KPK: Korupsi Bidang Pengadaan Barang-Jasa Terbesar

Sekretaris Jenderal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Sapto Pratomosunu menyatakan, tindak pidana korupsi bidang pengadaan barang dan jasa terbesar di Indonesia.

"Dari tiga bidang yang cukup berpotensi terjadi korupsi, yakni bidang perencanaan dan pengelolaan APBD, pelayanan publik, bidang pengadaan barang dan jasa paling besar dilakukan penyimpangan dibanding dua bidang lainnya," kata Bambang Sapto Pratomosunu di Pontianak seusai memberikan materi pada seminar "Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD" di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak, Kamis.

Oleh karena itu, KPK dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan kerja sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi yang telah dilaksanakan di 33 provinsi dan 33 ibu kota provinsi seluruh Indonesia. "Hari ini kami (KPK-BPKP dan Pemkot) melakukan kerja sama dalam mencegah praktik korupsi melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengelolaan APBD di Kota Pontianak," ujarnya.

Ia menjelaskan, dalam melakukan pencegahan praktik korupsi, kali ini lokasi yang disasar adalah layanan publik dan pengelolaan APBD di lingkungan Pemkot Pontianak.

Upaya pencegahan tersebut, diawali dengan menggelar seminar dengan tema "Pencegahan Korupsi melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dan Pengelolaan APBD", kata Bambang.

Sementara itu, di tempat terpisah Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggara Keuangan Daerah, Iman Bastari saat seminar pencegahan korupsi di Pontianak, Rabu (7/11) menyatakan, untuk penyusunan anggaran 2012, ada 73 persen daerah atau 11 kabupaten dan kota di Kalbar yang tidak tepat waktu.

Menurut dia, secara nasional, keterlambatan penetapan APBD antara lain karena birokrasi penetapan alokasi anggaran pusat dan daerah yang terlambat diterima.

Selain itu, komunikasi antara pemda dengan DPRD belum berjalan efektif dalam pembahasan RAPBD. "Korupsi terkadang juga terjadi saat pembahasan anggaran yang molor," ujar dia.

Untuk opini laporan keuangan pemerintah daerah se-Kalbar, tahun 2011 dari 15 entitas baru satu yang masuk wajar tanpa pengecualian yakni Kota Pontianak. Sisanya wajar dengan pengecualian," kata Iman Bastari. "Satu daerah, Kabupaten Melawi sejak tahun 2009 masuk opini tidak wajar," ungkap Iman Bastari.

Iman Bastari menambahkan, untuk pembahasan APBD Perubahan sebaiknya juga jangan menjelang akhir tahun anggaran. "Terlebih untuk pengajuan yang membutuhkan tender," kata dia.

BERITA TERKAIT

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…

Pansel Capim KPK Akan Cari Kandidat dari Daerah

Pansel Capim KPK Akan Cari Kandidat dari Daerah NERACA  Jakarta - Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) Komisi Pemberantasan Korupsi…

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Idul Fitri 1440 H

KPK Terima 94 Laporan Gratifikasi Terkait Idul Fitri 1440 H NERACA Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak 20 Mei…

BERITA LAINNYA DI HUKUM BISNIS

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN

Kasus SAT Tidak Bisa Dikaitkan Dengan SN NERACA Jakarta - Kasus Syafruddin Arsyad Temenggung (SAT) sangat berlainan dan tidak bisa…

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan - Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Diselesaikan Reforma Agraria NERACA Jakarta - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis…

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah

Tugas Kolektor Pinjaman Online: Menjembatani Penyedia Jasa dan Nasabah NERACA Jakarta – Jika ada divisi yang paling disibukkan dalam industri…