Iuran OJK

Oleh : Ahmad Nabhani

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Sejak dibentuknya lembaga Otoritas Jasa Keuangan (OJK) hingga kini terus menuai polemik. Jika kala itu, lembaga superbodi yang mengawasi industri keuangan ini diisukan berebut kekuasan dengan Bank Indonesia (BI) soal pengawasan. Kini OJK di kabarkan bakal merusak minat perusahaan yang akan go public atau menawarkan saham perdananya di pasar modal melalui IPO. Alasannya, banyak beban yang ditanggung calon emiten atau emiten dalam industri pasar modal. Ini menjadi pemicunya, soal beban iuran OJK yang akan dibebankan anggota bursa.

Selama ini, banyak biaya yang harus dikeluarkan anggota bursa. Selain pungutan pajak dan fee untuk broker, nantinya emiten bakal dibebankan iuran untuk OJK sekitar 7,5%-15% dari pendapatan usaha untuk biaya operasional lembaga baru tersebut. Tentunya, tanggung renteng yang dibebankan emiten, tidak semuanya disambut gembira. Namun ada yang menolak dengan alasan membebankan biaya yang jadi beban emiten. Alhasil besarnya, biaya yang dikeluarkan emiten tentunya akan membebankan perusahaan dan hasilnya akan mempengaruhi kinerja perushaaan. Terlebih bila, kinerja keuangan perseroan belum membuahkan untung besar untuk perseroan ataupun pemegang saham.

Setidaknya alasan inilah yang disuarakan Ketua Indonesian Corporate Secretary Association (ICSA), Hardijanto Saroso, bahwa bila pungutan biaya operasional OJK kembali dibebankan kepada emiten, dikhawatirkan mendorong emiten keluar dari pasar modal Indonesia. Tentunya, apa yang dikhawatirkan perlu soal mengancam delisting emiten disikapi serius dan bukan sekedar gertak sambal. Apapun yang menjadi keluhan para pelaku pasar dan termasuk anggota bursa harusnya di akomodasi oleh otoritas pasar modal dan bukan sebaliknya menganggap berlalu keluhan tersebut. Pasalnya, bila tanpa ada kordinasi dan suara yang diakomodasi tentunya akan berujung pada ketidak harmonisan para pelaku pasar dengan regulator.

Alhasil alih-alih meningkatkan daya saing industri pasar modal dengan negara lain, malah sebaliknya membawa industri pasar modal dalam negeri terburuk paling bawah lantaran perilaku pemerintah yang tidak efisien dan banyaknya melakukan pungutan. Tentunya, kondisi ini sangat bertolak belakang dengan semangat industri pasar modal yang dituntut transparan, akuntabel dan efisien. Bagaimana bisa efisien, jika segala sesuatu operasional lembaga pemerintah harus dibebankan kepada anggota bursa. Pemerintah seharusnya, bisa mengkaji lebih jauh sejauh mana kebutuhan lembaga ini ke depannya.

Karena itu, pemerintah perlu kembali mengkomunikasi hal ini lebih baik lagi soal iuran OJK. Jangan sampai niatan yang baik dinilai buruk karena tidak disampaikan dengan baik. Disamping itu, apa yang dikeluhkan para pelaku pasar soal pungutan OJK juga tidak seharusnya ditelan mentah-mentah oleh komisioner otoritas jasa keuangan dan sebaliknya harus dibicarakan dengan duduk bersama.

BERITA TERKAIT

Hadapi Era Industri 4.0, OJK Dorong BPR Syariah Kolaborasi

    NERACA   Jatim - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Regional 4 Jawa Timur mendorong Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)…

OJK Cabut Izin BPR Legian

  NERACA Jakarta - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencabut izin usaha PT BPR Legian melalui Keputusan Anggota Dewan Komisioner Nomor: KEP-103/D.03/2019…

Pemilik Bank Bali Minta OJK Investigasi Penjualan Bank Permata

    NERACA   Jakarta - Pemilik Bank Bali, Rudy Ramli meminta agar proses penjualan saham Bank Permata oleh Standart…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Jakarta dan Wajah Baru

    Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo Selama 492 tahun bukan waktu yang singkat…

Mengambil Untung dari Perang Dagang

  Oleh: Nailul Huda, Peneliti INDEF   Sudah lebih dari 3 tahun pasca terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika Serikat…

Menata Industri Penerbangan Nasional

    Oleh: Ambara Purusottama School of Business and Economic Universitas Prasetiya Mulya   Gejolak harga tiket pesawat menjadi sorotan…