Disparitas Harga Picu Pembengkakan Kuota - BBM Bersubsidi

NERACA

Jakarta - Selama disparitas harga antara bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dan non subsidi masih tinggi, kemungkinan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter (kl) pada 2013 akan terlampaui lagi. Meski demikian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan, pemerintah masih belum memiliki niat untuk menaikkan harga BBM bersubsidi.

Menurut dia, saat ini pemerintah akan lebih fokus ke pengendalian dan pembatasan. Salah satu cara untuk membatasi BBM bersubsidi yakni melakukan pengendalian dan pembatasan dengan Teknologi Informasi (TI). Oleh karena itu, dia akan meminta Pertamina untuk mengawasi secara ketat.

"Karena kita tahu kan dalam 46 juta kl itu paling tidak 10-20% terjadi kebocoran. Kalau kita kendalikan, itu kan sudah luar biasa besar," jelas Hatta di kantornya, Selasa (15/1).

Dia menjelaskan, dengan sistem tersebut, Pertamina dapat mengawasi BBM bersubsidi. Upaya baru tersebut akan dilakukan pemerintah untuk mengawal agar penggunaan BBM bersubsidi tetap sesuai target.

"Belum (pernah) diterapkan. Kalau tidak salah, mereka (Pertamina) sudah lakukan tender. Itu bisa mengawasi dari bawah, sampai tiap pom bensin," ujarnya.

Secara terpisah, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menilai kuota BBM bersubsidi nasional akan kembali terlampaui tahun ini. Karena, kata Kepala BPH Migas Andy Noorsaman Sommeng, selama disparitas harga tinggi dan sistem distribusinya terbuka, jangan berharap tidak ada over kuota

Selain itu, sistem distribusi masih dilakukan dengan konsep terbuka. “Solusinya yang tepat saat ini adalah memperkecil disparitas harga serta menerapkan sistem pendistribusian secara tertutup,” terangnya.

Dia mengakui, dengan mempersempit perbedaan harga, penyalahgunaan atau penyelundupan terhadap BBM subsidi memang masih terjadi, meski kecil. Sehingga dengan selisih yang tidak terlalu jauh, masyarakat diperkirakan masih mampu membeli BBM. "Kalau bedanya Rp1.000 atau Rp2.000 saya kira orang masih mampu. Penyelundupan tetap masih ada, tapi kecil,” kata Andy.

Berbeda kalau disparitas harga BBM subsidi dan non subsidi sangat jauh, misalkan mencapai Rp5.000 per liternya, keuntungan pengoplos lebih besar, sehingga penyelundupan pun lebih marak.

“Ketika ditangkap, ngeluarin (menyogok, red) Rp1.000 masih untung Rp4.000. Di tengah jalan ditangkap lagi, keluarin Rp 1.000, masih ada Rp 3.000," tuturnya.

Andy menambahkan, jika pemerintah ingin mengamankan kuota saat ini, efektifitas penggunaan sistem TI dapat berpotensi menghambat jebolnya kuota BBM subsidi. "Dengan sistem TI, saya yakin bisa. Bahkan kadang-kadang bisa under kuota," katanya.

BERITA TERKAIT

Gubernur Sumsel Minta DPR RI Perjuangkan Harga Karet

Gubernur Sumsel Minta DPR RI Perjuangkan Harga Karet NERACA Palembang - Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Herman Deru minta kepada DPR…

Kilang Balikpapan Tingkatkan Produksi BBM Ramah Lingkungan

    NERACA   Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengatakan, pembangunan Refinery Development Master Plan…

Intervensi Pemerintah atas Harga CPO via Implementasi B20

Oleh: Piten J Sitorus, Mahasiswa D3 Alih Program PKN STAN Pada tahun 2017 Indonesia memproduksi sebesar 38,17 juta ton Crude Palm…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Cukai Rokok Tetap, Minuman Alkohol Naik

  NERACA   Jakarta - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melakukan penyesuaian tarif cukai minuman yang mengandung etil alkohol (MMEA) dan konsentrat…

PNBP Sektor Tambang Lampaui Target

      NERACA   Jakarta - Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) memuji kinerja sektor pertambangan yang berperan atas realisasi Penerimaan…

Penampungan Limbah di Atas Sesar Gempa Rentan Rusak

      NERACA   Medan - Keandalan instalasi penampungan limbah terhadap resiko bencana gempa menjadi salah satu persoalan yang…