Cabut Subsidi Berdampak Kenaikkan BI Rate 

 Jakarta—Rencana pemerintah menghapus BBM bersubsidi Jenis premium dipastikan  akan berdampak pada naiknya tingkat suku bunga (BI Rate). Karena tingkat inflasi bisa diduga akan naik. “Namun apabila subsidi dikurangi, tingkat inflasi tentunya akan naik dan BI rate pun kemungkinan perlu dinaikkan," kata  Vice President Research and Analyst Valbury Asia Futures Nico Omer Jonckheere kepada wartawan di Jakarta, (1/5)

 Menurut Nico,pencabutan subsidi terhadap Premium maka ini akan memicu naiknya tingkat inflasi. "Selama harga bahan bakar masih disubsidi, BI rate dapat dipertahankan di level yang sama,” tegasnya.

 Di samping itu, kata Nico,. pada April ini kemungkinan Indonesia masih akan mengalami deflasi karena turunnya harga makanan seiring dengan musim panen. "Ada kemungkinan terjadi deflasi April ini, karena berbagai harga makanan telah turun seiring dengan musim panen," tambahnya.

 Menilik hal tersebut, dia juga memprediksi Bank Indonesia (BI) masih akan mempertahankan suku bunga di level yang sama di bulan ini. "Oleh karena itu, BI diperkirakan tetap akan menahan tingkat suku bunga di level yang sama," imbuhnya.

 Sementara itu, AVP Analist PT ICRA Indonesia Haryo Koconegoro mengatakan suku bunga atau BI Rate saat ini dinilai masih rendah dibandingkan dengan kenaikan harga komoditas di dunia. "BI memang mengontrol dengan penguatan rupiah untuk menekan inflasi, tapi kalau diperhatikan penguatan rupiah masih kecil ketimbang kenaikan harga komoditas," jelasnya.

 Haryo menambahkan, baiknya BI harus menaikkan suku bunga 25 bps lagi dan ini juga tidak akan berpengaruh terhadap suku bunga perbankan karena ketatnya persaingan bank. "BI akan lakukan peningkatan suku bunga 25 bps. Menurut saya, BI menaikkan suku bunga, tidak berpengaruh kepada kredit perbankan," terangnya.

 Sebelumnya, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan tidak akan mudah mengganti kendaraan berbahan dasar Bahan Bakar Minyak (BBM). “Butuh  insentif khusus agar masyarakat bersedia beralih ke Pertamax,”ujarnya.

 Hatta menjelaskan, dalam mendukung program pemerintah yang dicanangkan Presiden, yakni pengurangan karbondioksida mencapai 26 persen pada 2020 maka salah satunya adalah membangun mobil ramah lingkungan atau yang disebut green car.

 Namun demikian dia menjelaskan, masyarakat tidak akan tertarik menggunakan jika memang tidak ada insentif yang diberikan. "Mobil yang kita bangun untuk green car, maka di situ harus ada insentif agar masyarakat menggunakan kendaraan-kendaraan itu," tegasnya.

 Namun demikian dia mengungkapkan belum merecanakan insentif seperti apa yang nantinya akan diberikan. "Itu yang harus kita pikirkan bagaimana insentif, karena bagaimana pun juga nanti kehadiran teknologi di dalam ini penting sekali," kata Hatta.

 Untuk mendukung hal tersebut, jelas Hatta, pemerintah kini memiliki rencana aksi dan sudah mempunyai policy. "Kebijakan nasional kita punya, siapa mengerjakan apa, nanti dunia usaha juga di dalam kapasitasnya di dalam lingkupnya juga mengerjakan hal yang sama," paparnya.

 Dengan demikian, lanjut Hatta seluruh stakeholder bersama-sama akan digerakan dalam sebuah tema besar. "Yaitu green economy yang sustainable menuju kepada sustainable economy," jelasnya.

 Hatta menambahkan, saat ini Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indoensia juga sudah dilibatkan untuk menjalankan koorporasi tersebut. "Nanti di-follow up Kadin di dalam rencana aksi masing-masing," tukasnya. **cahyo