BKPM: Investasi 2013 Diprediksi Rp390 Triliun

NERACA

Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) memproyeksikan investasi pada 2013 mencapai Rp390 triliun.

Kepala BKPM Chatib Basri usai diskusi panel di Jakarta, Jumat petang (11/1), mengatakan, sektor yang digarap dalam investasi pada tahun ini adalah sektor untuk produk domestik, seperti konsumsi, energi, dan otomotif.

Menurut Chatib, salah satu proyek yang sudah diumumkan adalah proyek Toyota dengan nilai investasi sebesar Rp2,7 triliun hingga 2015.

"Yang agak besar juga itu yang ada kaitannya dengan energi, seperti pembangkit listrik. Lalu, rencananya yang tidak hanya dimulai 2013, yaitu petrokimia," katanya seperti dilansir Antara.

Menurut Chatib, target investasi pada 2013 tersebut tumbuh dari sekitar pencapaian 2012 yang diperkirakan mencapai Rp300 triliun. "Realisasi 2012 itu mudah-mudahan di atas Rp300 triliun," ungkapnya.

Sebelumnya, sebuah survei menyebutkan bahwa Indonesia masuk tiga besar sebagai tujuan investasi setelah China dan India

Survei Asia Business Outlook oleh the Economist Corporate Network itu menjelaskan Indonesia sebenarnya memiliki daya tarik yang tidak jauh berbeda dibandingkan India. Namun, beberapa kebijakan pemerintah di India sepanjang paruh kedua 2012 dinilai lebih ramah bagi investor investor asing.

Sebaliknya, Pemerintah Indonesia selama 2012 memberlakukan kebijakan yang dinilai kurang ramah bagi investor seperti pemberlakuan pajak pada sektor pertambangan, usulan batas kepemilikan asing di sektor pertambangan dan perbankan, kenaikan upah minimum pekerja (UMP) dan pembubaran BP Migas sehingga memunculkan keraguan status perusahaan asing terkait hak konsesi eksplorasi minyak.

Batal Investasi?

Terkait maraknya demonstrasi di Indonesia pada 2012 lalu, pengusaha mengatakan bahwa perusahaan asing terancam membatalkan niat mereka membangun pabrik di Indonesia. Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat mengatakan, tahun ini ada perusahaan garmen asal China dan Taiwan yang berniat membuka pabrik di Indonesia. "Pabrik asal kedua negara tersebut dapat mempekerjakan 4 juta orang," kata Ade beberapa waktu lalu.

Dia menambahkan, bukan saja perusahaan asing terancam gagal masuk ke Indonesia. Perusahaan tekstil asing di Indonesia juga berencana untuk memindahkan perusahaan mereka keluar negeri.

Sementara itu, Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Abdul Latief Algaff mendesak pengusaha dan buruh agar tidak mengambil sikap terlalu ekstrem. Menurut Latief, sikap buruh atau pengusaha yang terlalu ekstrem akan merugikan hubungan industrial dan investasi.

Keberadaan Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional sebagai forum dialog pengusaha, buruh, dan pemerintah merupakan salah satu bentuk implementasi Konvensi ILO 144.

"Apabila ada perbedaan pendapat yan sangat tajam di antara buruh dan pengusaha, di sini peran pemerintah menawarkan jalan keluar yang adil dibutuhkan," kata Latief.

BERITA TERKAIT

Minat Investasi Syariah di DIY Tumbuh Signifikan - Pasar Sukuk Selalu Oversubscribe

NERACA Yogyakarta - Kantor Perwakilan Bursa Efek Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta menyebutkan tren pertumbuhan investor pasar modal syariah di daerah…

SCMA Bukukan Pendapatan Rp 3,79 Triliun

NERACA Jakarta - PT Surya Citra Media Tbk (SCMA) berhasil membukukan pendapatan neto sebesar Rp3,79 triliun pada periode Januari—September 2018,…

Elnusa Raih Kontrak Baru Seismik Rp 1 Triliun

NERACA Jakarta – Di tengah fluktuasinya harga minyak dunia, hal tersebut tidak membuat bisnis pengeboran PT Elnusa Tbk (ELSA) ikut…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tarik Investor Dengan Insentif Perpajakan

      NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati akan memperkuat insentif perpajakan guna pendalaman pasar keuangan…

Sejak Revisi PMK, Delapan Perusahaan Terima Tax Holiday

    NERACA   Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan sebanyak delapan perusahaan atau wajib pajak sudah menerima…

Bantu Petelur, Pemerintah Cari Bahan Baku Pakan

    NERACA   Blitar - Pemerintah Kabupaten Blitar, Jawa Timur dan Direktorat Jenderal (Ditjen) Peternakan dan Kesehatan Hewan (PKH)…