Realisasi Belanja Modal Tak Maksimal

 Jakarta—Pemerintah mengakui tingkat belanja modal saat ini masih memprihatinkan. Karena itu belanja modal harus didorong terus. Meskipun belanja modal pada 2011 diprediksi lebih baik. “Khusus untuk belanja modal itu tidak maksimal, realisasinya buruk. Meskipun lebih baik dibandingkan dengan tahun lalu. Namun belanja modal masih memperihatinkan. Ke depan ini harus menjadi perhatian utama kita," kata Menteri Perekonomian Hatta Radjasa kepada wartawan di Jakarta, Kamis (5/5)

 Menurut Hatta, perkiraan pertumbuhan ekonomi kemungkinan bergerak pada level 6,4%-6,5%. Namun pergerakan itu lebih disebabkan aliran investasi dan perdagangan internasional. Namun untuk belanja modal memang masih menjadi yang terendah.

 Lebih jauh kata Ketua umum PAN menambahkan sekarang ini pengembangan industri bahan baku akan menjadi prioritas pemerintah. "Sekarang sementara impor memang naik, sehingga neraca perdagangan memang mengecil surplusnya, tapi itu karena impor yang didatangkan adalah bahan baku dan barang modal. Ini yang dapat mendorong produksi nantinya, sehingga ekspor pun akan bertambah tinggi," paparnya.

 Menyinggung soal  investasi guna mendukung industri, Hatta mengatakana pemerintah sedang menunggu realisasi terjadinya pengalihan industri dari Jepang akibat bencana tsunami yang menghantam negeri sakura tersebut. "Setidaknya, khusus untuk otomotif dipastikan akan ada relokasi otomotif dan pendukung otomotif, atau suku cadangnya ke Indonesia,”imbuhnya.

 Sementara itu, Berdasarkan data Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas tercatat, alokasi anggaran untuk membiayai 11 prioritas pemerintah di tahun 2012 ditingkatkan dari sebelumnya Rp222,102 miliar menjadi Rp228,588 miliar.

 Bappenas mencatat juga anggaran untuk penanggulangan kemiskinan tahun 2012 mendapat alokasi terbesar hingga mencapai Rp50,688 miliar. Tahun 2011, alokasi anggaran untuk penanggulangan kemiskinan hanya Rp47,538 miliar.

 Disebutkan dalam Bappenas, anggaran prioritas pemerintah dibidang Reformasi birokrasi dan tata kelola tahun 2012 sebesar Rp2,889 miliar. Tahun ini, pemerintah hanya mengalokasikan anggaran untuk reformasi birokrasi sebesar Rp1,377 miliar. Untuk menghadapi gejolak harga komoditi dunia, khususnya pangan, pemerintah mengalokasikan anggaran prioritas bidang pangan tahun 2012 sebesar Rp40,616 miliar.

 Anggaran ini meningkat cukup signifikan dibandingkan dengan tahun ini yang hanya mencapai Rp35,110 miliar. Alokasi anggaran untuk prioritas infrastruktur tahun 2012 mencapai Rp48,614 miliar, meningkat dibandingkan dengan tahun ini yang hanya mencapai Rp45,323 miliar.

 Alokasi anggaran untuk prioritas iklim investasi dan usaha sebesar Rp2,409 miliar. Tahun 2011, alokasi untuk prioritas ini hanya mendapat jatah sebesar Rp1,801 miliar. Alokasi anggaran untuk prioritas daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pascakonflik mendapat alokasi sebesar Rp5,493 miliar, meningkat dibandingkan tahun ini yang mencapai Rp4,950 miliar.

 Alokasi prioritas kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi mendapat anggaran sebesar Rp484 miliar, besarannya sama dengan yang dialokasikan tahun ini. Sementara untuk prioritas lain dibidang polhukam, perekonomian dan kesra dialokasikan sebesar Rp5,893 miliar atau mengalami kenaikan dibanding tahun ini yang ditetapkan sebesar Rp5,859 miliar.

 Berdasarkan data yang ada, setidaknya ada tiga prioritas pemerintah yang alokasi anggarannya mengalami penurunan. Tahun 2012, prioritas pendidikan mendapat alokasi Rp45,3 miliar. Jika dibandingkan tahun ini, anggaran untuk pendidikan justru mengalami penurunan. Tahun ini, pemerintah mengalokasikan anggaran untuk prioritas pendidikan sebesar Rp52,532 miliar. Alokasi anggaran untuk prioritas kesehatan tahun 2012 mencapai Rp11,933 miliar. Anggaran ini meningkat tipis dibandingkan tahun ini yang tercatat sebesar Rp11,484 miliar.

 Alokasi untuk prioritas energi tahun 2012 sebesar Rp10,467 miliar. Anggaran ini lebih kecil dibandingkan dengan alokasi tahun 2011 sebesar Rp10,927 miliar. Untuk prioritas lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3,800 miliar atau mengalami penurunan dari tahun 2011 yang dijatah sebesar Rp4,712 miliar. **cahyo