Guna Bebaskan Lahan Tol

 BPJT Mendesak Butuh Rp2,7 T

 Jakarta – Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) melalui Kementrian Pekerjaan Umum (PU) mendesak Menteri Keuangan agar segera mencairkan dana talangan anggaran sekitar Rp3,85 triliun guna membantu pembebasan lahan proyek tol. “Mengenai BLU, sampai saat ini, Menteri Pekerjaan Umum sudah menyurati ke Menteri Keuangan Rp 3,85 triliun untuk dianggarkan.  Namun sampai saat ini belum turun,” kata Kepala BPJT Ahmad Gani Gazali di Jakarta,13/5.

 Menurut Ahmad Ghani, dana Badan Layanan Umum dibutuhkan hingga Oktober 2011 ini mencapai sekitar Rp2,8 triliun untuk mempercepat proses pembebasan lahan. "Sampai Oktober kita butuh Rp 2,8 triliun dengan minjam dulu dari Pusat Investasi Pemerintah (PIP)," tambahnya.

 Ahmad Ghani menambahkan hingga saat ini dana bergulir BLU yang dikelola BPJT sudah kekurangan bahkan sudah hampir habis “Total dana yang telah digelontokan Rp 2,3 triliun saat ini hanya tersisa Rp 200 miliar,” terangnya.

 Lebih jauh Ghani mengkhawatirkan dana itu akan habis sebelum diputar kembali atau dikembalikan oleh investor tol. Karena itu masalah yang membuat dana tersebut tak cair-cair harus segera diselesaikan oleh Kementerian Keuangan. "Memang program itu tidak match saja, ini nggak bisa keluar ini belum diprogram kan," ujarnya.

 Sementara itu Direktur Pengembangan dan Niaga Jasa Marga Abdul Hadi mengatakan, pengucuran dana bergulir pembebasan lahan tol sangat penting untuk mendukung percepatan proyek tol oleh investor. Misalnya saja ia mencontohkan pembebasan lahan tol yang harus dikeluarkan Jasa Marga tahun ini saja mencapai Rp 1,2 triliun lebih."Bahwa pentingnya dana ini, yang sifatnya bridging. Biar cepat pembebasan lahan," seru Hadi.

 Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dana bergulir (BLU) pembebasan lahan proyek tol 2010 mencapai Rp 2,3 triliun, tahun 2011 diusulkan mencapai Rp 3,85 triliun. Sementara pada tahun 2012 diusulkan Rp 900 miliar dengan total Rp 7,05 triliun.

 Ditempat terpisah, Menteri PU, Djoko Kirmanto mengatakan terbatasnya infrastruktur Indonesia berimbas pada peringkat daya saing Indonesi hanya di posisi 44 dunia. Khusus infrastruktur, Indonesia di nomor 90. "Infrastruktur bukan hanya fisik, misalnya soal perizinan. Makanya peringkat kita peringkat 90, jalan kita peringkat 84," katanya.

 Menurutnya pemerintah terus memperbaiki sarana infrastruktur Indonesia. Namun ia mengakui kemampuan pemerintah untuk mendanai infrastruktur hanya mencapai 20%-30%, dimana sisanya sangat bergantung dengan investor swasta. **cahyo