Kemenkeu Rilis Aturan Penyaluran DAK

NERACA

Jakarta - Menteri Keuangan menerbitkan peraturan tentang pelaksanaan penyaluran dana alokasi khusus (DAK) tahun anggaran 2012 demi pencapaian target penyaluran dan penyerapan DAK sebagaimana ditetapkan dalam APBN Perubahan 2012.

Keterangan pers Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Jakarta, Selasa (4/12), menyebutkan, target penyaluran dan penyerapan tersebut tanpa memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK khusus bidang pendidikan.

Penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 189/PMK.07/2012 tertanggal 26 November 2012 itu juga dalam rangka pelaksanaan dan pertanggungjawaban anggaran transfer ke daerah sebagaimana ditetapkan dalam PMK Nomor 06/PMK.07/2012.

PMK baru itu juga menindaklanjuti PMK yang mengatur bahwa penyaluran DAK tahap II dan/atau tahap III dilaksanakan setelah adanya Laporan Realisasi Penyerapan DAK Tahap I dan/atau tahap II yang penggunaan telah mencapai 90 persen dari penyaluran DAK sampai dengan tahap sebelumnya.

Peraturan tersebut antara lain menetapkan penyaluran DAK Tahun Anggaran 2012 tahap II dan III dilaksanakan setelah Kepala Daerah menyampaikan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 yang penggunaannya telah mencapai 90% dari penerimaan DAK 2012 hingga tahap sebelumnya.

Laporan tersebut tidak memperhitungkan porsi dan penyerapan DAK bidang pendidikan tahun anggaran 2012.

PMK tersebut memberikan contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 dalam Lampiran I.

Sementara itu, lampiran II berisi contoh perhitungan penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap II dan penyusunan Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012.

Laporan Realisasi Penyerapan DAK tahun anggaran 2012 tahap I atau tahao II disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat tujuh hari kerja sebelum tahun anggaran berakhir.

Pengawasan atas pelaksanaan penyaluran DAK tahun anggaran 2012 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (doko)

BERITA TERKAIT

REALISASI PENYALURAN KREDIT USAHA RAKYAT

Perajin merapikan tempat sampah hasil daur ulang di Cibinong, Bogor, Jawa Barat, Kamis (17/1/2019). Realisasi penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR)…

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring

BPOM Perketat Aturan Perdagangan Obat dan Kosmetik Daring NERACA Jakarta - Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akan memperketat aturan…

Oki Pulp & Paper Rilis MTN Rp 300 Miliar

Perkuat modal dalam mendanai ekspansi bisnisnya, PT Oki Pulp & Paper Mils kembali mendaftarkan surat utang jangka menengah atau medium…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Permen PUPR Soal Rusun Akan Dijudical Review

        NERACA   Jakarta - Para pengembang properti yang tergabung dalam Real Estat Indonesia (REI) dan Persatuan…

KIBIF Siapkan 20 Ribu Ekor Sapi untuk Pasar Domestik

    NERACA   Jakarta - Setelah resmi mencatatkan saham perdananya di Bursa Efek Indonesia (BEI), PT Estika Tata Tiara…

FIHRRST Ajak Perusahaan Sadar dan Hormati HAM

    NERACA   Jakarta - The Foundation for International Human Rights Reporting Standards (FIHRRST) mengadakan seminar sosialisasi studi kepada…