NERACA

Jakarta – Pemerintah berniat memprioritaskan pencairan pinjaman luar negeri untuk mendanai sektor infrastruktur dengan cara merevisi blue book. Ini karena sektor tersebut menjadi hal yang utama dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Terlebih Indonesia adalah negara kepulauan yang membutuhkan connectivity untuk bisa menghubungkan antara daerah satu dengan lainnya.

Sekadar diketahui, pada setiap awal tahun, Kementerian PPN/Bappenas menerbitkan buku biru (blue book) yaitu buku yang memuat daftar usulan proyek-proyek yang memerlukan dan yang dinilai layak dibayai dengan pinjaman/hibah luar negeri (PHLN). Sehubungan dengan itu, pemerintah tengah mengkaji ulang proyek-proyek infrastruktur yang tertuang dalam blue book, terutama yang terkait dengan pembiayaan proyek infrastruktur.

"Ini sesuai dengan arahan dari Bapak Presiden agar nantinya kita betul-betul me-review kembali mana saja proyek-proyek infrastruktur yang kita butuhkan dengan mengandalkan dana utang. Dan tentunya kita juga akan mencari persyaratan-persyaratan yang terbaik,” ungkap Menteri Keuangan Agus Martowardojo di Jakarta, Selasa (2/10).

Menkeu menjelaskan, pengkajian ulang ini dilakukan oleh pemerintah usai mengamati realisasi dari beberapa proyek infrastruktur yang berjalan lambat. “Justru kalau di blue book ini, yang dibiayai lebih dari pinjaman, baik multilateral dan bilateral,” paparnya.

Agus mengaku tidak ingin ketika sudah dimasukkan dalam blue book ternyata tidak ada yang berminat. Seandainya ada yang berminat, realisasinya lama dan proyeknya pun berlangsung lama. “Kami ingin agar revisi blue book ini akan selesai sebelum akhir Januari 2013,” harap Agus Marto.

Tidak Menguntungkan buat Swasta

Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto menjelaskan, proyek dalam infrastruktur yang sudah ada dalam blue book akan memprioritaskan penggunaan pembiayaan pemerintah. Pembiayaan swasta tidak dapat masuk karena pembangunan ini tidak cukup menguntungkan. “Jadi, ini adalah infrastruktur yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, atau yang sangat penting untuk memberikan pelayanan masyarakat dan yang tidak bisa didanai oleh swasta karena tidak cost recoverable,” ujar Djoko.

Dia menyebutkan, beberapa proyek yang dimaksud antara lain pembangunan irigasi atau waduk. Sedangkan untuk jalan tol, sambung dia, diupayakan dibangun dengan melibatkan sektor swasta. “Kecuali jalan tol itu secara ekonomi sangat dibutuhkan tapi secara finansial tidak memenuhi syarat,” tuturnya.

Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Hatta Rajasa meminta agar BUMN tidak bergantung pada pinjaman untuk merealisasikan proyek yang direncanakan. “Kita dorong BUMN untuk mengerjakan pembiayaan sendiri,” tutur Hatta

Selain itu, lanjutnya, beberapa proyek dalam blue book diubah untuk tidak lagi menggunakan mekanisme pembiayaan lunak (soft loan agreement) namun menggunakan pinjaman dari dalam negeri sendiri. “Proyek-proyek yang ada di blue book yang bisa kita geser,” ujarnya.