Kemensos Targetkan Pangkas 2,4 juta Rumah Tangga Miskin - Tingkatkan Koordinasi

NERACA

Jakarta – Kementerian Sosial (Kemensos) mengaku tengah fokus menekan angka kemiskinan serendah mungkin, khususnya terkait anggaran pada 2013 mendatang. Lebih eksplisit, Kemensos menargetkan mampu mengentaskan hingga 2,4 juta rumah tangga sangat miskin pada tahun depan.

Untuk itu, Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kemensos Hartono Laras mengaku, pihaknya saat ini menginginkan adanya Peraturan Pemerintah (PP) sebagai penjabaran teknis dari pemberlakuan Undang-Undang No 13 tahun 2011 Tentang Fakir Miskin. Dengan adanya PP tersebut, anggaran Kemensos dan kementerian/lembaga (K/L) lainnya akan lebih mudah diimplementasikan untuk menangani fakir miskin.

Namun, lanjut Hartono, yang tak kalah penting, pihaknya mengundang daerah dan 19 K/L untuk melakukan rapat koordinasi penanggulangan fakir miskin agar upaya mengentaskan kemiskinan bisa sampai pada tahap implementasi di 2013 mendatang. “Yang diharapkan, kita bisa memiliki kontribusi menurunkan angka kemiskinan dibanding tahun 2012 ini di 2013 nanti,” kata Hartono kepada pers dalam acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Penanggulangan Fakir Miskin di Hotel Aryaduta, Jakarta, Senin (3/12).

Lebih jauh lagi, Hartono mengatakan, Kemensos bakal fokus terhadap penanganan rumah tangga yang tergolong sangat miskin seperti yang diistilahkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) atau yang tergolong fakir miskin seperti yang diistilahkan dalam UU No 13 Tahun 2011. “Kalau penduduk miskin kita sekarang 29 juta lebih atau hampir 30 juta jiwa, dan di antara itu menjadi tugas pokok Kementerian Sosial,” lanjutnya.

Disinggung soal prioritas yang akan digarap dalam program pemberantasan kemiskinan ini, Hartono menjelaskan, Kemensos akan lebih mendahulukan penurunan angka kemiskinan yang ada di sektor pertanian, kelautan, pesisir pantai, wilayah perbatasan, serta di sektor industri kecil. Secara lebih teknis, sambungnya, upaya penanggulangan kemiskinan ini bakal berwujud antara lain berupa program bantuan pemberdayaan fakir miskin melalui usaha bersama dan rumah layak huni.

“Kalau tahun ini kita menangani 1.516.000 rumah tangga sasaran, tahun depan 2,4 juta. Kalau separuh saja kita tangani, semua K/L mendukung itu, dengan data yang sudah jelas, program yang sudah jalan, semua di situ menangani, Insyaallah separuh dari 2,4 juta itu yaitu 1,2 juta. Kalau setiap rumah tangga itu ada anggotanya 4 jiwa, maka separuh saja kita bisa turunkan angka kemiskinan 2 juta jiwa lebih,” jelasnya.

Perkuat Pengawasan

Hartono juga mengatakan, dengan target 2,4 rumah tangga sasaran itu, pemerintah telah menyiapkan anggaran sebesar Rp 3 triliun lebih pada APBN tahun depan. Karena sifatnya lintas sektoral, menurut Hartono, penanggulangan kemiskinan harus dilaksanakan secara sinergis antar lembaga terkait.

Karena itu, dalam eksekusi program tersebut, Kemensos bakal melibatkan berbagai lembaga seperti Bappenas, Kementerian Keuangan, BPS, dan DPR sebagai pihak yang punya otoritas anggaran. “Kendalanya masalah koordinasi. Makanya kita koordinasi seperti ini supaya tidak sampai masing-masing,” ungkap Hartono.

Di samping melibatkan banyak lembaga, upaya memotong mata rantai kemiskinan, ujar Hartono, pada tahap implementasi di lapangan butuh pengawasan yang kuat. “Ada aparat pengawasan. Masyarakat juga bisa mengawasi. Ya diawasi. Setiap program kan diawasi oleh inspektorat jenderal, BPK, dan BPKP. Kalau ada masalah silahkan disampaikan. Kita tidak main-main dengan anggaran ini,” bebernya. (Munib)

BERITA TERKAIT

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Realisasi Penerimaan Bea dan Cukai Capai 79,24%

    NERACA   Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan realisasi penerimaan bea dan…

Kemenaker Klaim Angka Pengangguran Terendah Sejak Reformasi

  NERACA   Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) RI mengatakan angka pengangguran di Tanah Air pada 2019 mengalami penurunan hingga…

Pengguna Transportasi Umum di Jabodetabek Baru 30%

    NERACA   Jakarta - Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) menyebutkan hingga saat ini penggunaan angkutan umum di wilayah…