Pemerintah hingga kini belum menentukan sikap yang jelas terhadap rencana kenaikan harga BBM bersubsidi. Padahal, sesuai pasal 8 ayat 10 dalam UU APBN 2013 sudah jelas bahwa pemerintah berpeluang menyesuaikan kebutuhan realisasi belanja subsidi jika terjadi deviasi dalam asumsi ekonomi makro.  

Namun Menkeu Agus Martowardojo tampaknya belum memanfaatkan kewenangan untuk menyesuaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tahun depan. “Pemerintah bisa melakukan penyesuaian harga, tapi sekarang ini hal itu tidak dipikirkan oleh pemerintah," ujarnya di Jakarta, belum lama ini.

Kita tidak tahu mengapa Menkeu tidak cepat tanggap dengan kondisi kuota BBM bersubsidi yang menipis belakangan ini berpotensi meresahkan masyarakat di seluruh pelosok Indonesia. Karena ini terkait dengan harga BBM bersubsidi yang cukup lama bertahan Rp 4.500 per liter.

Posisi kuota atau jatah BBM subsidi tahun ini yang sebanyak 44 juta kiloliter memang terlihat menipis. Bahkan Kementerian ESDM memperkirakan BBM subsidi jenis solar akan habis pada 11 Desember 2012, sedangkan bensin premium habis per 23 Desember 2012.

Seperti diketahui, anggaran subsidi BBM di 2012 meningkat dari Rp 137 triliun menjadi Rp 219 triliun akibat adanya tambahan kuota BBM subsidi dari 40 juta KL menjadi 44,4 juta KL. Tapi ternyata jatah tersebut belum cukup dan Kementerian ESDM  meminta tambahan kuota 1,2 juta KL lagi.

Di sisi lain, Menteri ESDM Jero Wacik meyakini, salah satu penyebab tekornya BBM bersubsidi adalah naiknya jumlah penjualan mobil. Menurut data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo),  penjualan mobil selama 2012 naik.

"Bertambah 110 ribu unit untuk mobil. Rakyat kita makin sejahtera. Ini indikator kesejahteraan jadi konsekuensi logis," ujar Jero di Jakarta, kemarin.

Tidak hanya itu. Jebolnya kuota BBM bersubsidi juga disebabkan adanya kasus penyelundupan. Laporan BPH Migas juga mengungkapkan, seringkali terjadi penyelundupan BBM subsidi yang jumlahnya lumayan besar. Terakhir, ada sekitar 1.700 KL BBM subsidi diduga yang diselundupkan di Kalimantan. Bahkan ada juga oknum aparat keamanan yang juga membekingi BBM subsidi untuk diselundupkan ke industri.

Kasus penyelundupan BBM subsidi sekarang makin banyak karena terdapat selisih harga yang menggiurkan antara harga BBM subsidi yang terlalu murah Rp 4.500 dan BBM nonsubsidi sekitar Rp 9.700 per liter. Penyelundup menangguk untung besar yaitu Rp 5.200 per liter!

Dari gambaran tersebut, Menkeu tidak perlu ragu lagi untuk menaikkan harga BBM bersubsidi tahun depan, mengingat tingkat kesejahteraan masyarakat menengah di negeri ini sudah ada kemajuan, dan sekaligus membenahi subsidi anggaran yang lebih tepat lagi sasarannya ke depan.

Bayangkan saja jika dana subsidi yang mencapai Rp 300 triliun itu dialihkan ke infrastruktur dan pendidikan, tentu yang merasakan dampaknya sebagian besar rakyat Indonesia, ketimbang pemberian subsidi BBM  saat ini banyak dinikmati oleh orang-orang mampu.

Stagnasi harga BBM bersubsidi secara ekonomi telah menjadikan harga BBM bersubsidi setiap tahun mengalami penurunan nilai. Ini akan mendorong disparitas harga semakin lebar dengan yang nonsubsidi. Dengan harga murah, maka permintaan BBM bersubsidi akan terus meningkat setiap tahunnya. Padahal, produksi minyak mentah mengalami penurunan dan lifting minyak tak pernah mencapai target.