NERACA

Jakarta - Kepemilikan asing atas Surat Berharga Negara (SBN)  Rupiah mencapai total Rp267,25 triliun. Demikian dikatakan Sekretaris Jenderal Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan Bimantara Widyajala pada acara Investor Gathering di gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Kamis (29/11).

Pemerintah menyadari bahwa membaiknya fundamental perekonomian Indonesia telah banyak menarik minat dana investor asing masuk ke Indonesia, terlihat dari arus modal asing yang masuk dalam investasi SBN hingga 26 November 2012 yang mencapai Rp44,81 triliun.

“Total, kepemilikan asing atas SBN Rupiah yang diperdagangkan telah mencapai Rp267,25 triliun atau sebesar 32%,” kata dia.

Namun, tambahnya, pihaknya tetap waspada terhadap risiko pembalikan arus modal asing dan terus berupaya agar dana asing tersebut dapat berada di Indonesia.

Dalam kaitan tersebut, pemerintah telah menerapkan protokol manajemen krisis dan kerangka stabilitas pasar SBN. “Saat ini, pemerintah telah berkoordinasi dengan OJK, LPS dan BI dalam implementasi protokol manajemen krisis nasional,” lanjut Bima.

Sejalan dengan itu, pengembangan pasar SBN domestik tetap menjadi program prioritas pemerintah melalui upaya pengembangan instrumen SBN, penyempurnaan infrastruktur pendukung kegiatan perdagangan SBN, penyempurnaan mekanisme lelang SBN dan komunikasi dua arah yang intensif.

“Kami juga berharap agar para investor domestik seperti perusahaan asuransi, dana pensiun, reksadana, bank, perusahaan sekuritas, investor individu atau ritel mampu berperan lebih besar untuk menjadi penyeimbang deras arus dana asing yang masuk ke Indonesia,” ujarnya.

Sebelumnya, ekonom Samuel Sekuritas Lana Soelistianingsih menilai, pasar di Indonesia memang sangat menarik untuk pasar obligasi rupiah dengan melihat perkembangan perekonomian Indonesia yang pesat. Namun terdapat beberapa risiko pasar obligasi yang harus dihadapi oleh Indonesia.

”Obligasi rupiah mempunyai nilai risiko dengan fluktuasi nilai tukar rupiah,” katanya. Menurut dia, kepemilikan asing yang hampir 30% memperlihatkan kondisi pasar obligasi Indonesia cukup menarik bagi investor asing. Kepemilikan ini perlu diwaspadai juga apabila investor asing ini keluar atau menarik dananya dari obligasi rupiah ini.

”Oleh karena itu, pemerintah Indonesia harus memproteksi apabila hal itu terjadi,” tambahnya. Lana menjelaskan untuk memberikan perlindungan terhadap kepemilikan obligasi kemudian sebagai antisipasi arus modal yang bergejolak maka pemerintah menyiapkan kebijakan untuk melakukan proteksi. Pemerintah juga harus mengelola utang secara baik dan bertanggung jawab sehingga tidak merugikan Indonesia.

”Untuk itu, pemerintah harus menyiapkan suatu alternatif untuk antisipasi terhadap krisis global sehingga kejadian pada tahun 1998 tidak terulang kembali,” ungkapnya.