang memprihatinkan saat ini, Drama politik kenaikan BBM yang terjadi saat ini hanyalah realitas nyata dari kemenangan politik yang mengatasnamakan rakyat, bukan kemenangan mahasiswa demo yang turun ke jalan yang mewakili hati nurani rakyat.

Realitas politik bangsa kita mencerminkan perang kepentingan dan perang politik dalam isu kenaikan harga BBM. hal ini sangat rentan menipu dan menyesatkan rakyat berkat kelihaian aktor politik yang memainkan perannya dengan sangat sempurna.

Karena itu, hampir bisa dipastikan, tidak menaikkan harga BBM tidak akan menuai protes ”parlemen jalanan”. Terlebih lagi bukankah tidak pernah ada dalam sejarah republik ini, protes jalanan karena harga BBM tidak dinaikkan betapapun kritisnya para pengamat ekonomi mengecam subsidi belakangan ini.

Untuk itu,  paling nyaman secara politik adalah untuk tidak menaikkan harga BBM dengan syarat satu hal, yaitu perlu kapasitas yang efektif untuk memobilisasi sumber pendanaan baru guna menutup disparitas harga yang semakin membesar antara harga BBM di pasar internasional dan harga di pasar domestik. Ini pilihan realistis dan terukur menjelang pemilu 2014.