BBM Naik atau APBN Jebol

Oleh: Cundoko Aprilianto

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Meski sejumlah kalangan menilai harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi adalah komoditas politik yang harus hati-hati dimainkan, pemerintah mau tidak mau harus tunduk pada realitas. Menurut Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Rudi Rubiandini, pemerintah berencana menaikkan harga BBM bersubisi menjadi Rp6.000-6.500 per liter pada 2013. Kenaikan itu untuk menutupi tambahan BBM bersubsidi yang setiap tahunnya selalu membengkak.

Pada tahun ini, tambahan subsidi sudah dilakukan untuk kedua kalinya. Kuota BBM bersubsidi akan habis sebelum akhir 2012 meski sudah ditambah dari 40 juta kiloliter menjadi 44 juta kiloliter.

Ada tiga penyebab lonjakan konsumsi BBM bersubsidi ini yang menyebabkan jebolnya kuota, yaitu tingginya penjualan mobil melebihi perkiraan, lebarnya disparitas dengan BBM non subisidi yang pada Oktober saja mencapai Rp 5.400 per liter dan tidak berhasilnya program pembatasan konsumsi BBM bersubsidi.

Untuk tingkat penjualan mobil saja, dari perkiraan awal sebesar 940.000 unit, hingga Oktober 2012 telah mencapai 923.132 unit dan pada akhir Desember diperkirakan sebanyak 1.050.000 unit.

Kondisi ini diperkirakan bertambah parah dengan munculnya mobil-mobil murah yang diklaim sebagai low cost green car (LGCC) yang irit BBM dan harganya di bawah Rp. 100 juta. Dengan harga sebesar itu, penjualan mobil diperkirakan terus menanjak. Polusi juga akan meningkat. Jadi, meski namanya green car, dampak susulannya tidak green lagi.

Nah, di sisi lain pemerintah juga yakin bahwa kuota BBM bersubsidi pada 2013 yang dianggarkan 46 kiloliter dalam APBN 2013 diperkirakan jebol lagi. Jika kenaikan BBM bersubsidi dari Rp 4.500 per liter menjadi Rp 6.500 per liter dilakukan, kemungkinan kuota tidak akan mencukupi namun bisa ditekan menjadi antara 46 juta kl dan 48 juta kl.

Jadi, memang kenaikan harga BBM bersubsidi ini sudah menjadi keniscayaan. Resistensi pasti ada. Tapi daripada APBN jebol, risiko resistensi jauh lebih kecil. Sebuah kebijakan yang mendesak untuk diambil, tetap harus diambil meskipun tidak populis. Kita ingat kebijakan konversi gas dari minyak tanah yang digulirkan oleh mantan Wapres Jusuf Kalla. Itu adalah kebijakan yang sangat tidak populis tapi tetap diambil karena efek jangka panjangnya jauh lebih baik. Harga gas yang murah dan sifatnya yang bersih dibandingkan dengan minyak tanah yang disubsidi pemerintah, membuat program ini berhasil meski pada awalnya muncul resistensi.

Walau kenaikan harga BBM bersubsidi ini bisa memicu risiko politik yang cukup besar bagi Partai Demokrat karena dilakukan hanya berselang satu tahun menjelang pelaksanaan pemilu 2014, pemerintah tidak punya pilihan lain. Itu adalah harga yang harus dibayar oleh penguasa. Pengorbanan citra untuk sementara jauh lebih kecil dibandingkan jika anggaran negara yang dikorbankan.

BERITA TERKAIT

Pelaut (Juga) Pahlawan

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Dalam masa susah akibat merebaknya virus corona atau Covid-19…

Tiga Prinsip Dasar Kemitraan

Oleh: Dr. Erdi, MSi Akademisi Universitas Tanjungpura Dalam melakukan kemitraan tidaklah semudah mengedipkan kelopak mata. Ada beberapa hal yang harus…

Perlunya JPS Saat Financial Distress

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Dampak dari epidemi virus Covid–19 kian berasa pada diri masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah pusat…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Pelaut (Juga) Pahlawan

  Oleh: Siswanto Rusdi Direktur The National Maritime Institute (Namarin)   Dalam masa susah akibat merebaknya virus corona atau Covid-19…

Tiga Prinsip Dasar Kemitraan

Oleh: Dr. Erdi, MSi Akademisi Universitas Tanjungpura Dalam melakukan kemitraan tidaklah semudah mengedipkan kelopak mata. Ada beberapa hal yang harus…

Perlunya JPS Saat Financial Distress

Oleh: Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Dampak dari epidemi virus Covid–19 kian berasa pada diri masyarakat Indonesia. Apalagi pemerintah pusat…