FITRA: Manipulasi Fiskal untuk Tarik Simpati Pemilih

NERACA

Jakarta -Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menilai pemerintah melakukan manipulasi fiskal ataupolitical budget cycle dalam rangka memperkuat posisinya dalam Pemilihan Umum 2014.

“Menjadi fenomena universal, baik pada negara maju maupun berkembang bahwa kebijakan fiskal dimanipulasi untuk menarik simpati pemilih. Ini juga terjadi pada APBN 2013,” kata Sekretaris Jenderal FITRA Yuna Farhan kepadaNeraca, Kamis (10/1).

Yuna menjelaskan, pada penyampaian pidato presiden mengenai nota keuangan, salah satu kebijakan belanja APBN adalah meningkatkan kualitas belanja negara dengan melalui efisiensi belanja yang kurang produktif dan meningkatkan belanja infrastruktur untuk memacu pertumbuhan.

Faktanya, kata Yuna, kebijakan ini bertentangan dengan kebijakan alokasi anggaran itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari beberapa kebijakan anggaran. Pertama, pertumbuhan belanja pusat sebesar 8% lebih banyak dinikmati oleh birokrasi karena pertumbuhan belanja pegawai sebesar 14%, belanja barang tumbuh 24%, sementara belanja modal hanya tumbuh 5%.

Untuk diketahui, selama 2007-2013, rata-rata belanja pusat tumbuh 15%, sementara belanja pegawai tumbuh sebesar 19% atau Rp 23 triliun setiap tahunnya. Ini menunjukan bahwa pertumbuhan belanja pemerintah lebih banyak dinikmati kalangan birokrasi.

Fakta kedua, kata Yuna, pada saat pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah, disepakati untuk memangkas belanja perjalanan dinas hingga 10%. Padahal kenyataannya, pemangkasan belanja perjalanan dinas yang masuk kategori belanja barang justru mengalami peningkatan terbesar dibandingkan belanja lainnya.

Belanja barang pada RAPBN ke APBN setelah dibahas DPR, meningkat Rp 41,5 triliun dari Rp 159 triliun pada RAPBN menjadi Rp 200,7 triliun pada penetapan APBN. Belanja modal justru dipangkas Rp 9,4 triliun dari Rp 193,8 triliun pada RAPBN menjadi Rp 184,3 pada APBN.

Pemerintah juga mengklaim telah meningkatkan belanja modal untuk pertumbuhan dari Rp 168,6 triliun tahun 2012 menjadi Rp 193,8 triliun tahun 2013 atau meningkat Rp 25 triliun. Namun pertumbuhan belanja modal tidak sebanding dengan besarnya pertumbuhan belanja pegawai.

Selain itu, pertumbuhan belanja modal tersebut tidak semuanya efektif digunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Alokasi belanja modal yang terkait dengan fungsi ekonomi hanya sekitar 41%, sementara sebanyak 17%, lagi-lagi kembali digunakan untuk kepentingan birokrasi pada fungsi pelayanan umum seperti pembangunan gedung dan pembelian kendaraan.

“Ini justru menunjukkan, baik pemerintah maupun DPR, mengingkari kebijakan APBN itu sendiri. Kebijakan melakukan efisiensi dan meningkatkan belanja infrastruktur hanya mengelabui untuk menyenangkan publik atau menarik simpati publik,” jelas Yuna.

BERITA TERKAIT

HIMBARA UNTUK PAJAK

Menkeu Sri Mulyani Indrawati (tengah) bersama (kiri ke kanan) Direktur Keuangan BNI Anggoro Eko Cahyo, Dirjen Pajak Kemenkeu Robert Pakpahan,…

Fitra Desak DPR Umumkan 32 Calon Anggota BPK

NERACA Jakarta-Anggota Komisi Keuangan DPR  Johnny G. Plate mengatakan, panitia seleksi belum akan membuka 32 nama calon anggota Badan Pemeriksa…

Rekonsiliasi Politik, Rekonsiliasi Ekonomi untuk Indonesia

Oleh: Ir. Yahya Agung Kuntadi MM, Institute of Research and Community LPPM UGM Belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia, suatu…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Indeks Pembangunan Kesehatan : Bali Tertinggi, Papua Terendah

    NERACA   Jakarta - Provinsi Bali menjadi wilayah yang memiliki Indeks Pembangunan Kesehatan Masyarakat (IPKM) paling tinggi sementara…

Presiden Minta Menteri Antisipasi Dampak Kekeringan

    NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo memerintahkan para menteri kabinet kerja untuk mengantisipasi dampak kekeringan yang terjadi…

Beban Ekonomi Akibat DBD Capai US$ 381 Juta

    NERACA   Jakarta - Indonesia telah melawan penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD) sudah mencapai 50 tahun, akan tetapi…