Revitalisasi Industri Alutsista

Impor besar-besaran alat utama sistem senjata (alutsista) oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) memang bukan barang haram. Namun impor alutsista secara membabi-buta jelas tak bisa dibenarkan. Selain dianggap sebagai pemborosan uang negara, jor-joran impor alutsista juga tidak akan pernah mampu merangsang perkembangan industri senjata di dalam negari.

Dalam hitungan DPR, anggaran impor alutsista bisa mencapai Rp 35 trilliun per tahun. Uang rakyat sebesar ini tentu akan lebih bermanfaat jika dibelanjakan di dalam negeri. Separuh saja dari jumlah uang sebanyak itu sudah pasti akan lebih dari cukup untuk merangsang pengembangan industri strategis semacam PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT LAN, dan PT Pindad.

Memang, mustahil dipungkiri, kondisi industri strategis di Indonesia masih jauh panggang dari api. Kemampuan PT PAL, misalnya, memang belum sehebat produsen kapal selam di Korea Selatan atau perusahaan kapal perusak kawal rudal di Belanda. Setali tiga uang, keahlian PT Pindad dalam merakit senjata jelas tidak ada apa-apanya dengan kehebatan industri senjata di Amerika Serikat, Jerman, atau Rusia.

Akan tetapi, tanpa kebijakan industri dan perdagangan alutsista yang dimulai sedini mungkin, duit APBN puluhan triliun rupiah hanya akan berhamburan ke luar negeri tanpa ada efek yang berarti dan entah sampai kapan. Lebih-lebih, proses pembelian senjata sejauh ini kerapkali dikuntit oleh bau busuk penyelewengan yang dilakukan sejumlah oknum. Karena itulah, pemerintah sebagai operator negara dan TNI sebagai penjaga kedaulatan mesti bertindak atas nama kepentingan nasional dalam jangka panjang.

Ke depan TNI, juga Polri, tidak boleh lagi impor alutsista dari luar negeri. Caranya, bangun industri pertahanan di dalam negeri. Keuntungannya, anggaran ratusan triliun rupiah untuk alutsista bisa dinikmati masyarakat lokal. Sekedar contoh, dengan pembelian kapal seharga Rp150 miliar saja di dalam negeri, maka akan ada penyerapan tenaga kerja sekitar 1.500 orang selama dua tahun.

Lagian industri strategis nasional punya potensi maha besar untuk dikembangkan. Untuk pengembangan pesawat, misalnya, PT DI adalah tempat yang paling pas, sementara perlengkapan senjatanya dari PT Pindad dan sistem komunikasinya dikembangkan di PT LAN.

Bahwa ada alutsista yang terpaksa tak bisa diproduksi di dalam negeri, angkatan bersenjata baru boleh melakukan importasi. Toh jika pemerintah akan membeli dari luar negeri maka paling tidak harus dengan skema 80% ada kerjasama pihak asing dengan industri lokal. Jadi ada semacam syarat transfer teknologi ke industri dalam negeri.

Di titik inilah, Undang-Undang Industri Pertahanan yang baru saja disahkan punya nilai strategis, kaitannya dengan revitalisasi industri alutsista. Apalagi, semangat revitalisasi ini butuh payung hukum yang jelas dan kuat untuk mendorong industri alutsista lebih mandiri dan berdaya saing. Dan, agaknya, UU Industri Pertahanan ini memang cocok jadi kado Ulang Tahun TNI yang jatuh pada 5 Oktober besok.

BERITA TERKAIT

Pemerintah Gencarkan Implementasi Program e-Smart IKM - Industri Kecil dan Menengah

NERACA Jakarta – Kementerian Perindustrian (Kemenperin) melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Industri Kecil dan Menengah (IKM) kembali menggelar Workshop e-Smart IKM…

Industri Galangan Kapal Perlu Manfaatkan Peluang Tol Laut - Dunia Usaha

NERACA Jakarta – Pemerintah telah mengalokasikan anggaran bagi pembangunan kapal-kapal negara untuk memenuhi kebutuhan moda transportasi laut di dalam negeri.…

Sektor Industri Desak Pemberantasan Spekulan Gas

NERACA Jakarta – Dukungan terhadap pemberantasan praktik calo (trader) pada tata niaga hilir gas bumi terus bergulir, menyusul tingginya harga…

BERITA LAINNYA DI BISNIS INDONESIA

Freeport Tak Perlu Negosiasi - Oleh Edy Mulyadi : Direktur Program Centre for Economic and Democracy Studies (CEDeS)

Gaduh pemberitaan soal divestasi PT Freeport Indonesia (PT FI) publik jadi bingung. Para menteri yang merasa terkait dengan perkara ini…

Dilema Utang vs Pajak

  Oleh: Firdaus Baderi Wartawan Harian Ekonomi Neraca Ketika melihat data keseimbangan primer atau kemampuan pemerintah membayar utang di dalam…

Nilai Tambah dalam Ekonomi dan Industri

Oleh: Fauzi Aziz Pemerhati Masalah Ekonomi dan Industri   Lama sudah kita menenggelamkan diri dalam persoalan ekonomi. Kegiatan dan proses…