NERACA

Jakarta – Direktur Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan, utang luar negeri swasta kalau tidak diregulasi dengan baik bisa berbahaya. “Bisa memberi tekanan terhadap neraca pembayaran kita,” kata dia kepada Neraca, Minggu (6/1).

Untuk diketahui, utang luar negeri swasta sampai Oktober 2012 mencapai US$ 123,27 miliar, lebih tinggi dari utang pemerintah yang sebesar US$ 120,64 miliar. Dengan demikian, rasio utang luar negeri swasta terhadap produk domestik bruto meningkat dari 26,4% pada 2011 menjadi 27,3% pada 2012.

Secara alamiah, swasta akan lebih senang berutang ke luar negeri daripada ke dalam negeri karena beban bunga perbankan luar negeri lebih rendah ketimbang beban bunga perbankan Indonesia. “Harus ada kebijakan di sektor moneter, bagaimana supaya perbankan nasional menjalankan fungsi mediasi yang tinggi dengan suku bunga yang lebih rendah. Problemnya, perbankan kita lebih senang memutar keuntungannya dengan membeli obligasi daripada menyalurkan kredit pada sektor usaha atau masyarakat,” jelas Dani.

Dengan banyaknya sektor swasta yang berutang dalam bentuk dolar ke luar negeri sementara hasil produknya dalam bentuk rupiah, maka akan ada risiko yang bisa meledak sewaktu-waktu. Ketika nilai tukar rupiah anjlok drastis terhadap dolar, utang swasta akan membludak dalam bentuk rupiah. Risiko krisis seperti 1998 bisa saja terjadi.

Keuangan dan SDA

Menurut Dani, itu semua tergantung industri mana yang berutang.

“Kalau melihat karakter ekonomi kita, kan sektor-sektor penggerak perekonomian kita ada dua, yaitu industri keuangan dan industri-industri di bidang sumber daya alam, misalnya industri kelapa sawit dan industri migas. Inilah yang menjadi tulang punggung sektor usaha di tingkat nasional,” kata Dani.

Dani menduga, pinjaman luar negeri swasta kebanyakan berkaitan dengan dua industri itu. Ini akan berbahaya karena kedua industri ini memiliki kerentanan yang cukup besar ketika dikaitkan dengan dinamika perekonomian lokal.

Dani menjelaskan, misalnya ketika harga komoditas anjlok, sementara utang sudah jatuh tempo. “Harga komoditas di pasar internasional itu sangat ringkih. Tidak bisa dikontrol oleh Pemerintah Indonesia, sekalipun Indonesia sebagai produsen utamanya,” jelas dia.

Yang sekarang sedang mengalami penurunan adalah komoditas kelapa sawit dan batubara. Padahal Indonesia adalah salah satu produsen besar kelapa sawit, tapi tetap saja belum bisa mengendalikan harga. “Kita lihat, seberapa tahan sektor itu menghadapi goncangan internasional,” pungkas dia.