Pengawasan Tumpul

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Memasuki masyarakat ekonomi ASEAN (AEC) 2015, industri pasar modal dalam negeri dituntut mampu meningkatkan daya saing agar tidak tertinggal jauh dari negara tetangga, baik dari likuiditas, jumlah emiten ataupun jumlah investor. Namun tuntutan agar industri pasar modal berbenah diri, rupanya belum di ikuti pula oleh otoritas pasar modal dalam menjaga pelayanan dan fungsinya dalam pengawasan. Pasalnya, peran pengawasan otoritas pasar modal belum banyak memberikan dampak yang berarti dan kalaupun ada hanya bersifat reaktif tatkala sudah banyak diramaikan.

Sebut saja, kasus sengketa PT Bumi Resources Tbk dengan Nathaniel Rothschild sebagai salah satu pemegang saham Bumi Plc belum menemukan titik terang penyelesaiannya. Alhasil kondisi ini sangat merugikan bagi investor, lantaran berlarut-larutnya kasus tersebut. Melihat kondisi tersebut, peran otoritas pasar modal dalam pengawasan masih dinilai belum maksimal dan terkesan tutup mata dengan alasan tidak bisa intervensi ke ranah pemegang saham.

Apapun bentuk alasannya, sejatinya otoritas pasar modal dituntut bertindak tegas dan bukan hanya duduk manis menunggu laporan dari yang bersengketa. Sebaliknya, pernyataan otoritas pasar modal memberikan alasan tidak bisa intervensi, secara jelas memberikan kesan lepas tangan dari kasus tersebut. Bila demikian, dimana peran dan fungsi pengawasan pasar modal.

Lembaga Bapepam-LK yang bakal menjadi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentunya banyak harapan bagi pelaku pasar untuk memberikan perubahan lebih baik bagi industri pasar modal, khususnya dalam penyelesaian kasus sengketa pasar modal. Asal tahu saja, otoritas pasar modal keberadaanya, tidak hanya membuat regulasi tetapi juga mengawasi dan termasuk bertindak tegas terhadap yang salah.

Ketegasan dan sikap cepat otoritas pasar modal menjadi kunci sukses industri pasar modal dalam negeri menekan berbagai kasus di industri pasar modal. Selain itu, OJK sebagai otoritas pasar modal tentunya harus menjadi lembaga yang berwibawa dan mampu menyelesaikan masalah dan bukan menambah masalah. Sebut saja, soal iuran OJK yang dinilai membebankan anggota bursa atau emiten, hal ini menjadi kritikan tajam bila OJK dituntut maksimal dalam memainkan perannya dan bukan sebaliknya menjadi lembaga baru yang menuai masalah dan tidak diharapkan keberadaanya.

Bagaimana pun juga, dalam persaingan ketat industri pasar modal dengan negara tetangga, kehadiran OJK sebagai pengawas pasar modal sangat diperlukan perannya. Hal ini dimaksudkan agar niaga dalam pasar modal menjadi rapi dan tidak menganut perilaku hukum rimba, dimana yang kuat dialah yang menang.

Selain itu, perang otoritas pasar modal juga menciptakan iklim investasi saham yang elegan, mampu memberikan daya saing dan melindungi investor kecil. Sebaliknya, jika peran utama otoritas pasar modal sudah hilang dan mudah dilego oleh pemilik modal, maka ini menjadi awal kehancuran bisnis di industri pasar modal dan ujungnya target meningkatkan jumlah investor akan jauh dari yang harapankan.

BERITA TERKAIT

Harga Saham Melorot Tajam - Saham Cottonindo Masuk Pengawasan BEI

NERACA Jakarta - Perdagangan saham PT Cottonindo Ariesta Tbk (KPAS) masuk dalam pengawasan PT Bursa Efek Indonesia (BEI) karena mengalami…

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara

Jakarta Perlu Lakukan Pengawasan dan Penegakan Hukum Pencemaran Udara NERACA Jakarta - Jakarta perlu melakukan pengawasan dan penegakan hukum terkait…

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota - Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019

Badan Kehormatan Dewan Tertibkan Pengawasan Seluruh Anggota Masukan Program Dalam Paripurna DPRD Kota Depok 2019 NERACA Depok - ‎Badan Kehormatan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Relasi Pasar Domestik dan Pasar Internasional

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Ekonomi dan Industri   Fenomena globalisasi dan liberalisasi yang ditopang oleh sistem ekonomi digital yang marak…

Debat Capres

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Debat pilpres tahap pertama akan dilaksanakan pada 17…

Sharia Good Governance

Oleh : Agus Yuliawan  Pemerhati Ekonomi Syariah Tata kelola perusahaan yang baik selama ini dikenal dalam istilah Good Corporate Governance…