Kadin Nilai Ancaman Pengusaha Hengkang Berlebihan

NERACA

Jakarta – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) terlihat berbeda sikap dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) terkait maraknya demo buruh yang diikuti aksi sweeping para pekerja yang marak belakangan ini. Kadin menilai, ancaman Apindo mengenai ancaman pengusaha akan meninggalkan alias hengkang (lockout) dari Indonesia terlalu berlebihan.

Wakil Ketua Kadin Natsir Mansyur mengatakan, Apindo tidak perlu membesar-besarkan demo buruh dengan mengancam lockout jika para buruh terus berdemo. Meski Natsir tak menampik bahwa aksi buruh itu meresahkan kalangan pengusaha, namun, hal itu lebih baik diperbaiki ketimbang mengancam lockout. "Apindo tak perlu besar-besarkan. Kalau meresahkan iya terhadap aksi-aksi buruh, tapi mari kita perbaiki, bisnis di Indonesia masih menguntungkan," ujar Natsir di Menara Kadin, di Jakarta, Kamis (8/11).

Lebih jauh Natsir menghimbau semua pihak, baik buruh maupun pengusaha dan pemerintah untuk duduk bersama. Aksi-aksi buruh, lanjutnya, memang mengganggu dan meresahkan iklim investasi. Akan tetapi, dia tidak membantah anggapan Apindo telah membuat situasi kritis menyebabkan industri melakukan relokasi.

"Seluruh stakeholder yang ada harus duduk bersama dan kembali berhitung, berapa sih cost produksi yang sekarang ini. Karena dia (buruh) melakukan aksi semacam itu ya mengganggu pasti, tapi soal hengkang itu harus lihat grade industrinya," ujar Natsir.

Sebelumnya Ketua Apindo meminta kepada pemerintah untuk tetap menjaga keamanan kawasan industri dari aksi buruh yang melakukan sweeping terhadap pabrik-pabrik. “Sebelumnya kami telah menandatangani dengan Kapolri untuk menjaga setiap aksi buruh dan melarang dilakukannya aksi sweeping, tetapi sejauh ini kita melihat justru polisi cenderung mengawal setiap aksi sweeping yang dilakukan oleh buruh,” tegas Sofjan, Rabu.

Dia mengatakan bahwa dampak aksi demonstrasi buruh belakangan juga mulai dirasakan investor asing. Beberapa perusahaan asing maupun lokal bahkan sudah menutup pabriknya. Apindo mencatat setidaknya sudah ada 6 perusahaan yang sudah menutup pabriknya akibat dari aksi buruh.

“Sudah ada 6 perusahaan yang tutup PT. S (pabrik kabel asal Indonesia di Bekasi), PT. TP (pabrik printing dan packaging asal Jepang), PT. BHI (pabrik plastik injection asal Korea), PT. DGW (pabrik agrochemicals asal China), PT. P (pabrik alat berat pertambangan asal Jepang), PT. SPI (pabrik suku cadang sepeda motor asal Korea),” ujarnya.

Menurut Sofjan masih ada 4 perusahaan yang berniat melakukan hal yang sama. Total estimasi kerugian menurut Sofjan untuk 10 perusahaan yang berencana menutup pabrik adalah US$ 100 juta atau sekitar Rp 900 miliar. “Sengaja menggunakan inisial karena perintah dari perusahaan yang dimaksud US$ 100 juta untuk 10 perusahaan yang tutup, 4 masih kita tahan,” ucapnya.

Sofjan mengaku ia dan teman-teman yang tergabung dalam Apindo meminta pemerintah bertindak tegas dan melindungi hak-hak para pengusaha. Isu outsourcing dan segala macam jenis masalah dari tenaga kerja menjadi ketakutan para pengusaha. “Harus ada kepastian hukum dari pemerintah, saat ini saya masih menahan mereka (para pengusaha) agar tidak lakukan itu. Rabu saya undang pers untuk melihat perkembangan ini. Kita menjaga jika 100 pengusaha lockout banyak pula tenaga kerja yang dikeluarkan,” ujarnya.

Pabrik Tutup

Wakil Sekjen Apindo Franky Sibarani mengungkapkan dua diantara empat pabrik yang akan menyusul untuk tutup pabrik. ”PT Bata Tbk dan Samsung Elektronik Indonesia masuk dari keempatnya. Kita terus dan harus ada upaya pemerintah untuk memberikan jaminan keamanan,” tambahnya. Franky juga mengancam akan melakukan aksi lock out atau berhenti operasi sementara jika tidak ada penjaminan keamanan. “23 asosiasi seperti perusahaan garmen dari Korea, mainan anak, kosmetik dan jamu juga makanan dan minuman ada 100 perusahaan yang lock out,” katanya.

Menurut Franky dari 23 asosiasi yang membawahi 1000 pengusaha, 100 pengusaha akan melakukan locklout atau berhenti sementara produksi. Ia mengatakan faktor keamanan menjadi alasan mengapa rencana locklout ini terjadi. ”Seperti contoh pabrik mainan anak-anak di Sukabumi dan Citeureup di-sweeping. Dengan cara itu keberlanjutan produksi pabrik tidak ada. Belum lagi kasus penyerangan buruh tadi ke Perusahaan Panaruk. Jelas ini tidak aman,” katanya.

Ketika ditanya kapan locklout ini akan dilakukan oleh para pengusaha, Franky menjawab, ia dan Apindo saat ini tengah menahan agar ini tidak terjadi. Franky meminta pihak pemerintah untuk membuka mata lebar-lebar. ”Yang pasti kita meminta jaminan keamanan kerja dari pemerintah. Contohnya tadi kita lihat dan membuktikan tidak cukup keamanan yang ada. Saya pikir ini wajar. Kita ini reaksi kepada pemerintah. Kita meminta pemerintah untuk melihat ini,” tandasnya.

Di pihak lain, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) M. Chatib Basri mengatakan, informasi mengenai banyak investor yang bakal hengkang lantaran kurangnya jaminan keamanan di Tanah Air, namun dia menyangkalnya. "Apakah ada yang withdraw (menarik investasi), sejauh ini belum ada. Meski pernah dengar, tapi buktinya investasi masih tetap meningkat," terangnya.

Chatib mengatakan, melalui Indonesia Investment Summit, BKPM akan menunjukkan upaya aktifnya dalam mendorong investasi di Indonesia. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang baik tentang berinvestasi di Indonesia kepada para penanam modal. Selain itu, kehadiran orang-orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas tingkat dunia dalam acara tersebut akan membantu mendorong peningkatan kepercayaan dunia internasional kepada Indonesia dan pencitraan yang lebih positif tentang Indonesia di mata dunia.

BERITA TERKAIT

Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla

Di Hadapan Pengusaha, Menteri LHK: Kita Lalui Masa-masa Sulit Karhutla NERACA Jakarta - Berbagai langkah koreksi di sektor kehutanan terus…

Fitch Rating Nilai Kas Operasional Negatif - Penurunan Peringkat LPKR

NERACA Jakarta – Sempat dituding karena keputusan menurunkan peringkat PT Lippo Karawaci Tbk (LPKR) tidak berdasar, membuat lembaga pemeringkat internasional…

Ancaman Industri Hengkang di Tengah UMP 2019

NERACA Jakarta-Meski ada penolakan dari sebagian serikat pekerja, sejumlah provinsi telah mengumumkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2019 sesuai dengan…

BERITA LAINNYA DI INDUSTRI

INSA Dukung Implementasi Kebijakan B20 untuk Kapal Laut

NERACA Jakarta - Ketua Umum DPP Indonesian National Shipowners Association (INSA) Johnson W. Sutjipto mendukung penuh pemerintah yang mewaijbkan semua…

4 Pilar Utama Bikin Indonesia Hebat - Pemerintah Terus Pacu Industri Nasional Berdaya Saing Global

NERACA Jakarta – Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyebutkan ada empat pilar utama yang akan membawa Indonesia mengalami lompatan jauh dengan…

Manufaktur - Tumbuh 10%, Industri Minuman Didorong Terapkan Standar Hijau

  NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian terus mendorong sektor manufaktur di Indonesia untuk menerapkan konsep industri hijau. Upaya ini sejalan…