NERACA

Jakarta—Lembaga donor asal Jepang, Japan Bank for International Cooperation (JBIC) menegaskan komitmen untuk membantu Indonesia melalui skema pembiayaan Kemitraan Pemerintah-Swasta untuk proyek pembangkit listrik. "Kalau untuk sektor listrik, selama ini JBIC fokus membiayai proyek pembangkit dan kami ingin membiayai proyek efisiensi distribusi listrik," kata CEO Japan Bank for International Cooperation (JBIC),  Hiroshi Watanabe di Jakarta

Menurut Hiroshi, pemerintah Jepang memiliki teknologi untuk mendistribusikan listrik secara efisien ke daerah dan siap membantu Indonesia dalam pengembangan infrastruktur tersebut. "Jepang mempunyai teknologi tinggi untuk mendistribusikan listrik dengan efisien. Kami siap membantu kalau pemerintah Indonesia berminat," tambahnya

Namun, JICA tidak hanya fokus untuk membantu pembiayaan infrastruktur pembangkit listrik tetapi juga sarana pemeliharaan air bersih dan saluran pembuangan serta transportasi kota.

Hiroshi juga menambahkan ada lima kriteria negara yang dapat dibantu melalui skema pembiayaan infrastruktur JICA yaitu negara tersebut dapat melaksanakan proyek secara efisien dan melakukan transparansi dalam prosedur.

Lebih jauh kata Hirosho, negara tersebut tidak memiliki masalah korupsi, peduli terhadap masalah lingkungan hidup dan mendukung perdamaian dunia. "Dari kriteria tersebut Indonesia tidak mendapat nilai 100%, tapi secara umum Indonesia nilainya sangat tinggi, sehingga investasi JBIC paling besar ke Indonesia dibandingkan negara lain di dunia," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar menegaskan hal paling penting dalam pembangunan infrastruktur yang dibayai dalam skema pembiayaan Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS) adalah good governance. Karena dengan begitu, maka pemerintah tidak perlu lagi memikirkan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur karena dengan good governance yang baik maka akan dengan sendirinya pendanaan akan datang dengan sendirinya. “Pembiayaan (infrastruktur) memang penting tapi bukan satu-satunya yang diperlukan untuk mengelola proyek PPP yang dibutuhkan pemerintah, karena yang juga paling penting adalah good governance dari pengelolaan proyek tersebut,” ungkapnya

Menurut Mahendra, pengelolaan yang baik tersebut dapat membuat pemerintah tidak lagi bersusah payah untuk mencari investor yang berminat untuk membiayai proyek infrastruktur. “Apabila good governance dijaga baik, pembiayaan akan datang sendiri. Jadi tidak seperti yang kita pikirkan di awal,” ujarnya.

Matan Wanmendag ini menambahkan, dengan melakukan pembenahan dan pengelolaan yang baik maka investor memiliki kepercayaan untuk mempercayakan modalnya kepada Indonesia ketika saat ini terjadi krisis global. “Kami harus semakin memperkuat governance dan saat ini dalam satu-dua tahun terakhir kelihatan (pembangunan infrastruktur dengan skema KPS) makin cepat. Karena kita sudah mengerti persoalan pokoknya,” katanya.

Lebih lanjut lagi, Mahendra mengatakan pembangunan infrastruktur adalah salah satu tantangan yang harus dijawab oleh pemerintah untuk menjamin momentum pertumbuhan agar tetap terkendali. “Ini bukan hanya saja evaluasi. Bahkan ada hasil analisis salah satu konsultan pada minggu lalu, yang menyebutkan bahwa salah satu tantangan yang terbesar ada infrastruktur,” katanya.

Pemerintah, kata dia, telah mempunyai berbagai macam unit yang khusus menangani infrastruktur, baik dari pemerintah ataupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur khususnya PPP. “Kita punya PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) ataupun Pusat Investasi Pemerintah (PIP) yang khusus menangani pendanaan untuk infrastruktur. Hal ini yang nantinya kita akan dalami lebih lanjut untuk bisa mencapai target yang lebihi baik lagi,” tuturnya. **bari