KPK: Korupsi Bidang Pengadaan Barang-Jasa Terbesar

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Sapto Pratomosunu menyatakan, tindak pidana korupsi bidang pengadaan barang dan jasa terbesar di Indonesia.

"Dari tiga bidang yang cukup berpotensi terjadi korupsi, yakni bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pelayanan publik, bidang pengadaan barang dan jasa paling besar dilakukan penyimpangan dibanding dua bidang lainnya," kata Bambang Sapto Pratomosunu di Pontianak seusai memberikan materi pada seminar "Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD" di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis.

Oleh karena itu, KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di 33 provinsi dan 33 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. "Hari ini kami (KPK-BPKP dan Pemkot) melakukan kerja sama dalam mencegah praktik korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam melakukan pencegahan praktik korupsi, kali ini lokasi yang disasar adalah layanan publik dan pengelolaan APBD di lingkungan Pemkot Pontianak.

Upaya pencegahan tersebut, diawali dengan menggelar seminar dengan tema "Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD", kata Bambang.

Sementara itu, di tempat terpisah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Iman Bastari saat seminar pencegahan korupsi di Pontianak, Rabu (7/11) menyatakan, untuk penyusunan anggaran 2012, ada 73 persen daerah atau 11 kabupaten dan kota di Kalbar yang tidak tepat waktu.

Menurut dia, secara nasional, keterlambatan penetapan APBD antara lain karena birokrasi penetapan alokasi anggaran pusat dan daerah yang terlambat diterima.

Selain itu, komunikasi antara pemda dengan DPRD belum berjalan efektif dalam pembahasan RAPBD. "Korupsi terkadang juga terjadi saat pembahasan anggaran yang molor," ujar dia.

Untuk opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar, tahun 2011 dari 15 entitas baru satu yang masuk wajar tanpa pengecualian yakni Kota Pontianak. Sisanya wajar dengan pengecualian," kata Iman Bastari. "Satu daerah, Kabupaten Melawi sejak tahun 2009 masuk opini tidak wajar," ungkap Iman Bastari.

Iman Bastari menambahkan, untuk pembahasan APBD Perubahan sebaiknya juga jangan menjelang akhir tahun anggaran. "Terlebih untuk pengajuan yang membutuhkan tender," kata dia.

BERITA TERKAIT

KPK Luncurkan Panduan Pencegahan Korupsi Dunia Usaha

KPK Luncurkan Panduan Pencegahan Korupsi Dunia Usaha NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meluncurkan buku panduan pencegahan korupsi untuk…

Di Hakordia 2018, KPK Beri Penghargaan LHKPN-Gratifikasi

Di Hakordia 2018, KPK Beri Penghargaan LHKPN-Gratifikasi NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penghargaan terkait Laporan Harta Kekayaan…

Hari Antikorupsi Sedunia - Telkom Raih Dua Penghargaan dari KPK

NERACA Jakarta - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) raih dua penghargaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai Instansi dengan penerapan Laporan…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Indonesia-Inggris Perkuat Kerja Sama Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan NERACA Katowice, Polandia - Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Sabtu, 8…

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum

Inkindo : Profesi Konsultan Rentan Terjerat Persoalan Hukum NERACA Jakarta - Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (Inkindo) menyebutkan profesi konsultan rentan…

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi

KPPU Sosialisasi Kewajiban Pemberitahuan Merger & Akuisisi NERACA Jakarta - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melakukan Sosialisasi Merger dan Akusisi…