Nasib MRT Ditangan Joko Widodo dan Hatta Rajasa

NERACA

Jakarta - Walau pemerintah menepati janji dengan menghasilkan keputusan dalam menetapkan pembagian beban biaya (cost sharing) proyek mass rapid transportation (MRT) pada batas waktu yang ditetapkan sebelumnya, yaitu 15 Januari 2013, sayangnya, besaran presentase tidak diungkapkan karena harus menunggu persetujuan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo

Menteri Keuangan Agus Martowardojo belum mau bicara lebih lanjut terkait skema pembiayaan proyek senilai Rp15,7 triliun ini dan menyerahkan keputusan final kepada Menteri Koordinator bidang Perekonomian. "Ini baru bicara tentang koordinasi, besok dikasih tahu sama Pak Menko setelah diputuskan," ujarnya usai rapat koordinasi di Kementerian Perekonomian, Selasa (15/1).

Sebelumnya, skema beban biaya pinjaman dari Japan International Cooperation Agency (JICA) yang telah disepakati pada 2005 menetapkan 42% hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan 58% dialokasikan sebagai penerusan pinjaman. Agus mengatakan bahwa biaya proyek pembangunan MRT harus ditekan agar tidak terlalu mahal karena bisa berakibat membengkaknya beban yang ditanggung APBN dan APBD DKI Jakarta.

"Selain itu juga bisa menyebabkan tingginya harga tiket MRT yang bisa memberatkan rakyat. Kunci utama di biaya proyek jangan sampai terlalu mahal," kata Agus. Oleh karena itu, Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengajukan usulan skema pengurangan beban biaya baru, yaitu 40% dialokasikan sebagai penerusan pinjaman dan 60% merupakan hibah kepada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Hal tersebut dilakukan, karena dengan skema pembiayaan yang lama akan memberatkan anggaran subsidi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan membebani masyarakat pengguna transportasi massal akibat harga tiket yang tinggi. Sementara, Menteri Koordinator bidang Perekonomian Hatta Rajasa akan mengesahkan dan menyetujui skema pembiayaan proyek MRT, yang sebelumnya dirasakan memberatkan dan dipermasalahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Keputusan Menko sedang dipersiapkan, maka setelah saya tandatangani, segera akan disampaikan," ujar Hatta.  Namun, Hatta masih enggan mengumumkan besaran skema pembiayaan yang telah disepakati oleh pemerintah pusat, karena masih menunggu persetujuan Gubernur DKI Joko Widodo terlebih dahulu. "Jangan saya menyampaikan angka sebelum ditandatangani dan disampaikan pada Gubernur," katanya.

Hatta menjelaskan, tim evaluasi telah memutuskan skema pembiayaan baru sesuai permintaan Gubernur DKI Jakarta, karena proyek pembangunan MRT ini memiliki banyak perubahan dibandingkan desain awal terkait jumlah stasiun dan panjang rel serta angka investasi yang sebelumnya ditetapkan. "Hari ini dilaporkan untuk melakukan perubahan komposisi yang akan direkomendasikan kepada menteri. Tim sudah menyampaikan dan kita akan melakukan perubahan," katanya.