NERACA

Jakarta - Pemerintah tengah serius berusaha untuk memenuhi pasokan gas dalam negeri. Pasalnya selama ini, permintaan gas didalam negeri terus meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, Satuan Kerja Migas (SKMigas) telah bekerjasama dengan beberapa perusahaan migas untuk mendapatkan pasokan gas untuk dalam negeri.

"Meningkatnya kebutuhan gas didalam negeri membuat kita semakin serius untuk mencari pasokan gas dan sumber-sumber gas untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri. Karena ini sesuai dengan aturan No.03 tahun 2010 tentang pemenuhan pasokan energi untuk dalam negeri," ujar Wakil Kepala SKMigas Johanes Widiatmo dalam penandatanganan kontrak jual beli migas di Jakarta, Rabu (26/12).

Johanes juga menjelaskan dengan kerjasama ini maka ditaksir pendapatan negara bisa mencapai US$6,12 miliar atau setara dengan Rp59 triliun. Penandatangan kerjasama tersebut terdiri dari satu head of agreement (HoA) gas alam cair (liquid natural gas/LNG) antara Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan BP Berau Ltd. Lama kontrak selama 20 tahun dan dimulai awal 2013 dengan volume total 23,96 juta Metrik Ton (MT) sehingga diperkiraan negara mendapatkan pendapatan sebanyak US$5,8 miliar.

Dua perpanjangan perjanjian jual beli (sales purchase agreement/SPA) elpiji (liquid petroleum gas/LPG) antara Pertamina dengan kontraktor kontrak kerjasama di Jabung, Jambi dan Kepala Burung Papua Barat. Kedua perpanjangan hanya 1 tahun dengan volume total untuk kilang LPG Tanjung Jabung sebesar 0,06 juta metrik ton dan kilang LPG Sorong sebesar 0,0035 juta metrik ton. Kedua perpanjangan perjanjian tersebut ditaksir memberikan pendapatan kepada negara sebesar US$150 juta.

Adendum 3 perjanjian jual beli gas bumi dari Pertamina EP ke pembangkit Jawa-Bali untuk keperluan pembangkit listrik Muara Tawar dengan lama kontrak selama 4 tahun dimulai dari 1 Januari 2012 dan berakhir pada 31 Desember 2015 sehingga berpotensi menambah pendapatan negara sebesar US$30 juta. Dan amandemen yang terakhir adalah penjualan produksi minyak bumi dari blok Cepu ke Pertamina yang diperlukan untuk pemenuhan kilang domestik dengan lama kontrak dari Agustus 2009 sampai Juni 2015 dengan kapasitas volume mencapai 16,8 juta barel sehingga memberikan pendapatan kepada negara sebesar US$140 juta.

Di tempat yang sama, Kepala SK Migas yang juga menjabat sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik mengatakan penandatanganan ini menunjukan komitmen pemerintah dalam memprioritaskan kebutuhan minyak dan gas bumi untuk domestik. Karena hal ini dicontohkan dalam kesepakatan antara BP Berau dengan PLN untuk memasok LNG melalui fasilitas penampungan dan regisifikasi terapung (floating storage and regasification unit/FSRU) Jawa Barat sebesar 23,96 juta metrik ton.

Jero mengharapkan kesepakatan ini dapat memenuhi kebutuhan gas untuk listrik Jawa dan Sumatera sekaligus mengurangi beban subsidi listrik pada Anggarapan Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). "Mulai 2013 juga akan dikirim dua kargo sehingga nantinya akan meningkatkan hingga mencapai 24 kargo pada 2019," tambahnya.

Ia melanjutkan perpanjangan jual beli elpiji bertujuan untuk mendukung program konversi minyak tanah ke elpiji. Salah satu kontraknya diperuntukan guna memenuhi kebutuhan elpiji di wilayah Sorong, Papua. "Saat ini, seluruh produksi LNG dari kegiatan hulu migas telah memenuhi 50% kebutuhan LPG domestik. Hal inilah yang sudah dikerjakan sejak 2008 dimana produksi LPG dialokasikan untuk pemenuhan kebutuhan dalam negeri," tuturnya.

Namun demikian, kata Jero, pembangunan pipa gas trans Sumatera yang dilakukan oleh PGN ataupun Pertamina harus segera diselesaikan agar nantinya distribusi gas menjadi lancar. "Kan tidak mungkin mendistribusikan gas menggunakan kapal, karena terlalu lama. Oleh karena itu, saya minta kepada PGN dan Pertamina untuk segera menyelesaikan pipa gasnya sehingga bisa membantu penyaluran gas ke Sumatera dan Jawa," tuturnya.

Kerja Keras

Jero yang juga mantan Menteri Pariwisata menjelaskan bahwa tidak mudah untuk memperbaiki kontrak-kontrak baru dibidang gas. Terlebih kebutuhan gas dalam negeri terus melonjak sehingga pemerintah harus berkerja keras untuk memperjuangkannya. "Contohnya saja di Tangguh Papua, kontraknya adalah 100% hanya diekspor, akan tetapi kita tidak menginginkan itu, kita terus membujuk agar ada alokasi gas untuk domestik. Hasilnya pada 2013, sebesar 20% gas Sempra akan dialokasikan untuk domestik," katanya.

Menurut dia, ini adalah sebuah prestasi bagi Kementerian ESDM. Pasalnya sebelum diminta untuk memberikan alokasi ke pasar domestik, pihak BP Berau masih enggan mengalokasikan. Akan tetapi berkat semangat juang Kementerian ESDM untuk memenuhi kebutuhan gas dalam negeri, maka akhirnya disetujui juga dari awalnya hanya 0% menjadi 20% untuk pasar domestik.

Lebih jauh dikatakan Jero, sebagai perusahaan tambang, perlu didorong dengan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) kepada masyrakat. "Saya mendorong kepada seluruh perusahan tambang agar jangan pelit-pelit memberikan CSR karena itu sesuai dengan tagline ESDM yaitu energi untuk kesejahteraan rakyat. Baik itu perusahaan asing maupun perusahaan lokal, wajib untuk mengeluarkan CSR," tegasnya.