Realisasi Penerimaan Bea Cukai Rp129,2 T

NERACA

Jakarta - Direktur Jenderal Bea dan Cukai Agung Kuswandono menuturkan, penerimaan negara dari bea dan cukai hingga 23 November 2012 telah mencapai Rp129,2 triliun dari target dalam APBN-P 2012 sebesar Rp131,2 triliun hingga akhir tahun. Penerimaan tersebut 109,93% lebih besar dari realisasi 23 November 2011.

Secara rinci, setoran tersebut berasal dari penerimaan cukai Rp84,67 triliun, bea masuk Rp24,96 triliun, dan bea keluar Rp19,58 triliun. "Jadi kurang Rp2-3 triliun lagi dari target. Dalam satu bulan bisalah tercapai," katanya, Kamis (29/11).

Tahun lalu, penerimaan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) juga melampaui target. Pada 2011, penerimaan DJBC tercatat Rp131,10 triliun dari target Rp115,01 triliun atau mencapai 113,99% dari target dan tumbuh 38,26% dibandingkan realisasi 2010.

Tingginya penerimaan bea dan cukai, menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal Bambang Brodjonegoro, diharapkan dapat mengompensasi risiko tidak tercapainya target pajak pada 2012. Pasalnya, penerimaan pajak penghasilan (PPh) migas cenderung lesu akibat melemahnya harga komoditas dan melambatnya perekonomian global.

"Penerimaan PPh mungkin terjadi penurunan, tapi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ada kemungkinkan lebih tinggi dari yang seharusnya," katanya. Di luar itu, Bambang mengatakan, realisasi penerimaan bea dan cukai diperkirakan bakal lebih tinggi dari targetnya. Ini juga diharapkan bisa mengompensasi penurunan PPh.

Data Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan menunjukkan realisasi penerimaan pajak per 14 November 2012 telah mencapai Rp696,88 triliun atau 78,74% dari target Rp885,03 triliun yang ditetapkan dalam APBN-P 2012. Pencapaian tersebut hampir sama dengan realisasi penerimaan pajak 1 Januari hingga 15 September 2011 yang sebesar 78,98% atau Rp603,11 triliun dari target Rp763,67 triliun pada APBN-P 2011.

Terpukul Kelesuan Ekonomi

Direktur Jenderal Pajak Fuad Rahmany mengatakan, penerimaan pajak dari sektor industri pengolahan dan pertambangan terpukul akibat perlambatan ekonomi global. Data Direktorat Jenderal Pajak menunjukkan penerimaan pajak dari sektor pertambangan per 1 November 2012 turun 12,29% dari periode yang sama tahun lalu. Adapun kontribusi industri pengolahan pada penerimaan pajak turun dari 35,39% menjadi 31,96%.

Penurunan tersebut berdampak besar pada penerimaan pajak penghasilan non migas yang sampai 14 November 2012 baru memenuhi 74,64% dari target APBN-P. Realisasi penerimaan pajak PPh non migas jauh lebih kecil dari realisasi periode yang sama 2011 yang mencapai 84,22%. Fuad menjelaskan, pihaknya berusaha mengompensasi tren penurunan setoran pajak akibat perlambatan ekonomi global melalui upaya ekstensifikasi.

Dia mengharapkan peningkatan jumlah subjek pajak bisa menggenjot penerimaan pajak pada akhir tahun hingga target penerimaan APBN-P tercapai. “Sekarang saya sedang buka ribuan wajib pajak. Lihat lagi mana yang kurang. Saya kejar semua, meskipun untuk kali ini berat,” katanya.

BERITA TERKAIT

Penerimaan Negara Sampai Agustus Capai 60,8% dari Target

    NERACA Jakarta – Menteri Keuangan Sri Mulyani memaparkan bahwa penerimaan negara sampai dengan 31 Agustus 2018 telah mencapai…

Penerimaan PBB Kota Palembang Masih Rendah

Penerimaan PBB Kota Palembang Masih Rendah NERACA Palembang - Penerimaan Pemerintah Kota Palembang, Sumatera Selatan, dari pajak bumi dan bangunan…

Realisasi Ekspor CBU Toyota Tembus 1 Juta Unit

NERACA Jakarta - Presiden Direktur PT Toyota Motor Manufacturing Indonesia (TMMIN) , Warih Andang Tjahjono mengungkapkan secara kumulatif, volume ekspor…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Tol JORR Berlakukan Contraflow Sampai 3 Oktober

      NERACA   Bekasi - PT Jasa Marga (Persero) Tbk melakukan uji coba rekayasa lalu lintas 'contraflow' atau…

Ekspor Kakao Diproyeksikan Tumbuh Hingga 10% - Permintaan Tinggi

      NERACA   Jakarta – Di tengah pesimisme sebagian pengusaha sektor perkebunan akan kinerja ekspor pada penghujung tahun…

PT Lintas Marga Sedaya Raih Pembiayaan Rp8,8 Triliun

    NERACA   Jakarta - PT Lintas Marga Sedaya (LMS), menerima pembiayaan sindikasi sejumlah Rp8,8 triliun. Pembiayaan sindikasi ini…