NERACA

Jakarta - Kinerja Menteri Perumahan Djan Farizd sepanjang 2012 sangat buruk. Akibatnya banyak program kerja Menpera yang gagal memenuhi target yang telah ditetapkan sendiri. Salah satu contoh jelek kinerja Menpera adalah rendahnya penyaluran subsidi perumahan atau Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP)

Laporan Kinerja Kemenpera 2012 menyebutkan bahwa penyerapan anggaran FLPP baru sebesar Rp3,03 triliun dari dana yang disediakan sebesar Rp7 triliun. Berdasarkan unit rumah, selama 2012, Kemenpera telah membangun 73.923 rumah yang tersebar di seluruh Indonesia. Angka ini jauh bila dibandingkan dengan target yaitu 133.000.

Kendati penyerapan yang rendah dan target yang tidak tercapai, Kemenpera justru menargetkan akan membangun rumah pada 2013 melalui skema FLPP sebanyak 350.000 unit. Menteri Perumahan rakyat, Djan Faridz mengaku sangat optimis dengan target tersebut.

"Saya tetap optimis pelaksanaan program perumahan di Indonesia pada tahun 2013 akan lebih baik lagi. Untuk itu, Kemenpera siap bekerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan khususnya bidang perumahan agar penyediaan rumah layak huni untuk masyarakat bisa terpenuhi dengan baik," ujar Menpera Djan Faridz pada acara Refleksi Akhir Tahun 2012 dan Rencana Kerja Tahun 2013 Kemenpera di Jakarta, Jum’at (4/1).

Tidak hanya penyerapan anggaran FLPP saja yang tidak mencapai target, akan tetapi penyerapan anggaran untuk Kementerian Perumahan Rakyat juga tidak bisa mencapai 100%. Berdasarkan data, Kemenpera baru merealisasikan anggaran sekitar Rp3,981 Triliun atau sekitar 77,56% dari total anggaran DIPA Kemenpera yakni Rp5,133 Triliun. Bahkan pihaknya mengaku bahwa nilai ini justru lebih baik daripada realisasi tahun 2011 sebesar 70,61%.

Melihat rendahnya penyerapan anggaran, Djan Faridz berdalih bahwa anggaran yang diterima oleh Kementeriannya tidak terlalu cukup untuk menunjang target yang ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2010-2014.

Ia menjelaskan anggaran yang dimiliki Kemenpera untuk penyerapan rumah subsidi tahun ini berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) 2013 dan sisa tahun lalu sebesar Rp7 triliun. Dana tersebut menurutnya hanya dapat digunakan untuk merealisasikan penyerapan sebanyak 121.000 unit rumah subsidi. "Kalau sesuai RPJM, harusnya penyerapannya sebanyak 350.000 unit," kata Djan.

Dengan dana tersebut, Kemenpera menargetkan penyerapan rumah tapak bersubsidi sebanyak 120.500 unit dan rumah susun bersubsidi sebanyak 500 unit. Sementara target RPJM yang seharusnya dipenuhi Kemenpera adalah penyerapan sebanyak 348.500 unit rumah tapak bersubsidi dan 1.500 unit rumah susun bersubsidi. "Kalau tetap ingin mencapai target RPJM, kami butuh anggaran sebesar Rp21,5 triliun," dalihnya.

Sementara itu, Pakar properti Panangian Simanungkalit merasa pesimistis dengan target pemerintah tahun depan untuk pembangunan rumah sebanyak 350.000 unit yang terdiri dari 348.500 rumah tapak dan 1.500 rumah susun. "Persoalannya ini di lingkungan kebijakan. Kalau saya sebagai pengamat mengatakan, target 348. 500 dan 1500 rumah susun. Ini luar biasa, dan saya sangat pesimis," tegasnya.

Menurutnya, perlu ada koordinasi yang lebih baik dari para pemangku kepentingan yang lain, diantaranya Perumnas, Real Estate Indonesia (REI), dan para pengembang yang lain. "FLPP ini sejak 2 tahun terakhir tidak bagus kinerjanya, harus dilakukan terobosan oleh Kemenpera," tambahnya. Salah satu caranya adalah dengan mengembalikan sistem pembelian rumah seperti yang dulu yakni melalui sistem subsidi selisih suku bunga. "Saya lebih setuju dikembalikan lagi dengan sistem yang dulu. Yaitu subsidi suku bunga dan uang muka. Selama 2013 kalau ingin tercapai dikembalikan lagi uang muka dengan subsidi selisih suku bunga," tuturnya.

Bangun Rumah Buruh

Tahun ini, Kemenpera juga menargetkan membangun 10.000 kamar rumah susun (rusun) untuk buruh. Rusun tersebut akan dibangun di kawasan padat buruh seperti Bekasi, Karawang dan Kawasan Berikat Nusantara (KBN). "Rumah buruh ini sesuai petunjuk Presiden dan kita targetkan tahun ini minimal 10.000. satu twin blok 6.000," ujarnya.

Dia menuturkan, untuk merealisasikan program ini, pihaknya akan menggandeng perusahaan pelat merah. "Pembangunan rumah buruh tersebut nantinya akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN yaitu Adhi Karya, Wijaya Karya, dan Perumnas," tegas dia. Djan mengklaim, pembangunan rusun buruh sebagai upaya pemerintah memberikan hunian yang layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Pasalnya rusun juga untuk buruh lajang, karena bisa lebih banyak menampung, dibandingkan yang sudah berkeluarga.

Untuk itu, dia menuturkan, untuk merealisasikan program ini, pihaknya akan menggandeng perusahaan pelat merah. Pembangunan rumah buruh tersebut, kata dia, akan bekerjasama dengan beberapa perusahaan BUMN yaitu Perumnas, Adhi Karya, Wijaya Karya. Ia juga mengaku program rumah murah Rp 25 juta masih berjalan terus. Dia mengatakan, saat ini pembangunan rumah murah sedang berjalan di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pembangunan rumah murah di NTT tersebut telah dilakukan sejak tahun lalu dan diteruskan di tahun ini hingga mencapai 10 ribu unit. "Tahun ini di NTT 10 ribu, daerah lain, lalu di waduk Jatigede, itu kita mau bangun juga. Tapi mereka nggak beli, itu bantuan, buat penduduk yang kena gusur, ada 800 unit," paparnya.

Ditambahkannya, rumah-rumah tersebut dibangun sepenuhnya oleh pemerintah, namun pengembang lain pun sudah banyak yang menggunakan konsep ini. Kalau Rp 25 juta itu kita yang bangun, tidak melibatkan pengembang. Tapi pengembang yang pakai tipe rumah ini sudah seperti Palembang, Serang," katanya. Djan menjelaskan, jenis rumah ini tak hanya murah, namun pembangunannya tak memakan waktu yang cukup lama, cukup 3 hari untuk membangun 1 rumah.