Pelaksanaan Public Private Partnership selalu Terhambat

NERACA

Jakarta – Meski pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat membutuhkan kemitraan publik dan swasta (Public Private Partnership), dalam kenyataan, kondisi tersebut tidak mudah diwujudkan karena selalu terhambat.

Commissioner PT Nusantara Infrastructure Tbk Scott Younger mengatakan, hingga sekarang Indonesia masih termasuk kurang dalam hal persiapan untuk pembangunan proyek-proyek infrastruktur.

“Salah satu masalahnya adalah kurangnya kerjasama antar kementerian, sehingga para investor harus deal dengan lebih dari satu jalur kementerian,” kata Scott dalam acara Infrastructure Leaders Forum di Jakarta, Kamis (22/11).

Masalah yang tidak kalah latennya adalah tentang pembebasan lahan. Tanpa adanya lahan (yang terbebas), para investor tidak dapat melakukan apa-apa.

Maka dari itu, Presiden Directur PT Citra Wassphutowa Tri Agus Rianto, berharap Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dapat melakukan pembebaskan tanah sampai Desember 2014. Setelah itu, diperkirakan akan ada Undang-Undang baru yang mengatur masalah ini.

Meski begitu, Tri memahami kesulitan di lapangan. “Rasa-rasanya kalau konstruksi harus selesai 2014 juga mustahil, kecuali untuk spot–spot yang sudah maju, seperti Solo, Kertosono,” kata dia.

Menurut Tri, untuk mengatasinya, Direktorat Bina Marga sudah mulai memperkirakan ruas-ruas mana saja yang 2014 belum selesai karena pada periode itu ada yang sudah harus bebas. “Jadi sekarang memang tantangan untuk pemerintah untuk mengatasinya,” tandas Tri.

Yang dibutuhkan pelaku bisnis infrastruktur, kata Tri, adalah adanya Undang-Undang Pertanahan yang mampu memberikan kepastian akan pembebasan tanah.

Pembangunan infrastruktur dalam lima tahun ke depan akan menelan biaya US$140 miliar. Padahal pemerintah -menurut data Bappenas- hanya bisa mampu membiayai 35% nya. Sisanya harus dilakukan dengan PPP.

Dua Kunci

Director Everything Infrastructure Peter Gemell mengatakan, ada dua kunci yang memengaruhi terwujudnya program PPP. Pertama, perlu adanya kepercayaan pasar. “Kepercayaan pasar harus dibangun agar investor tertarik untuk menanamkan modal/investasi dalam program PPP,” kata Gemell.

Kedua, kondisi pasar juga sangat menentukan terwujudnya PPP. “Kondisi pasar ini juga sangat tergantung bagaimana kita mendesain proyek dan berpikir tentang pasar,” jelas Gemell.

Pencapaian UU yang lama terbukti tidak seberapa. Untuk tahun 2012 saja hanya terbangun sedikit. “Kontrak 2006, harusnya 2009 sudah selesai, tapi ternyata belum,” keluh Tri.

Presiden Direktur PT Nusantara Infrastructure Ramdani Basri mengatakan bahwa semua pihak harus berbenah. “Pemerintah harus berkomitmen dalam menjalankan regulasi. Sementara swasta juga harus mempunyai kemampuan dan pendanaan,” jelas dia.

BERITA TERKAIT

Periode Januari 2019, Harga Bapokting di Kota Sukabumi Tergolong Stabil - Heri Sihombing: Monitoring Selalu Melibatkan Pegawai Kemendag

Periode Januari 2019, Harga Bapokting di Kota Sukabumi Tergolong Stabil Heri Sihombing: Monitoring Selalu Melibatkan Pegawai Kemendag NERACA Sukabumi -…

Ketergantungan Fiskal Daerah dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal

Oleh: Yoga Nurdiana Nugraha, Mahasiswa PKN STAN *) Akhir tahun 2018 yang lalu, usia implementasi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal di Indonesia telah…

Ombudsman Minta Adanya Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Kementan

Ombudsman Minta Adanya Pengawasan Pelaksanaan Anggaran Kementan NERACA Jakarta - Anggota Ombudsman Ahmad Alamsyah Saragih meminta adanya pengawasan pelaksanaan anggaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Pemerintah Bantah Anggaran Bocor Rp392 Triliun

    NERACA   Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menegaskan, keberhasilan dalam mengidentifikasi pos…

Target RPJMN Bidang Infrastruktur Diyakini Tercapai

      NERACA   Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono meyakini bahwa sasaran Rencana…

Indeks Kemudahan Berusaha Turun, Pemerintah Diminta Perbaiki Izin

      NERACA   Jakarta - Pemerintah diminta memberi kepastian pengurusan perizinan konstruksi gedung dan properti. Kepastian pengurusan izin…