Pemerintah Selektif di Proyek 10.000 MW Tahap 2 - Kualitas Rendah Pada Tahap Pertama

NERACA

Jakarta - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S. Alisjahbana menegaskan, pemerintah akan memperketat pengawasan pada proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua. "Prioritas kami saat ini adalah menuntaskan proyek pembangkit listrik pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama dan memperketat proses pelaksanaan tahap kedua. Ini agar tidak terjadi beragam persoalan seperti pada tahap pertama," katanya di Jakarta, Rabu (21/11).

Armida mengatakan, banyak persoalan yang terjadi dalam penyelesaian pembangkit listrik 10.000 MW. "Ini catatan serius bagi kami, sehingga dalam penuntasannya kami perketat pengawasannya," tegasnya.

Pemerintah tidak ingin kejadian pada proyek pertama terulang lagi pada proyek kedua. Salah satu penyebab terlambatnya penyelesaian proyek 10.000 MW (Mega Watt) tahap pertama diyakini karena rendahnya kualitas mesin pembangkit buatan China. Selain waktu penyelesaian pembangunan yang molor, pembangkit baru juga bermasalah karena rusak. Kondisi itu terjadi pada Pembangkit Tenaga Listrik Uap (PLTU) Asam-Asam Unit 3 yang diresmikan pada April 2012. Tidak lama setelah peresmian, pembangkit tersebut mengalami kerusakan dan harus dilakukan perbaikan total.

Pada proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap kedua, Pemerintah Indonesia akan fokus pada sumber energi terbarukan dan bersih seperti gas serta panas bumi.

"Kami akan tetap membangun PLTU dengan menggunakan sumber energi batu bara tetapi tidak sebanyak pada tahap pertama. Kami juga akan membangun PLTU dengan teknologi terbaik sehingga energi yang dihasilkan benar-benar bersih. Seluruh proses pembangunan akan dilakukan melalui tender terbuka," tandasnya.

Kualitas Rendah

Secara terpisah, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Nur Pamudji pun mengakui, keterlambatan pembangunan pembangkit listrik di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah untuk proyek pembangkit listrik 10.000 tahap pertama dikarenakan rendahnya kualitas mesin listrik dari China. "Penggunaan mesin dari China harus diterima karena terikat kerja sama. Ketika itu, kondisi perekonomian kita belum kuat," tukasnya.

Saat ini dengan kondisi ekonomi Indonesia yang sudah baik, kerja sama dengan China akan dievaluasi. Pembangkit buatan China berbeda dengan buatan Jepang. Pada awal operasional, mesin asal China biasanya rewel. Mesin buatan China itu baru bisa beroperasi baik setelah lama digunakan. Pamudji mencontohkan, PLTU Labuan yang menghasilkan 2X300 MW sempat bermasalah, tapi kini mesinnya sudah bisa beroperasi dengan baik.

Hal tersebut yang disoroti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang melihat PLN terlambat membangun proyek pembangkit listrik 10.000 MW tahap pertama. Kondisi ini yang membuat BPK memberikan penilaian inefisiensi dalam tubuh PLN. Inefisiensi tersebut diyakini berpotensi telah merugikan negara sebesar Rp37 triliun.

BERITA TERKAIT

Daimler Mulai Produksi Mobil Listrik di China Pada 2019

Daimler akan mulai memproduksi mobil listrik di China pada tahun depan, sebagai cara untuk memenuhi ketatnya kuota anti polusi di…

MESKI PENERIMAAN SEKTOR MINERBA MENINGKAT - KPK: Kepatuhan Pajak SDA Masih Rendah

Jakarta-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan, tingkat kepatuhan pajak di sektor sumber daya alam (SDA) khususnya sektor ekstraktif masih rendah. Perusahaan…

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW

Jabar Tawarkan Proyek Infrastruktur Unggulan di IIW NERACA Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Jabar) menawarkan 25 Proyek Infrastuktur di…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Manfaatkan Zakat untuk Pembangunan

      NERACA   Jakarta - Forum Zakat Dunia mengajak kepada semua negara anggotanya untuk mengadopsi zakat sebagai instrumen…

Pemerintah Perlu Atasi Alih Fungsi Capai Swasembada

  NERACA   Jakarta - Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) menilai pemerintah perlu benar-benar mengatasi alih fungsi lahan guna…

Data Penyusutan Lahan Sawah Diragukan

      NERACA   Jakarta - Kalangan Pengamat Pertanian mengomentari peringatan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional…