NERACA

Jakarta – Utang kepada lembaga keuangan asing banyak dipilih sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah pendanaan dalam pembangunan infrastruktur di Indonesia. Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan menyayangkan, kebijakan dalam pembangunan infrastruktur telah diarahkan oleh lembaga keuangan asing, seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB), dan Japan Bank for International Coorperation (JBIC).

“Sejak pertemuan Infrastructure Summit tahun 2005, mereka mendorong pemerintah melakukan berbagai reformasi kebijakan untuk menguatkan peran swasta serta kebijakan liberalisasi untuk menciptakan perbaikan kualitas pelayanan publik,” ujarnya, Kamis (20/12). Begitu juga dengan Bank Dunia. Dani mengatakan, secara insentif terlibat mendesain arah kebijakan infrastruktur yang lebih ramah terhadap pasar.

Menurut catatan KAU, sepanjang tahun 2006-2009 jumlah penarikan utang luar negeri untuk pembangunan infrastruktur melalui Infrastructure Development Policy Loan (IDPL) yang dibiayai oleh utang Bank Dunia dan Infrastructure Reform Sector Development Program (IRSDP) atas utang dari JBIC dan ADB berjumlah US$1,530 miliar.

“Karenanya, jika melihat kelengkapan infrastuktur dan kelembagaan yang sudah dimiliki pemerintah sebagai penyaluran utang program di masa lalu, maka tahap berikutnya adalah memperlakukan Indonesia sebagai pasar infrastruktur yang besar, bahkan terbesar di Asia Tenggara,” jelasnya.

Sehingga, lanjut Dani, kemampuan pemerintah untuk mendanai pembangunan infrastruktur terbatas karena besarnya kewajiban pembayaran cicilan pokok dan bunga utang. Padahal, kesenjangan pembiayaan tersebut dapat diatasi bila pemerintah mampu mengurangi alokasi pembayaran utang dalam APBN. Selain itu, keterlibatan BUMN merupakan susatu yang penting dan patut ditingkatkan.

“Tapi modal BUMN yang tidak merata, dapat menjadi bumerang. Jika tidak waspada, justru akan menjerumuskan perusahaan negara ini dalam kubangan utang dan memberi legitimasi bagi pelaksaanaan praktek privatisasi BUMN,” ujarnya.

Sementara itu, peneliti Indonesia for Global Justice Salamuddin Daeng mengatakan, pemerintah hanya membangun pondasi pembangunan saja. Namun tidak ada hasil yang maksimal untuk rakyat. “Pemerintah tidak memiliki desain yang komprehensif dalam membangun infrastruktur di dalam negeri. Pondasi pembangunan bisa dibentuk oleh pemangku kepentingan di negeri ini, namun rumahnya tidak ada,” ujarnya.

Samaluddin menilai, lembaga legislatif dan pemerintah tidak mempunyai visi yang jelas dalam membangun negara. Banyak proyek yang saling menguntungkan di antara legislatif dan eksekutif. “DPR banyak yang nyari bagian dari pemerintah untuk proyek pembangunan. Sebaliknya, pemerintah meloloskan proyek DPR dan semua hanya untuk kepentingan golongan saja,” tandasnya.