Kurangi Subdisi BBM, Bangun Infrastruktur

 Jakarta--Pemerintah didesak segera mengurangi subsidi BBM dan alokasi dana subsidi tersebut dialihkan pada kegiatan prioritas pembangunan dan perbaikan infrastruktur. "Sebaiknya pemerintah segera mengurangi subsidi, ini bisa dimulai dengan penghapusan subsidi premium," kata Peneliti Departemen Ekonomi Centre for Strategic and International Studies Deni Friawan kepada wartawan di Jakarta,saat memaparkan hasil studi tentang penyesuaian subsidi BBM di Jakarta, Selasa,10/5

 Kajian CSIS, kata Deni, ini merupakan momen yang tepat untuk penyesuaian subsidi BBM. Karena harga minyak dunia cenderung naik."Momen ini harus dimanfaatkan. Saat harga minyak dunia tinggi, upaya penyesuaian dengan menghapuskan atau mengurangi subsidi akan menjadi konsekuensi logis yang bisa dipahami masyarakat," terangnya.

 Lebih jauh kata Deni, apalagi faktanya menunjukkan 80% Bensin bersubsidi dinikmati 50% keluarga kaya. Sementara keluarga miskin dan hampir miskin masing-masing hanya menikmati 16%.  "Jadi seharusnya penghapusan atau pengurangan subsidi segera dilakukan, atau minimal awal tahun depan meski kami belum tahu apakah kondisinya masih sama seperti sekarang," tambahnya.

Deni menyarankan pemerintah menyertai penerapan kebijakan penghapusan /pengurangan subsidi BBM dengan program pemberian kompensasi bagi masyarakat atau merealokasi anggaran subsidi BBM ke pembiayaan pembangunan infrastruktur serta pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan dan program sosial.

 Lebih lanjut Deni menjelaskan, bila kebijakan subsidi BBM tetap dipertahankan maka peningkatan harga minyak dunia akan memperlebar perbedaan atau kesenjangan harga BBM bersubsidi dengan BBM tak bersubsidi serta perbedaan harga di dalam negeri dan luar negeri.

Peningkatan perbedan atau kesenjangan tersebut, menurut dia, mendorong peningkatan konsumsi BBM bersubsidi yang akhirnya membuat realisasi anggaran untuk BBM bersubsidi melampaui jumlah yang ditetapkan.

Malah Deni memperkirakan, dengan memperhitungkan kondisi penurunan produksi minyak dan apresiasi nilai tukar rupiah saat ini pemberian subsidi BBM akan menambah defisit APBN 2011 sebesar Rp18,8 triliun.

Ditempat terpisah Anggota DPR Komisi VII, Satya W Yudha mengatakan sudah saatnya pemerintah mengalihkan energi minyak ke energi alternatif, seperti gas dan batu bara. Pasalnya, energi minyak semakin hari semakin menipis cadangannya  dan harganya semakin meninggi. "Kami sangat mendukung perpindahan dari energi minyak ke gas. Tetapi ini menjadi titik lemah pemerintah dalam kontek persiapan infrastrukturnya," ujarnya.

 Satya menjelaskan, penggunaan energi minyak sangatlah mahal karena minyak sendiri merupakan energi paling mahal dibandingkan energi lainnya. "Saat ini PLN menggunakan bahan bakar minyak (BBM) untuk pembangkitnya hanya 12 persen, tapi dana yang dikeluarkannya 60 persen lari ke BBM," ujar politisi dari Golkar itu.

 Selain itu, Satya juga meminta kepada pemerintah untuk mereview harga gas domestik dan menyediakan infrastrukturnya sebelum pengalihan minyak ke gas. "Penyuluhan minyak ke gas tersebut bisa memberikan keuntungan bagi APBN kita," tambahnya.

 Sebelumnya Satya pernah mengungkapkan, perpindahan premium ke pertamax sebenarnya bukan solusi yang tepat, karena itu sama-sama menggunakan minyak. Persediaan minyak semakin hari semakin menurun dan harganya juga semakin meninggi. **cahyo