NERACA

Jakarta – Industri kelapa sawit nasional masih mengalami sejumlah masalah. Salah satu masalah industri kelapa sawit adalah hutan yang terdegradasi. Pasalnya di balik hutan yang terdegradasi tersebut, industri kelapa sawit yang selalu dituding jadi penyebabnya.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Joko Supriono mengungkapkan seharusnya pemerintah dan pengusaha kelapa sawit dapat bekerja sama untuk mewujudkan rencana pengembangan industri kelapa sawit, dan masalah lahan harus segera diselesaikan.

Pertumbuhan industri kelapa sawit di Indonesia, menurut Joko, mengalami perkembangan yang sangat pesat selama beberapa dasawarsa terakhir. Saat ini Indonesia adalah eksportir kelapa sawit kedua terbesar di dunia. “Industri kelapa sawit di Indonesia mempekerjakan lebih dari 3 juta orang dan menghasilkan laba ekspor sekitar US$16 miliar per tahun,” papar Joko di Jakarta, Selasa (2/10).

Joko juga mengungkapkan masalah tata ruang saat ini masih menghambat ekspansi di industri sawit nasional. Terutama, ekspansi di sektor perkebunan sawit. “Iklim investasi maupun usaha di sektor sawit masih harus terus kita perjuangkan,” ungkap Joko.

Joko menambahkan, untuk mendorong daya saing industri sawit nasional, maka pengurus Gapki yang baru akan berkonsentrasi pada regulasi dan kebijakan terkait, seperti fiskal perpajakan. Dia mengaku, pihaknya sudah mendiskusikan masalah regulasi dan kebijakan dengan pemerintah. Selain itu, lanjutnya, masalah infrastruktur juga masih menghambat daya saing industri sawit nasional.

Selama lima tahun, kondisi infrastruktur belum banyak berubah. Dia berharap, program Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) yang telah dicanangkan pemerintah bisa segera direalisasikan. “Industri sawit fine-fine saja tapi banyak hal harus ditingkatkan. Kebijakan tata ruang tidak kunjung muncul untuk selesaikan masalah. Ada perbedaan-perbedaan regulasi pemerintah daerah dan pusat. Kita harapkan ada suatu keberpihakan regulasi untuk memajukan sawit kedepan. Sekarang sudah maju tapi kalau kita hilangkan hambatan-hambatan tadi akan bisa lebih maju,” paparnya.

Apabila industri sawit di dalam negeri bisa diperkuat, maka, kata dia, masalah-masalah luar negeri yang melibatkan sawit Indonesia bisa diatasi dengan baik. Adapun masalah-masalah luar negeri itu, kata dia, adalah seperti aspek-aspek perdagangan yang berkaitan dengan perdagangan global. “Masalah berkaitan dengan luar negeri jadi perhatian kita tapi dibanding dalam negeri coveragenya akan lebih banyak dalam negeri. Ini justru tidak akan berhenti karena perdaghangan internasional berkaitan erat dengan persaingan industri negara barat bahkan termasuk kaitannya dengan politik,” jelasnya.

Dukungan Pemerintah

Untuk itu, lanjutnya, Gapki tidak bisa menyelesaikan masalah tersebut sendiri, tapi membutuhkan campur tangan pemerintah. Gapki, akan terus mendorong pemerintah untuk memperkuat hubungan politik luar negeri. Menurutnya, bukan hanya Kementerian Pertanian, namun Kementerian Luar Negeri juga harus bisa melakukan lobi-lobi politik dengan negara lain.

Dia menambahkan, dalam kepengurusan baru kali ini, Gapki melakukan perubahan dengan menambah sejumlah bidang atau kompartemen baru, seperti sustainability yang diketuai oleh Daud Dharsono dari PT Smart Tbk. “Sekaligus menguatkan tekad kita industri sawit harus mencapai keberlanjutan. Ketua bidang sustainability di kepengurusan dulu tidak ada,” ucapnya.

Di sisi lain, Ketua Bidang Pemasaran Gapki Susanto memperkirakan, harga minyak sawit mentah hingga di Juni-Juli akan bertahan di level 2.800-3.000 ringgit Malaysia. Menurutnya, harga minyak sawit mentah dipengaruhi antara lain oleh keadaan cuaca dan harga minyak bumi.“Harga sawit mentah memang tidak terlepas dari perkembangan ekonomi makro dunia. Awal tahun jatuh lalu naik kembali dan jatuh lagi di Mei dan Juni karena krisis Eropa. Permintaan dunia dan produksi masih tidak seimbang. Gapki lihat harga tidak akan turun jauh,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Asmar Arsyad mengatakan petani kelapa sawit membutuhkan dana peremajaan kelapa sawit rakyat seluas 1,5 juta hektar senilai Rp52 triliun. Dana tersebut dapat diambil dari bea keluar.

“Petani kelapa sawit meminta pemerintah agar fokus pada kebijakan stabilisasi harga minyak goreng dan pengembangan industri hilir. Distribusi Minyak Kita untuk orang miskin bukan untuk orang kaya,” ujarnya.