NERACA

Jakarta - Ekonomi Indonesia masih yang terbesar di ASEAN dan berpotensi memberikan pengaruh yang besar bagi terwujudnya Komunitas Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Community/AEC) pada 2015 mendatang. Namun, untuk menghadapinya diperlukan beberapa persiapan. Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) mengaku dalam menghadapi AEC 2015 sektor jasa dari tenaga kerja terampil Indonesia masih perlu ditingkatkan.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengatakan, tenaga kerja terampil Indonesia masih belum memadai saat ini. Padahal, dalam AEC yang terintegrasi pada 2015 itu akan terjadi migrasi tenaga kerja terampil dari suatu negara ke negara lainnya di ASEAN.

"Yang harus diantisipasi memang movement of skiledl labor (pergerakan tenaga kerja terampil), sementara kekuatan kita belum sepenuhnya di situ. Kita yang jumlah tenaga kerja besarnya di unskilled (kurang terampil)," ujarnya, Kamis (10/1).

Untuk itu, pemerintah akan terus meningkatkan pertumbuhan tenaga kerja yang memiliki keterampilan melalui pendidikan dan pelatihan dengan terus meningkatkan kualifikasi dan kualitas sumber daya manusia (SDM). "Kita harus ingat kebutuhan kita juga besar terhadap SDM terampil. Tapi tentu bagaimana supaya mereka ini harus bisa bersaing di 2015, terutama di posisi-posisi kunci," ujarnya.

Pinjaman Infrastruktur

Sementara itu, mengenai pembiayaan dalam membangun infrastruktur, Armida mengatakan, pemerintah akan terus berupaya untuk mengurangi pinjaman dari luar negeri dengan membuat proyek direct lending (pinjaman langsung) dan indirect lending (pinjaman tidak langsung) bersama dengan pemerintah Jerman. Bappenas menyatakan bahwa proyek ini sedang berjalan.

Armida menjelaskan, definisi dari proyek direct lending adalah Pemerintah Jerman bisa memberikan pinjaman langsung kepada BUMN di Indonesia tanpa ada jaminan dari pemerintah.

Pinjaman tersebut bisa digunakan oleh BUMN sebagai sumber dana, yang nantinya bisa dipakai untuk mengembangkan proyek infrastruktur. Menurut dia, BUMN yang mendapatkan pinjaman langsung tersebut hanyalah BUMN yang telah dipilih. "Pemerintah Jerman juga akan selektif untuk memilih BUMN-BUMN mana yang akan diberikan pinjaman langsung. Bisa saja PT PLN atau PT Pertamina," ujarnya.

Armida mengatakan, dengan adanya direct lending ini, proyek pembangunan infrastruktur dalam MP3EI bisa cepat terealisasi. Sementara itu, untuk proyek indirect lending, Armida menjelaskan, adalah di mana pemerintah Jerman memberikan pinjaman, tetapi harus melalui perantaraan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Menurut dia, pinjaman tersebut bersifat tidak langsung, serta harus melewati beberapa prosedur dari Kemenkeu. "Mudah mudahan dengan adanya dua proyek ini, tidak hanya bisa mengurangi utang, tetapi juga dapat meningkatkan perekonomian," ujarnya.