NERACA

Jakarta – Perusahaan-perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dinilai kurang memperhatikan nasib karyawan kontrak dan karyawan alih daya. Hal tersebut disampaikan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal kepada Neraca, Minggu (9/12).

Beberapa BUMN yang dimaksud Iqbal adalah PT Telekomunikasi Indonesia, PT Garuda Indonesia, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo), dan PT Kereta Api Indonesia (KAI).

“Coba tengok Pelindo. Karyawan tetap Pelindo memang dibayar baik. Lulusan SMA digaji Rp 3 juta, tetapi karyawan kontrak dan alih daya nasibnya menyedihkan,” kata Iqbal.

Dengan jenis pekerjaan yang sama dan risiko kecelakaan yang sama, upah antara karyawan tetap dengan karyawan kontrak dan alih daya begitu berbeda. Memang betul, kata dia, bahwa karyawan kontrak dan alih daya masih dibayar di atas upah minimum. “Tetapi ini soal keadilan. Pelindo kan perusahaan kelas dunia. Masak perlakuan ke karyawannya bisa begitu jauh berbeda,” kata Iqbal.

Contoh lain adalah Telkom. Untuk karyawan kontrak dan alih daya, di perusahaan itu tidak ada pension, dan jaminan kesehatan yang diberikan terbatas hanya dengan jamsostek. “Perusahaan ini kan masuk Bursa Efek New York. Harusnya kebijakannya juga kelas dunia. Yang terjadi adalah ketidakadilan bagi karyawan kontrak dan alih daya,” jelas Iqbal.

Bukan Salah BUMN

Sementara di tempat yang berbeda, Menteri BUMN Dahlan Iskan mengatakan bahwa BUMN sudah menerapkan aturan yang seharusnya dijalankan. “Saya ingin tahu kasusnya di mana?” tantang Dahlan, mengacu pada pernyataan Iqbal.

Mengenai karyawan kontrak yang dikontrak berkali-kali, Dahlan mengatakan bahwa yang salah itu bukan BUMN-nya, tetapi perusahaan kontraknya. “BUMN kan disiplin,” kata Dahlan.

Namun Iqbal tidak sependapat dengan Dahlan. Seharusnya karyawan kontrak dan alih daya juga menjadi tanggung jawab perusahaan pengguna. Iqbal menyebutkan beberapa BUMN yang suka melakukan kesalahan melewati aturan yang seharusnya. “Terutama PLN dan Telkom,” kata dia.

PLN mempekerjakan pekerja alih daya pada pekerjaan-pekerjaan utama, seperti menjadi petugas yang bertanggung jawab terhadap gardu listrik. “Dan dugaannya, pemain pekerja alih daya itu justru para direksi perusahaan itu sendiri. Sulit membuktikannya karena menggunakan tangan pihak lain,” jelas Iqbal yang mendapatkan informasi tersebut dari anggotanya yang berada di PLN dan Telkom. “Para direksi tahu,” pungkas Iqbal.

Strategi

Staregi lain yang dilakukan perusahaan BUMN adalah dengan memakai istilah insentif. “Take home pay memang wajar, tetapi jika di-break down, gajinya sangat mepet dengan upah minimum. Dengan begitu, uang pensiun yang diberikan menjadi kecil, karena acuan yang dipakai adalah gaji, bukan take home pay,” Iqbal.

Perusahaan perkebunan BUMN juga menurut Iqbal masih menyalahi aturan. “Upahnya miris, meskipun sudah karyawan tetap,” ujar Iqbal. Karyawan sudah bertahun-tahun kerja tetapi upahnya masih bertahan di upah minimum. Seharusnya, menurut Iqbal, upah minimum itu hanya untuk satu tahun pertama.

Mantan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Anton Supit mengomentari tentang perusahaan perkebunan. “Kenyataan waktu saya bicara dengan mantan dirjen perkebunan, kalau diterapkan di perkebunan juga bermasalah. Persoalannya bukan cost menjadi tinggi atau tidak, tetapi dengan penerapan UMP yang tinggi, masih bisa survive atau tidak. Kalau harus dilakukan PHK kan kurang bijaksana,” jelas Anton.