NERACA

Jakarta – Hingga saat ini masalah buruh tak kunjung mereda, para pengusaha menginginkan agar aksi-aksi sweeping yang dilakukan buruh untuk segera berhenti karena nantinya akan menghambat produksi namun di sisi lain, para buruh meminta gaji disesuaikan karena selama ini yang menjadi permasalahan bagi buruh adalah gaji.

Oleh karena itu, Menteri Perindustrian M.S Hidayat memberikan usul agar gaji yang diterima buruh disesuaikan dengan gaji Pegawai Negeri Sipil (PNS). “Saya menawarkan solusinya kenaikan upah secara rata-rata sampai Rp 2 juta (per bulan), kalau investasi besar apalagi join venture perusahaan menengah industri atas mestinya mereka sepakat. Karena saya menggunakan ukuran PNS. PNS saja yang termurah Rp 2 juta,” jelas Hidayat di Jakarta, Senin (12/11).

Atas dasar usul tersebut, Hidayat akan berencana mengajak Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) untuk berbicara sehingga menemukan jalan keluarnya. Namun, dia memahami tidak semua industri mampu memberikan gaji pokok sebesar itu. Menurutnya, industri kecil dan menengah (UKM) harus dikecualikan.

Untuk merealisasikan usulannya, Hidayat akan membahas persoalan buruh bersama Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa sore ini di Lapangan Banteng. “Nanti secara resmi mau membicarakannya, dirapatkan juga dengan Kapolri, Menko perekonomian, menteri terkait, dan Menkopolhukam. Membahas bagaimana aspirasi buruh itu supaya terjadi kesepakatan,” paparnya.

Agar keinginan bisa dipenuhi, Hidayat juga meminta buruh tidak lagi menggunakan kekerasan saat memperjuangkan tuntutan. Terkait kabar 10 perusahaan asing siap hengkang dari Tanah Air karena demo buruh dua bulan terakhir, Hidayat mengaku belum mendapat laporan resmi. Tapi, jika yang dimaksud adalah adanya perusahaan yang menghentikan produksi, dia sudah mendengar hal itu. "Kalau perusahaan untuk sementara menghentikan produksi ada, yaitu PT Bata," ungkapnya.

Persoalan Upah

Sebelumnya, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Sofjan Wanandi, menyatakan tidak mudah menaikkan upah minimum buruh sebesar 30% pada 2013. Dia beralasan modal pengusaha banyak tergerus untuk biaya infrastruktur, logistik, bunga bank, dan pungutan liar di daerah. Selama pungli masih marak, pengusaha mengklaim tak mampu menaikkan upah buruh.  "Biaya siluman dan korupsi di daerah bisa mencapai 10-12% dari biaya produksi," kata Sofjan.

Tak hanya korupsi, infrastruktur yang buruk juga menyebabkan pengusaha harus menyediakan biaya logistik sampai 14-5% dari total ongkos produksi. "Itu biaya logistik termahal di Asia," kata Sofjan. "Jadi kita bukannya tidak mau naikkan upah," katanya lagi. Selama pemerintah bisa menjamin penghapusan pungli dan korupsi, serta perbaikan infrastruktur, Sofjan mengaku pengusaha pasti punya ruang untuk menaikkan upah buruh.

Sayangnya, Sofjan melanjutkan, semua itu masih jauh dari kenyataan. Jika biaya logistik dan pungli masih ada, plus upah buruh naik terlampau tinggi, Sofjan khawatir produk Indonesia tak bisa bersaing di pasar. "Sebab biaya produksi jadi terlalu besar dan produk jadi mahal. Kami bisa mati jika upah buruh naik sampai 30%," kata Sofjan. Dia menawarkan kenaikan upah buruh tahun depan sebesar kenaikan inflasi plus 2-3%.