NERACA

Jakarta - Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah melakukan manipulasi fiskal atau political budget cycle dalam rangka memperkuat posisinya dalam Pemilihan Umum 2014.

“Menjadi fenomena universal, baik pada negara maju maupun berkembang bahwa kebijakan fiskal dimanipulasi untuk menarik simpati pemilih. Ini juga terjadi pada APBN 2013,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan kepada Neraca, Kamis (10/1).

Yuna menjelaskan, pada penyampaian pidato presiden mengenai nota keuangan, salah satu kebijakan belanja APBN adalah meningkatkan kualitas belanja negara dengan melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan.

Faktanya, kata Yuna, kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan alokasi anggaran itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan anggaran. Pertama, pertumbuhan belanja pusat sebesar 8% lebih banyak dinikmati oleh birokrasi karena pertumbuhan belanja pegawai sebesar 14%, belanja barang tumbuh 24%, sementara belanja modal hanya tumbuh 5%.

Untuk diketahui, selama 2007-2013, rata-rata belanja pusat tumbuh 15%, sementara belanja pegawai tumbuh sebesar 19% atau Rp 23 triliun setiap tahunnya. Ini menunjukan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan birokrasi.

Fakta kedua, kata Yuna, pada saat pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah, disepakati untuk memangkas belanja perjalanan dinas hingga 10%. Padahal kenyataannya, pemangkasan belanja perjalanan dinas yang masuk kategori belanja barang justru mengalami peningkatan terbesar dibandingkan belanja lainnya.

Belanja barang pada RAPBN ke APBN setelah dibahas DPR, meningkat Rp 41,5 triliun dari Rp 159 triliun pada RAPBN menjadi Rp 200,7 triliun pada penetapan APBN. Belanja modal justru dipangkas Rp 9,4 triliun dari Rp 193,8 triliun pada RAPBN menjadi Rp 184,3 pada APBN.

Pemerintah juga mengklaim telah meningkatkan belanja modal untuk pertumbuhan dari Rp 168,6 triliun tahun 2012 menjadi Rp 193,8 triliun tahun 2013 atau meningkat Rp 25 triliun. Namun pertumbuhan belanja modal tidak sebanding dengan besarnya pertumbuhan belanja pegawai.

Selain itu, pertumbuhan belanja modal tersebut tidak semuanya efektif digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal yang terkait dengan fungsi ekonomi hanya sekitar 41%, sementara sebanyak 17%, lagi-lagi kembali digunakan untuk kepentingan birokrasi pada fungsi pelayanan umum seperti pembangunan gedung dan pembelian kendaraan.

“Ini justru menunjukkan, baik pemerintah maupun DPR, mengingkari kebijakan APBN itu sendiri. Kebijakan melakukan efisiensi dan meningkatkan belanja infrastruktur hanya mengelabui untuk menyenangkan publik atau menarik simpati publik,” jelas Yuna.