Jalin Kerjasama Dengan Duta Putra Group - BTN Genjot Bisnis KPR Perumahan Menengah Atas

NERACA

Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) kian kencang menggenjot bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk hunian kelas menengah ke atas. Bank pelat merah itupun menjalin kerjasama dengan kelompok usaha Duta Putra Land. Meski demikian, bank khusus di sektor perumahan tersebut tidak akan meninggalkan pembiayaan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

“Kami serius untuk memberikan dukungan pembiayaan perumahan karena proyek ini feasible untuk dibiayai oleh perbankan. Dan kerjasama ini sekaligus jawaban BTN untuk ikut mendukung bisnis para pengembang besar,” kata Mansyur Nasution, Direktur Bank BTN usai penandatanganan kerjasama dengan Duta Putra Land, di Jakarta, kemarin.

Kerjasama antara Bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan Duta Putra Land, imbuh Mansyur, meliputi penyediaan fasilitas kredit bagi pembangunan perumahan yang dibangun Duta Putra Land termasuk anak-anak usahanya.

Menurut Mansyur, fasilitas kredit yang diberikan tidak hanya untuk pembangunan rumah, namun sekaligus dengan Kredit Pemilikan Rumah (KPR) atau Kredit Pemilikan Apartemen (KPA) yang diberikan kepada konsumen yang membeli produk properti kelompok usaha Duta Putra Land.

Dalam kesempatan itu, Mansyur mengutarakan, permintaan rumah tidak pernah surut. Setiap tahun, Indonesia membutuhkan tidak kurang dari 800.000 unit rumah baru. Dari angka ini, hanya setengahnya yang dapat dipenuhi oleh masyarakat, baik melalui pengembang perumahan maupun swadaya oleh masyarakat sendiri. Pertumbuhan penduduk, peningkatan pendapatan per kapita serta semakin berkembangnya masyarakat kelas menengah di Indonesia, menjadi beberapa faktor yang terus meningkatkan jumlah kebutuhan rumah. 

Dia menjelaskan, minat masyarakat untuk memiliki rumah begitu besar. Entah itu untuk kebutuhan tempat tinggal ataupun sarana investasi. Ini potensi yang perlu didorong oleh para pelaku pembangunan perumahan agar pasar rumah selalu siap dibeli oleh masyarakat yang membutuhkan.

“Perbankan sudah pasti akan merespon jika pasarnya siap untuk difasilitasi pembiayaannya melalui skim kredit. Kami akan siap dan bahkan mendorong para pengembang untuk terus membangun rumah,” terang Dia.

Mansyur menegaskan, meski bekerjasama dengan banyak pengembangan yang membangun proyek perumahan berskala besar, Bank BTN tidak akan meninggalkan core business-nya sebagai pendukung utama program perumahan nasional. “Bank BTN akan tetap konsisten mendukung program pembiayaan perumahan rakyat yang ditetapkan pemerintah. Hal itu sejalan dengan visi Bank BTN untuk menjadi bank yang terkemuka dalam pembiayaan perumahan,” urai Dia.

Bank BTN kini masih menjadi pemimpin pasar pembiayaan perumahan di Indonesia.  Sedangkan untuk segmen KPR subsidi, peran Bank BTN sangat dominan dengan menguasai pangsa pasar 98% dari total penyaluran FLPP tahun 2011 dan 2012.

Bank BTN sudah meningkatkan kualitas proses dan infrastruktur KPR, antara lain peningkatan layanan kredit dengan pola 1-5-1 (1 hari persetujuan kredit, akad kredit paling lambat 5 hari, dan 1 hari transfer dana hasil realisasi kredit), dan implementasi eLoan untuk percepatan pemrosesan kredit.

“Kami juga telah memperluas jaringan kantor dalam tiga tahun terakhir, dengan penambahan lebih dari 400 kantor layanan, sehingga sampai dengan 31 Desember 2012, Bank BTN telah memiliki 3.742 kantor layanan, termasuk 2.922 outlet Kantor Pos,” jelasnya.

BERITA TERKAIT

Kinerja Buruk, Kemenpera Gagal Capai Target Penyaluran FLPP

NERACA Jakarta - Kinerja Menteri Perumahan Djan Farizd sepanjang 2012 sangat buruk. Akibatnya banyak program kerja Menpera yang gagal memenuhi…

BERITA LAINNYA DI

Jalin Kerjasama Dengan Duta Putra Group - BTN Genjot Bisnis KPR Perumahan Menengah Atas

NERACA Jakarta – PT Bank Tabungan Negara Tbk (BBTN) kian kencang menggenjot bisnis Kredit Pemilikan Rumah (KPR) untuk hunian kelas…

Kinerja Buruk, Kemenpera Gagal Capai Target Penyaluran FLPP

NERACA Jakarta - Kinerja Menteri Perumahan Djan Farizd sepanjang 2012 sangat buruk. Akibatnya banyak program kerja Menpera yang gagal memenuhi…