Kemenkeu Rilis Aturan Penyaluran DAK

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 demi pencapaian target penyaluran dan penyerapan DAK sebagaimana ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (4/12), menyebutkan, target penyaluran dan penyerapan tersebut tanpa memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK khusus bidang pendidikan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012 tertanggal 26 November 2012 itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012.

PMK baru itu juga menindaklanjuti PMK yang mengatur bahwa penyaluran DAK tahap II dan/atau tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau tahap II yang penggunaan telah mencapai 90 persen dari penyaluran DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2012 tahap II dan III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 yang penggunaannya telah mencapai 90% dari penerimaan DAK 2012 hingga tahap sebelumnya.

Laporan tersebut tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012.

PMK tersebut memberikan contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 dalam Lampiran I.

Sementara itu, lampiran II berisi contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I atau tahao II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (doko)

BERITA TERKAIT

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…

Kebijakan Penanganan Covid 19 Harus Berbasis Riset

    NERACA   Jakarta - Kebijakan pemerintah dalam menangani wabah virus corona (Covid 19) yang telah menewaskan ratusan jiwa…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Herborist Pasok 2500 Liter Hand Sanitizer ke RSPAD Gatot Soebroto

    NERACA   Jakarta - Pada awal Maret 2020, Presiden Joko Widodo, telah mengumumkan mulai terdapat orang yang dinyatakan…

Modena Kenalkan Mesin Cuci Pembasmi Virus

    NERACA   Jakarta - Di tengah situasi penyebaran virus Corona (COVID-19) yang makin tak terkendali, masyarakat dituntut kian…

Anggaran Pembangunan Ibukota Baru Minta Dialihkan untuk Beli APD Tenaga Medis

    NERACA   Jakarta - Sekjen Gerakan Hidupkan Masyarakat Sejahtera (HMS), Hardjuno Wiwoho meminta pemerintah merealokasikan semua dana pengembangan…