Pemerintah akhirnya memastikan memberikan “kado” tahun baru 2013 bagi masyarakat Indonesia, yaitu berupa kenaikan tarif tenaga listrik (TTL). Kenaikan yang diberlakukan mulai 1 Januari 2013 bagi semua golongan pengguna listrik di atas 900 VA, merupakan sebuah konsekuensi besar bagi beban kehidupan ekonomi rakyat.

Pemerintah beralasan kenaikan tarif dibutuhkan untuk menekan subsidi listrik yang angkanya telah menembus Rp90 triliun. Selain itu, kenaikan tarif dilakukan demi meningkatkan rasio elektrifikasi Indonesia yang baru 75%.

Menurut Menteri ESDM Jero Wacik, kenaikan tarif listrik sebesar 15% pada 2013 akan menghemat subsidi APBN sebesar Rp14 triliun.Kenaikan tersebut juga akan membuka kesempatan bagi 3 juta pelanggan baru yang saat ini belum mendapatkan aliran listrik.

Meski pengaturan kenaikan tarif listrik dilakukan secara bertahap yaitu setiap tiga bulan dinaikkan dengan besaran 4,3%,  secara otomatis biaya produksi dunia industri turut membengkak. Akibatnya, untuk menutupinya, kalangan industri dipastikan menaikkan harga jual yang tentunya makin memberatkan anggaran rumah tangga masyarakat .

Karena hampir tak ada jenis barang dan jasa yang bisa terbebas dari tekanan biaya produksi. Kalaupun mereka terpaksa harus bertahan dengan harga lama, pastilah yang diubah spesifikasi produk. Apa boleh buat, kenyataan ini tak bisa ditolak. Untuk barang konsumsi pokok, siapa yang bisa menghindar dari beban kenaikan tarif dasar listrik (TDL) itu. Barangkali untuk barang dan jasa sekunder atau tertier masih bisa ditunda pembeliannya.

Kita menyadari ekonomi Indonesia tanpa subsidi justru lebih baik, lebih efisien, dan lebih sehat. Dengan demikian, kebijakan itu sudah tepat. Pemerintah bertekad mengamankan APBN yang dari tahun ke tahun defisitnya membesar. Defisit itu untuk memberikan kelonggaran dan stimulus pertumbuhan yang lebih besar dari waktu-waktu lalu. Namun, mengapa beban subsidi BBM tidak segera dicabut?

Celakanya, kenaikan harga-harga tersebut hampir bersamaan dengan dampak melambannya kinerja ekspor produk Indonesia di pasar dunia akibat krisis Eropa baru-baru ini.  Sementara masyarakat juga merasa semakin sulit memperoleh tambahan fresh money, karena situasi dan kondisi ekonomi Indonesia memang belum menggembirakan.

Dampak negatif lainnya, pengumuman pemerintah tentang kenaikan TDL mulai Januari tahun depan, jelas berisiko terhadap pergerakan harga barang-barang kebutuhan pokok dan produk industri.  Kekhawatiran itulah yang kini terjadi. Apalagi kenaikan harga kebutuhan pokok terkait dengan suasana Tahun Baru 2013.  

Ironisnya, para petinggi pemerintah mengeluarkan pernyataan bahwa kenaikan harga-harga tersebut dinilai wajar. Padahal masyarakat beban hidupnya sudah semakin berat. Sementara penyebab tidak sehatnya APBN yang disebabkan belanja pegawai PNS dan beban pembayaran utang dan bunga utang luar negeri, pemerintah tampaknya tak mampu melakukan kebijakan drastis misalnya melakukan moratorium penerimaan dan tidak menaikkan gaji PNS.

Sungguh memprihatinkan nasib sebagian besar masyarakat Indonesia, terutama kalangan bawah. Mereka kini akan dihadapkan dengan persoalan hidup yang semakin berat. Mereka menjerit, karena menghadapi biaya berbagai kebutuhan hidup yang terus meningkat.