Kasus Kapal Tanpa Dokumen Rugikan Negara Rp 100 M

NERACA

Jakarta – Kapal motor (KM) Kelud milik PT Pelni yang mengangkut barang-barang tanpa dokumen dari daerah free trade zone (FTZ) Batam ke Tanjung Priok pada 2 November lalu merugikan negara sebesar Rp 100 miliar.

Paparan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Bea Cukai Agung Suwandoro kepada wartawan, Kamis (29/11).

Estimasi nilai barang-barang tersebut, kata Agung, adalah Rp 500 miliar. Semestinya barang-barang tersebut dikenakan beberapa pajak, seperti Pajak Pertambahan Nilai dan Bea Masuk yang jumlahnya diperkirakan Rp 100 miliar. “Tetapi bisa lebih dari Rp 100 miliar, karena barang-barang itu tergolong barang mewah,” jelas Agung.

Dia menjelaskan, petugas bea dan cukai di Batam, dibantu aparat TNI, sebetulnya sudah melarang pemuatan barang yang tidak disertai dokumen kepabeanan ke atas kapal. Tetapi pengurus barang, termasuk portir, terus memaksakan barang masuk. “Petugas kalah jumlah,” kata Agung.

Alhasil, KM Kelud tetap membawa barang-barang tanpa dokumen itu ke Tanjung Priok. Sesampainya di Tanjung Priok, seluruh barang tersebut disegel.

Hasil pemeriksaan, kata Agung, total barang yang ditahan sebanyak 5.338 paket. Hanya 2.198 paket yang memiliki dokumen sementara 3.140 paket tidek berdokumen.

Dari 3.140 paket tersebut, barang umum yang tidak perlu izin sebanyak 980 paket sementara yang harus ada izin sebanya 2.310 paket.

Beberapa jenis barang yang terlihat adalah alat-alat kesehatan, alat-alat telekomunikasi, alat-alat elektronik, produk garmen, kosmetik, bahkan kendaraan bermotor seperti Harley Davidson.

Laptop adalah yang paling dominan terlihat dari jenis barang elektronik dengan jumlah sampai ratusan. Beberapa merk yang terlihat adalah HP, Asus, Toshiba, dan Samsung.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kesempatan yang sama mengatakan, barang-barang kesehatan berasal dari Amerika Serikat dan Jerman. Sementara barang-barang garmen dari Singapura.

Menurut Agung, ada tiga kemungkinan nasib barang-barang tersebut ke depan. “Pertama dilelang. Kedua dimusnahkan. Ketiga diserahkan kepada pihak lain. Tergantung kewenangan Menteri Keuangan,” kata Agung.

Menteri Keuangan Agus Martowardojo dalam kesempatan yang sama mengatakan, “Proses lelang mohon dimonitar.”

Agus melanjutkan, sebetulnya target pendapatan negara dari bea masuk, bea keluar, dan cukai untuk tahun ini sudah tercapai, yaitu Rp 131 triliun. “Tapi kasus seperti ini tetap harus diperhatikan, karena beberapa barang bersifat bahaya,” jelas Agus.

Memang di dalam tangkapan KM Kelud terdapat barang kimia/bahan peledak, antara lain Potasium Nitrate dan Sodium Nitrate.

BERITA TERKAIT

Permudah Transaksi, Bithumb Global Luncurkan Token Bithumb Coin

    NERACa   Jakarta - Bithumb Global, exchange aset digital mengumumkan aset kripto yaitu Bithumb Coin (BT), yang merupakan…

PLN Berikan Insentif dalam Electric Jakarta Marathon 2019

  NERACA Jakarta - Electric Jakarta Marathon 2019, sudah terselenggara pada 27 Oktober 2019. Melihat pencapaian hasil penyelenggaraaan Electric Jakarta…

Banggar DPR : Desa Siluman Puncak Gunung Es Permasalahan Dana Desa

  NERACA Jakarta - Munculnya kasus desa siluman dengan adanya transfer yang tidak wajar dari APBN ke desa-desa baru yang…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

LinkAja Fasilitasi Pembayaran BPJS Ketenagakerjaan

  NERACA   Jakarta - Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) menjalin kerja sama dengan PT Finnet Indonesia sebagai…

Kualitas Beras Premium Bulog Diapresiasi

      NERACA   Jakarta - Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia (Aprindo) Roy Nicholas Mandey menilai bahwa produk…

Pemerintah Siapkan Website Tempat Mengadu Abdi Negara

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui 11 kementerian dan lembaga meluncurkan portal Aduan ASN, aduanasn.id, untuk melaporkan Aparatur…