NERACA

Tangerang - Pemerintah Kota Tangerang Banten bersama bank bjb meluncurkan Kartu Kredit Indonesia (KKI) untuk meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.

Sekretaris Daerah Kota Tangerang Herman Suwarman di Tangerang Senin (22/4 ) mengatakan peluncuran KKI menindaklanjuti arahan Presiden RI tentang penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD).

Dijelaskan, dengan menggunakan KKI maka dapat mempercepat transaksi langsung yang dilakukan oleh OPD di lingkup Pemkot Tangerang.

"Tujuannya tentu mempercepat dan transparansi anggaran yang digunakan, baik dalam berbelanja kebutuhan daerah ataupun kebutuhan kantor dan perjalanan dinas. Sehingga, dengan menggunakan KKI seluruh transaksi tercatat dan jelas penggunaannya untuk apa saja," ujarnya.

Pemimpin Kantor Wilayah IV Bank bjb Adie Arief Wibawa mengatakan, KKI juga dapat digunakan di luar negeri apabila ada perjalanan dinas. Selain itu, KKI juga tidak memiliki bunga dan limit kartu disesuaikan dengan anggaran tiap OPD.

"KKI nantinya akan diberikan kepada seluruh OPD di lingkup Pemkot Tangerang. Saat ini, sebanyak 10 kartu telah diberikan kepada OPD yaitu Setda, BPKD, Bapenda, Inspektorat, Bappeda, DP3AP2KB, BKPSDM, DKP, Disperindagkop dan Disbupdar Kota Tangerang dan secara bertahap akan diberikan kepada seluruh OPD," katanya.

Adie berharap, dengan kerja sama bjb yang dilakukan bersama Pemkot Tangerang dapat menjadi upaya dan komitmen dalam melayani masyarakat Kota Tangerang.

"Kami mengucapkan terima kasih kepada Pemkot Tangerang selaku pemegang saham Bank bjb. Ini merupakan bentuk komitmen kami melayani masyarakat dan juga Pemkot Tangerang," ujarnya.

Pj Wali Kota Tangerang Nurdin berharap dengan diimplementasikannya KKI tersebut percepatan pelayanan di Kota Tangerang dapat semakin optimal.

"Terutama di tiga sektor yakni dalam transaksi dengan UMKM daerah, pengelolaan pajak dan retribusi serta transaksi keuangan daerah dan juga dalam manajemen ASN di Lingkungan Pemkot Tangerang," katanya.

Nurdin juga menuturkan dengan transaksi pembayaran non-tunai tersebut, diharapkan penggunaan anggaran daerah akan dapat lebih transparan.

"Hal ini juga sesuai dengan arahan presiden, di mana Pemerintah Daerah didorong untuk menggunakan Kartu Kredit Pemerintahan Daerah (KKPD) agar penggunaan anggaran daerah dapat ter-record semua, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan terhadap masyarakat dapat lebih optimal," katanya. Ant