Ketenagakerjaan dan Energi Berisiko Lemahkan Ekonomi Nasional

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Armida Alisjahbana mengungkapkan, masalah ketenagakerjaan dan energi bisa memicu pelemahan ekonomi nasional.

"Ini kalau tidak dikelola dengan baik akan berdampak signifikan terhadap perekonomian nasional," ujarnya dalam sesi Proyeksi Ekonomi 2013, Senin (17/12). Terkait masalah ketenagakerjaan, dia mengatakan, terdapat 3 isu utama yaitu masalah penetapan upah minimum, outsoucing (alih daya) dan penyelenggaraan jaminan sosial.

Menurut Armida, masalah ketenagakerjaan tidak hanya berdampak kepada industri, tetapi juga aspek lainnya. Sehingga, regulasi upah minimum memerlukan prinsip kepastian melalui perundingan tripartit. “Bentuknya mungkin PP (Peraturan Pemerintah) untuk membahas mengenai upah minimum yang lebih objektif, dilihat dari segi produktivitas, kondisi inflasi serta kebutuhan hidup layak (KHL),” jelasnya.

Pengelolaan BBM Bersubsidi

Sementara itu, untuk masalah pengelolaan energi, khususnya subsidi energi, tidak hanya menyangkut faktor ekonomi saja, tetapi juga menyangkut aspek sosial, politik dan pemerataan. Armida mengatakan, pengelolaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi harus berubah dibandingkan beberapa tahun lalu.

Jika sekitar tahun 2003-an jumlah kelas menengah masih sedikit maka jumlah kelas menengah di Indonesia pada saat ini jumlahnya sudah naik beberapa kali lipat. "Merekalah pengguna sebagian besar BBM bersubsidi sehingga ketika saat ini jumlahnya meningkat tajam, konsumsi BBM mereka juga meningkat banyak," katanya.

Menurut dia, kelompok kelas menengah tidak layak mendapatkan BBM bersubsidi sehingga harus ada mekanisme agar penyalurannya lebih tepat sasaran. "Tahun 2013 harus ada pembatasan dan mengarahkan subsidi agar tepat sasaran, selain itu juga harus diwaspadai adanya penyelundupan BBM bersubsidi," katanya.

Target Meleset

Berdasarkan laporan Bappenas, memang terdapat beberapa target bidang energi yang hampir dipastikan meleset. Salah satu contohnya, pencapaian pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) yang hingga saat ini baru berjumlah delapan unit, yang berarti target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) sulit tercapai. Pemerintah memiliki target membangun 21 unit SPBG secara kumulatif hingga 2014.

Harga Bahan Bakar Gas (BBG) yang masih relatif rendah telah menyebabkan badan usaha belum tertarik untuk berinvestasi di SPBG. Sektor lain yang sulit tercapai di bidang energi adalah produksi minyak bumi yang ditargetkanpada 2014 mencapai 1,010 juta barel per hari.

Saat ini capaiannya baru 877.000 barel per hari. Bahkan lebih kecil dari status awal pada 2009 yakni 949.000 barel per hari. "Kendala yang dihadapi ialah sebagian besar atau 62% sumur minyak bumi berasal dari lapangan minyak tua," tutur Armida.

Penyebab lain adalah keterlambatan produksi lapangan minyak baru dan penghentian produksi yang direncanakan maupun tidak direncanakan. Sementara itu, kapasitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) terpasang juga sulit dicapai. Pada 2014 kapasitas ditargetkan 5.000 MW sementara pada 2012 baru terpakai 1.231 MW. "Potensi energi panas bumi yang mencapai 29.000 MW baru terpakai 4,24%," jelasnya.

BERITA TERKAIT

Penertiban Jalur Angkot dan PKL di Stasiun Bekasi

Penertiban jalur Angkot yang wajib belok kiri masuk Jl. Pusdiklat KA harusnya diberlakukan sejak Pk. 06.00 hingga Pk. 22.00 setiap…

KPPU Teliti Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat dan Kargo

KPPU Teliti Dugaan Kartel Harga Tiket Pesawat dan Kargo NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) memulai penelitian terkait…

Tantangan PWI Zaman Now di Tengah Arus Idealistis dan Realistis

Tantangan PWI Zaman Now di Tengah Arus Idealistis dan Realistis NERACA Jakarta - Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, menggelar Rapat…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

DPR Desak Pemerintah Bikin Badan Pangan Nasional

    NERACA   Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Hardisoesilo mengingatkan pemerintah agar segera…

Pembangunan Infrastruktur Berefek Ganda

    NERACA   Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan terus membangun sarana infrastruktur dengan efek…

REI Kontribusi 40% Program Sejuta Rumah

  NERACA   Jakarta - Persatuan Perusahaan Realestat Indonesia (REI) melalui anggotanya memberikan kontribusi 394.686 unit rumah atau 40 persen…