DPR vs BUMN "Sapi Perah"

Oleh: Munib Ansori

Wartawan Harian Ekonomi NERACA

Adagium “sapi perah” tidak hanya lazim dipakai dalam diskursus industri peternakan. Dalam perbincangan mengenai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), istilah itu pun jamak dipergunakan. Terutama kaitannya dengan dugaan kebiasaan para legislator di Senayan yang menjadikan perusahaan milik negara itu sebagai “sapi perah” baik untuk pribadi maupun partainya.

Sinyalemen tentang transaksi haram antara legislator dan para bos BUMN ini pula yang agaknya juga menjadi pemicu ketegangan antara sejumlah wakil rakyat dan kementerian yang dikomandani Dahlan Iskan. Menteri nyentrik ini memang tegas melarang para direksi BUMN untuk nyetor ke DPR, betapapun diminta oleh para wakil rakyat yang terhormat itu.

Memang, tak mudah membuktikan transaksi haram politisi dan oknum BUMN. Tapi setidaknya, Menteri Dahlan telah mencium bau tak sedap dari kebiasaan buruk itu. Sehingga, dia memerintahkan semua direksi BUMN untuk berani menolak anggota DPR yang meminta-minta jatah ke BUMN.

Apalagi kemungkinan menjadikan BUMN sebagai “sapi perah” ini semakin menganga apabila dikaitkan dengan pencairan anggaran penanaman modal negara (PMN). Seperti diketahui, sejumlah BUMN rencananya bakal dapat suntikan modal (PMN) tahun ini, yakni PT PAL Rp 648 miliar, PT Merpati Nusantara Airlines Rp 561 miliar, PT Askrindo Persero Rp 800 miliar, dan PT Jamkrindo Rp 1,2 triliun.

Perintah Dahlan untuk memberangus kejahatan korupsi ini tentu saja membuat berang sejumlah anggota DPR. Karena itulah, Dahlan kabarnya semakin tak disukai mitra kerjanya di Senayan. Di saat dia mengharamkan BUMN jadi “sapi perah” pihak Senayan—di mana hal itu ditengarai telah menjadi budaya busuk yang menahun, maka di saat yang sama DPR semakin sengit dengan bos media itu.

Maka dari itu, tak heran jika akhir-akhir ini kinerja Dahlan dikecam oleh sejumlah wakil rakyat. Sebut saja, kritikan pedas yang datang dari Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Aria Bima. Politisi PDIP ini menilai selama setahun kepemimpinan Dahlan di BUMN, banyak persoalan di tubuh perusahaan pelat merah yang belum dituntaskan, seperti persoalan IPO, PMN, privatisasi, rights issue, dan persoalan mendasar lainnya.

Kritikan pedas itu barangkali memang benar secara substansi. Tapi tak sedikit yang menganggap, kritikan ini sebagai “serangan balik” kubu Senayan ke BUMN atas “kenakalan” sang menteri yang gemar mengenakan sepatu kets dan baju putih ini. Barangkali pula Dahlan juga harus instropeksi terkait tindakannya yang mendobrak kemapanan lebih dianggap sebagai pencitraan. Lebih-lebih dia tengah digadang-gadang sebagai calon presiden alternatif pada 2014 mendatang.

Intinya, langkah Dahlan Iskan membersihkan korupsi di tubuh BUMN mesti kita dukung penuh. Tapi di lain pihak, dia harus mengurangi tindakan-tindakan populis yang penuh citra seperti membersihkan kamar mandi bandara atau mandi di stasiun kereta. Karena, ada tugas lebih fundamental yang harus dia selesaikan, yakni memajukan BUMN yang kini memiliki aset Rp 3.000 triliun ini.

BERITA TERKAIT

Komisi IV DPR: Batalkan Permendag No 1/2018

Komisi IV DPR RI menginginkan pemerintah membatalkan Peraturan Menteri Perdagangan No 1/2018 tentang Impor dan Ekspor yang dinilai bertentangan dengan…

Tingkatkan Efisiensi BUMN!

Peneliti UI meminta pemerintah dapat menyederhakan jumlah BUMN di Indonesia, yang kini mencapai 118 perusahaan. Pengawasan BUMN saat ini berada…

ICW: Tarik Bambang Soesatyo Dari Ketua DPR

ICW: Tarik Bambang Soesatyo Dari Ketua DPR NERACA Jakarta - Indonesia Corruption Watch (ICW) merekomendasikan Partai Golkar untuk menarik keputusan…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Demokrasi: Padat Karya & Padat Modal

  Oleh: Dr. Edy Purwo Saputro, MSi Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Solo   Demokrasi sejatinya adalah proses untuk membuat tatanan…

Menghilangkan Pesimis di Tengah Impor Beras

Oleh : Agus Yuliawan Pemerhati Ekonomi Syariah Nasib petani Indonesia dirundung duka, karena hasil panennya akan sia-sia dengan kebijakan impor…

Dampak Shutdown AS Terhadap Ekonomi RI

  Oleh: Bhima Yudhistira Peneliti INDEF Shutdown atau penghentian sementara operasional Pemerintahan di AS diprediksi berlangsung dari minggu ke-4 Januari…