Ironis memang. Di tengah suasana reformasi birokrasi yang didengung-dengungkan sejak beberapa tahun lalu, ternyata hasil kinerja Kementerian dan Lembaga (K/L) masih terlihat tidak perform. Buktinya,  problem penyerapan anggaran seperti tanpa solusi. Dari tahun ke tahun penyerapan anggaran selalu di bawah target. Untuk 2012, realisasi belanja negara cuma mencapai 95,6%.

Realisasi belanja yang tidak mencapai  target itu berdampak pada minimnya kontribusi pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi pada 2012. Berdasarkan data Kemenkeu, hingga akhir tahun lalu realisasi belanja negara hanya mencapai Rp1.479 triliun atau lebih rendah 4,4% dari target yang ditetapkan APBN-P 2012 yaitu Rp1.548 triliun.

Tidak hanya itu. Realisasi belanja kementerian/ lembaga (K/L) ternyata juga lebih buruk. Kemampuan penyerapan belanja K/L diperkirakan hanya mencapai  88% dari target APBN-P 2012 yang ditetapkan sebesar Rp547,9 triliun. Parahnya lagi, pos dengan tingkat penyerapan anggaran terendah adalah belanja modal, yang hanya mencapai 78%. Padahal, belanja modal diharapkan bisa menjadi motor pendorong  pertumbuhan ekonomi nasional.

Ini menunjukkan lambannya penyerapan anggaran akibat kinerja birokrat yang sepertinya sudah menjadi “penyakit” akut  yang tidak kunjung sembuh di tubuh K/L di negeri ini.  Kondisi ini memang terlihat sejak semester I-2012 hingga mencapai klimaksnya pada akhir tahun lalu.  

Sebelumnya Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang juga Ketua Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) Kuntoro Mangkusubroto mengungkapkan,  pada periode Januari - Juni 2012, rata-rata realisasi belanja anggaran di 86 K/L baru mencapai  31,98%.

Apalagi, dalam empat  tahun terakhir ini, kualitasnya terus turun atau tidak pernah mencapai 100%. Pada 2009, rata-rata penyerapan anggaran K/L  mencapai 91,8%. Kemudian pada 2010 hanya 90,9% persen,  pada 2011 merosot  menjadi 87,0% dan pada akhir 2012 mencapai 95,6%.

Kita melihat hanya realisasi belanja negara yang bagus kinerjanya adalah pos  belanja pegawai. Sebab, memang tidak mungkin belanja pegawai terlambat dicairkan. Tapi, untuk belanja barang dan belanja modal, ternyata masih rendah sekali.

Adapun belanja modal yang terkait  dengan pembiayaan infrastruktur dan paling berdampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja melalui proyek-proyek pemerintah, juga terlihat kurang realisasi penyerapannya hingga akhir 2012.

Kita tentu menyayangkan kegagalan pemerintah merealisasikan target penyerapan anggaran belanja. Bukankah ini bukti  penyerapan belanja modal yang rendah menunjukkan koordinasi di antara kementerian dan lembaga tidak berjalan sebagaimana mestinya?

Padahal pemerintah selama ini sudah memanjakan kalangan birokrat (PNS) dengan meningkatkan remunerasi dan menaikkan gaji setiap tahun, namun kinerja sebagian besar mereka sangat mengecewakan harapan publik dalam beberapa tahun terakhir ini.  

Apalagi  proyek  Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang masih sebatas angan-angan pemerintah dan bagus di atas kertas, kita khawatir Indonesia akan tertinggal dengan negara tetangga menghadapi  ASEAN Economic Community (AEC) 2015 yang sudah di depan mata. Karena  kondisi infrastruktur yang makin buruk akan membuat biaya produksi akan semakin meningkat sehingga tidak efisien bagi pengusaha menanamkan modalnya di negeri ini.