2013, Utang Pemerintah Capai Rp2.157 Triliun

NERACA

Tangerang - Utang pemerintah pada 2013 akan mencapai Rp2.157 triliun dan meskipun rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) turun menjadi 23% dari 35% pada 2007, secara nominal malah semakin meningkat, demikian menurut data Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

“Walaupun terdapat tambahan utang baru, pertumbuhan stok utang pemerintah tetap dapat dikendalikan, sehingga rasio utang pemerintah terhadap PDB dapat dipertahankan sebesar 23%,” ujar Direktur Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Purwiyanto akhir pekan kemarin. Hal ini, kata dia, sesuai dengan pernyataan Menteri Keuangan Agus Martowardojo yang menekankan rasio utang terhadap PDB menyamai 2012.

Rasio utang 2007 mencapai 35% dengan posisi utang Rp1.389 triliun dan PDB Rp3.951 triliun, sementara target di 2013 rasio utang 23% dengan porsi utang Rp2.157 triliun dan PDB Rp9.270 triliun. Oleh karena itu, untuk menekan utang hingga kurang 23% dari PDB, diperlukan optimalisasi pendapatan negara, terutama dalam skala usaha.

Pemerintah juga harus meningkatkan kualitas belanja negara melalui efisiensi alokasi anggaran, teknis dan ekonomi. “Karena APBN kita terbatas, pendapatan kita optimalkan. Di sisi belanja kita harus meningkatkan kualitas belanja. Belanja konsumtifnya harus lebih rendah subsidi harusnya lebih rendah dan tepat sasaran. Artinya fleksibilitas APBN itu sangat rendah,” lanjut Purwiyanto.

Menurut dia, perlu langkah-langkah untuk peningkatan kualitas belanja negara, antara lain dilakukan dengan mengedepankan alokasi belanja modal untuk mendukung pendanaan bagi kegiatan pembangunan infrastruktur. Selanjutnya, mengurangi pendanaan bagi kegiatan yang bersifat konsumtif untuk direalokasikan ke kegiatan produktif, merancang ulang kebijakan subsidi dari subsidi harga menjadi subsidi tepat sasaran.

Selain itu, pemerintah akan menghindari tambahan ketentuan terkait pengeluaranmandatory spendingdi masa depan, mempercepat implementasi sistem penganggaran berbasis kinerja dan kerangka pengeluaran jangka menengah. "Langkah lain adalah memperluas pelaksanaan reformasi birokrasi serta memperbaiki pola dan mempercepat penyerapan anggaran belanja," katanya.

Purwiyanto mengatakan, faktor yang menyumbang pertumbuhan ekonomi semester II 2012 antara lain kebijakan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi melalui pemberian insentif dan belanja pemerintah yang dimaksudkan untuk mendorong konsumsi dan investasi.

Konsumsi domestik ditopang oleh pola musiman Ramadhan, Idul Fitri, Natal, dan Tahun Baru, juga demografi Indonesia dengan populasi yang besar pada umur produktif mendorong daya beli dan konsumsi rumah tangga yang tinggi, serta investasi tetap tinggi dengan tren meningkat baik PMDN maupun PMA. "Namun ekspor relatif masih lemah karena kondisi ekonomi global, sedangkan impor masih kuat seiring dengan kegiatan ekonomi dan investasi domestik yang masih tinggi," katanya.

Sebelumnya, Agus mengatakan bahwa dirinya mengharapkan rasio utang atas PDB pada akhir 2013 bisa kurang dari 23% guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Menurut Menkeu, rasio tersebut harus terus dijaga sebagaimana pemerintah juga mempertahankan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2013 sebesar 1,65%.

Angka 1,65% itu didapat dari perhitungan pendapatan negara yang ditargetkan mencapai Rp1.529 triliun, terdiri atas penerimaan dalam negeri dan hibah. Sementara itu, pun total anggaran belanja negara diperkirakan mencapai Rp1.683 triliun.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Perkuat Promosi Batik dan Kain Tenun

NERACA Jakarta – Direktur Jenderal Industri Kecil Menengah dan Aneka (IKMA) Kemenperin Gati Wibawaningsih mengungkapkan, pada Pameran Adiwastra Nusantara tahun…

WIKA Bukukan Laba Bersih Rp 2,07 Triliun

NERACA Jakarta - PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) sepanjang tahun 2018 mencetak laba bersih sebesar Rp2,07 triliun, tumbuh signifikan…

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol

KPK Usulkan Rp20 Triliun untuk Pembiayaan Parpol NERACA Jakarta - KPK mengusulkan Rp20 triliun dari APBN digunakan untuk membiayai kegiatan…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Data Eksplorasi Migas Indonesia Masih Lemah

  NERACA   Jakarta - Anggota legislatif Komisi VII DPR Tjatur Sapto Edy menilai bahwa sistem data eksplorasi minyak dan…

Imperva Bangun Scrubbing Center di Jakarta

    NERACA   Jakarta - Imperva Inc, perusahaan cybersecurity mengumumkan hadirnya DDoS Scrubbing Center pertama di Indonesia. Menurut Wakil…

Pemda Diminta Lapor Penggunaan Dana DBHCT

  NERACA   Karawang - Direktorat Jenderal Bea Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan menegaskan bahwa pemerintah daerah harus melaporkan penggunaan dana…