Oleh : Prof. Firmanzah., Phd

 Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi dan Pembangunan

Pada akhir pekan lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memberikan instruksi dan arahan di depan kepala daerah dan jajaran kepolisian dari seluruh Indonesia.  Tema sentra dari instruksi dan arahan presiden adalah pentingnya menjaga stabilitas, keamanan, potensi dan gangguan konflik horisontal. Di tengah-tengah krisis ekonomi di zona Eropa dan ekonomi global, investasi menjadi motor pertumbuhan dan pemerataan ekonomi nasional. Selain itu, konsumsi domestik dan penyerapan anggaran juga akan terus dijaga dan diefektifkan untuk memitigasi dampak pelemahan ekspor terhadap ekonomi domestik.

Salah satu isu yang menjadi perhatian baik pengusaha dan buruh terkait outsourcing dan kenaikan upah buruh. Pemerintah berkeinginan agar kesejahteraan buruh dapat ditingkatkan dan sangat tidak menolerir aksi-aksi negatif (mis. sweeping) yang meresahkan investasi di Indonesia. Presiden telah menginstruksikan kepaka jajaran kepolisian agar mencegah dan menanggulangi aksi-aksi negatif guna terjaganya stabilitas dan keamanan. Terganggunya investasi akan menurunkan kondisi ‘doing-business’ di Indonesia dan berakibat PHK dan tidak terserapnya angkatan kerja. Hal ini kalau terjadi justru akan merugikan kita semua termasuk para buruh.

Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. 19 Tahun 2012 diterbitkan untuk mengatur pelaksanaan sistem kerja alih daya (outsourcing) sesuai UU No. 13 Tahun 2004. Selain itu juga, kesepakatan tentang Upah Minimum Propinsi (UMP) juga telah disepakati antara pengusaha-buruh. Ditambah dengan mekanisme penangguhan untuk sektor-sektor industri yang memang mendapatkan beban terlalu tinggi akibat penyesuaian UMP. Pemerintah tentunya berupaya untuk menjembatani dan mencarikan solusi yang bersifat win-win solution diantara buruh-pengusaha.

Kepala Daerah yang paling memahami kondisi di daerahnya menjadi ujung tombak bagi terwujudnya stabilitas dan keamanan. Melibatkan penduduk lokal dalam derap pembangunan dan investasi di daerah perlu ditingkatkan. Hal ini bertujuan agar penduduk lokal tidak ter-exclude dan hanya menjadi penonton pembangunan ekonomi di daerahnya. Sejumlah konflik komunal dan horisontal yang terjadi di beberapa daerah seringkali diakibatkan oleh tersisihnya penduduk lokal dalam pembangunan. Instruksi, arahan dan ajakan Presiden SBY agar kepala daerah untuk lebih proaktif dan sensitif terhadap sumber-sumber potensi konflik sosial dan keamanan perlu ditindaklanjuti.

Investasi tidak hanya penting bagi ekonomi nasional. Tetapi juga penting bagi ekonomi di daerah. Adanya investasi berarti tenaga kerja akan terserap, munculnya usaha baru di sekitar investasi, daya beli masyarakat daerah terjaga dan kemiskinan bisa dikurangi. Olehkarenanya, menjaga stabilitas keamanan dan menghindari munculnya konflik horisontal dan komunal menjadi tanggungjawab kita bersama. Terganggunya keamanan dan meningkatnya konflik komunal sangat dikhawatirkan mengganggu target-target pembangunan nasional. Oleh karena itu perlu kita jaga bersama.

Terlebih Indonesia akan memasuki tahun 2013 dimana tahun politik dan persiapan menyongsong Pemilu 2014 dilakukan. Suhu politik dipastikan meningkat. Stabilitas daerah dan nasional perlu kita jaga bersama. Karena hal ini akan berdampak langsung terhadap kondusif-nya iklim investasi dan usaha di Indonesia. Presiden SBY mengajak semua pihak untuk bersama-sama menjaga dan meningkatkan stabilitas untuk menjaga akselerasi pembangunan ekonomi dan infrastruktur nasional.