Hentikan Pembiayaan dari Utang LN dan SBN

NERACA Jakarta – Ketua Koalisi Anti Utang (KAU) Dani Setiawan mengatakan bahwa sudah saatnya pemerintah mengubah strategi penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan menghentikan praktik ketergantungan pada pembiayaan utang luar negeri dan surat berharga negara (SBN). “Langkah Sekretaris Kabinet Dipo Alam yang mengeluarkan surat edaran (SE) bernomor 592/Seskab/XI/2012 tertanggal 1 November diharapkan bisa berdampak pada diubahnya strategi penyusunan APBN,” kata Dani beberapa waktu lalu kepada Neraca. SE mengenai pembatasan pinjaman luar negeri (LN) yang membebani APBN dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) itu dianggap sebagai suatu pengakuan dosa. "Makanya, surat edaran ini harus berdampak pada diubahnya strategi penyusunan APBN, termasuk APBN 2013, dengan menghentikan praktik ketergantungan terhadap pembiayaan utang luar negeri dan surat berharga negara (SBN) yang jumlahnya terus meningkat secara signifikan," tegasnya. Apalagi, lanjut Dani, penerbitan SBN terindikasi adanya praktik kongkalikong antara investor asing dan pihak pemerintah dalam menaikkan biaya penerbitan SBN Indonesia. Dia juga mendesak pemerintah untuk mengoreksi kembali strategi net negative flow atau pembayaran utang lebih besar dari penarikan utang baru. Ini karena strategi itu adalah praktik pengurasan sumber-sumber keuangan dalam negeri untuk kepentingan investor atau kreditor asing. "Sebaliknya, pemerintah harus menempuh strategi penghapusan utang dengan belajar dari pengalaman negara-negara lain," tandasnya. Nyaris Rp2.000 T Posisi utang Indonesia kini sangat besar. Secara rasio terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), angka utang memang menurun menjadi 23%, karena pernah mencapai 57%. Tetapi secara nominal, angkanya justru semakin membengkak. Tahun 2004 jumlah utang pemerintah pusat hanya sebesar Rp1.200 triliun, sedangkan utang per Oktober 2012 hampir mendekati Rp2.000 triliun. Padahal pendapatan negara yang tertuang di Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) hanya Rp 1.358 triliun. Kementerian Keuangan mencatat total utang pemerintah pusat hingga akhir Oktober 2012 mencapai Rp 1.992 triliun. Menurut Dani, pemerintah cenderung malas meningkatkan pendapatan tapi sebaliknya, rajin bergantung kepada utang. "Berutang masih menjadi ritual tahunan pemerintah dalam memenuhi kebijakan APBN," ujarnya. Pada APBN tahun 2013 yang baru disepakati DPR pada 23 Oktober lalu, pemerintah diperbolehkan menambah utang baru pada 2013 sebesar Rp161,4 triliun dengan pembayaran cicilan bunga utang sebesar Rp113,2 triliun. Dani mengungkapkan, hingga Agustus 2012, Kementerian Keuangan mencatat jumlah kumulatif utang luar negeri yang belum ditarik mencapai Rp157,9 triliun. Apabila nilai ini ditambahkan dengan posisi outstanding utang pemerintah, total utang pemerintah hingga saat ini Rp2.118 triliun. Dampak Positif Sementara, Menteri Keuangan Agus D.W. Martowardojo menegaskan penarikan utang luar negeri harus diyakini akan memberikan dampak yang positif terhadap pembangunan Indonesia. "Itu tidak jelek, tapi kalau utang yang tidak hati-hati, yang output dan outcome-nya tidak memberikan hasil yang baik, itu perlu diperbaiki," ujarnya. Agus menuturkan pengelolaan utang luar negeri bukan hanya terkait produktivitas program atau proyek yang dibiayai, tetapi terkait juga dengan efektivitas penggunaan anggarannya. Menurut dia, saat ini Indonesia memiliki APBN yang kapasitas belanjanya telah meningkat 3 kali lipat dibandingkan tahun 2005. Pendapatan negara yang totalnya ditargetkan mencapai Rp1.358,2 triliun pada 2012 harus menjadi sumber utama pendanaan program dan proyek pembangunan. Namun, dalam penyusunan APBN, beberapa Kementerian/Lembaga ingin mencari kemudahan dan menerima pinjaman-pinjaman dari lembaga bilateral atau multilateral sebagai sumber dana. "Tentu anggaran yang ada itu bisa digunakan, tidak perlu menggunakan utang kalau anggaran tersedia. Yang kedua, proyek yang dijalankan itu betul-betul harus tepat sasaran, pengelolaan utangnya harus baik," tuturnya. Jejak utang Indonesia yang dikutip dari Kementerian Keuangan menunjukkan, pada 2007 sebesar Rp1.389,41 triliun, 2008 Rp1.636,74 triliun, 2009 Rp1.590,66 triliun, 2010 Rp1.676,85 triliun, 2011 Rp1.803,49 triliun, dan hingga Oktober 2012 Rp 1.992 triliun

BERITA TERKAIT

Menelisik Arah Utang Pemerintah Era Kepemimpinan Jokowi

Oleh: Nurul Nabila, Mahasiswi Perbankan Universitas Samudra Langsa   Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, rasio utang pemerintah terhadap Produk Domestik…

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin - Terapkan Prinsip Industri Hijau

APP Sinar Mas Kembali Raih Penghargaan dari Kemenperin Terapkan Prinsip Industri Hijau NERACA Jakarta – Dua unit industri Asia Pulp…

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial - Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave

Hoax: Jokowi Kalah di Media Sosial Fakta Data dari Lembaga Analisa Media Sosial Politicawave Oleh : Rofiq Al Fikri (Koordinator…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Membaiknya Ekonomi, Penerimaan Pajak Hampir Capai Target

        NERACA   Jakarta - Lembaga riset perpajakan DDTC menilai bahwa penerimaan pajak pada 2018 yang hampir…

Presiden Minta PKH Tak Digunakan untuk Konsumtif

      NERACA   Jakarta - Presiden Joko Widodo meminta para pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) mengarahkan warga penerima…

DataOn Bentuk Perusahaan Baru GreatDay HR

      NERACA   Jakarta - DataOn (PT. Indodev Niaga Internet) meresmikan GreatDay HR sebagai brand baru untuk solusi…