Meningkatkan Program KB

Menuju Keluarga Yang Sejahtera

Sabtu, 13/10/2012

Program KB sebagai salah satu upaya alat pemutus kemiskinan. Program KB, sebagai upaya menurunkan angka kematian Ibu. Namun kesadaran masyarakat dalam hal ini masih rendah.

NERACA

Sampai saat ini, kesadaran akan pentingnya kontrasepsi di Indonesia masih sangat perlu ditingkatkan mengingat cepatnya pertambahan penduduk masih merupakan tantangan besar negeri ini. Dengan perkiraan jumlah penduduk ini mencapai 241 juta jiwa, jumlah remaja Indonesia 15-24 tahun dan belum menikah ada 40%. Ini akan memberi peluang terjadi baby boom jika tidak dilakukan untuk mengatasinya.

Prof. Dr. dr. Biran Affandi, SpOG (K) mengatakan, sebagian dari negara-negara di Asia Pasifik belum bisa menangani laju pertambahan angka kelahiran setiap tahunnya. Tingginya angka kelahiran tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi dan georafi sehingga informasi yang akurat mengenai kontrasepsi kepada masyarakat masih harus ditinggkatkan.

“Semakin rendah ekonominya, semakin rendah pula pengetahuan dan kemampuannya untuk menggunakan alat kontrasepsi. Selain itu, letak geografis juga memengaruhi keinginan untuk melakukan hubungan seksual sehingga dapat mempengaruhi laju tingkat kehamilan yang tidak diinginkan”, tuturnya.

Program Keluarga Berencana (KB) saat ini dipandang mengalami penurunan, namun kemandirian masyarakat dalam ber-KB teryata masih tinggi. Hal ini dibuktikan ketika terjadi krisis moneter tahun 1997-1998 di mana anggaran untuk program KB menurun, tetapi kepesertaan KB mandiri masih tetap meningkat. Tingkat kemandirian ber-KB berdasarkan SDKI 2007 menunjukkan peningkatan yaitu 91% dibandingkan dengan hasil SDKI 2002-2003 yaitu 88%.

Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasioanal (BKKBN), Dr. dr. Sugiri Syarief, MPA mengatakan, program KB sebagai salah satu upaya alat pemutus kemiskinan. Program KB, sebagai upaya menurunkan angka kematian Ibu.

KB memiliki makna yang dalam dan luas menyangkut masalah Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu KB seharusnya menjadi isu politik, sosial dan ekonomi. Keikutsertaan swasta dalam program Lingkaran Biru (LIBI) yang merupakan program pemerintah sangat signifikan. Hasil SDKI 2007 mencatat adanya kecenderungan peserta KB memilih tempat pelayanan swasta yaitu mencapai 69,1%, hasil ini meningkat dibandingkan dengan hasil SDKI 2002 yaitu 63%.

“Berdasarkan hasil Sensus Penduduk pada tahun 2010, Indonesia menduduki peringkat ke-4 negara dengan jumlah penduduk terbesar, yaitu sekitar 237,6 juta jiwa, dengan Laju Pertambahan Penduduk (LPP) mencapai 1,49% per tahun maka jumlah penduduk Indonesia akan bertambah sekitar 3,5 juta jiwa per tahunnya”, tuturnya.

Sehingga diperkirakan pada akhir 2012 jumlah penduduk Indonesia akan mencapai 245 juta jiwa. Hasil Sensus Penduduk 2010 juga mengindikasikan pertambahan dan pertumbuhan penduduk melebihi proyeksi, maka diperlukan upaya percepatan dan strategi yang lebih inovatif, salah satunya adalah dengan LIBI.

Fokus LIBI dalam program KB Nasional selanjutnya adalah melakukan inovasi untuk alat dan cara kontrasepsi yang menjamin keamanan dan kenyamanan klien dan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk berperilaku mandiri. Hal ini dilakukan dengan cara mengadakan alat dan obat kontrasepsi dengan harga terjangkau dan mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan alat kontrasepsi (alkon) tersebut.

Tantangan dan peluang saat ini adalah adanya disparitas kepersertaan KB Mandiri yang tinggi antar wilayah sehingga diupayakan pemerataan pelayaan KB Mandiri dengan cara menyediakan pelayanan KB mandiri yang merata. Terjaminnya ketersediaan alkon mandiri dan pemerataan distribusi alkon mandiri keseluruhan wilayah serta edukasi kemandirian ber KB kepada masyarakat. Satu tantangan yang sangat penting bagi para produsen dan distributor adalah menjamin ketersediaan alkon mandiri di wilayah.

“Di Indonesia, hampir 80% perempuan dengan lebih dari lima anak belum menggunakan kontrasepsi, walaupun mereka sebenarnya sudah tidak berminat mempunyai anak lagi. Ini justru menjadi sasaran prioritas yang peluangnya sangat tinggi atau kami istilahkan unmet need tinggi,” tutur Kepala BKKBN.

Dalam rangka peningkatan akses pelayanan kontrasepsi, BKKBN sampai dengan tahun 2014 menargetkan untuk melakukan pelatihan pemasangan IUD dan Implant kepada 35.000 Bidan. Dalam program KB peranan Bidan menjadi sangat strategis karena mudah diakses oleh sebagian besar masyarakat.

Sekuragnya 28% dari pelayanan kontrasepsi di Indonesia saat ini dilakukan oleh Bidan Praktik Swasta (BPS). Selain itu juga dalam upaya meningkatkan program KB, BKKBN sampai dengan tahun 2014 akan melatih 10.000 tenaga dokter, untuk pelayanan KB di masyarakat.