Dampak Pertumbuhan vs Kesejahteraan Rakyat

Rabu, 26/09/2012

Beban hidup masyarakat kini semakin berat. Bayangkan saja dalam waktu hampir bersamaan, tarif tol Jakarta-Cikampek, tarif KRL Commuter Line, tarif dasar listrik dan harga Elpiji 12 kg, akan naik dalam waktu dekat ini. Sementara sebagian besar pekerja hingga saat ini belum ada tanda-tanda kenaikan gaji dari kantornya. Ini dipastikan dampak berikutnya tingkat daya beli masyarakat khususnya di wilayah Jabodetabek, yang dekat dengan pusat kekuasaan pemerintah, akan menurun dengan otomatis.

Jika kesejahteraan masyarakat yang berada di Jabodetabek semakin terancam menurun akibat beban hidup yang kian tinggi, bagaimana dengan kondisi rakyat Indonesia lainnya yang berada jauh di pelosok pedesaan? Tentu mereka akan merasakan penurunan kualitas kehidupannya di masa depan. Ini tentu terkait dengan indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia juga terancam merosot. Dampak berikutnya akibat skill SDM rendah, tingkat daya saing produktivitas pun akhirnya semakin sulit menduduki peringkat lebih tinggi mendekati Singapura, Malaysia dan Thailand yang saat ini sudah lebih unggul dari Indonesia.

Di sisi lain, masyarakat internasional umumnya tertegun melihat prestasi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Tahun lalu, pertumbuhan ekonomi kita tercatat 6,5%, menempati urutan kedua tertinggi dunia setelah China. Tahun ini diprediksi masih bagus di sekitar level 6,4%-6,5%, bahkan pada 2013 diperkirakan tumbuh 6,7%. Jelas dari gambaran pertumbuhan tersebut, Indonesia bakal menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar dunia dengan menempati posisi ke-7 pada 2030.

Namun ironisnya, angka pertumbuhan ekonomi yang spektakuler itu seolah tidak bermakna bagi rakyat kecil. Kita lihat saja kondisi perekonomian dan kesejahteraan rakyat, terutama kelas menengah ke bawah, tidak mengalami perubahan yang signifikan. Jadi, angka pertumbuhan yang selama ini dipublikasikan BPS dapat dipercaya kebenarannya? Karena angka pertumbuhan ekonomi terus melaju positif, namun tingkat kemiskinan dan pengangguran tidak menurun secara signifikan.

Padahal, tolok ukur keberhasilan pembangunan yang riil adalah peningkatan kesejahteraan, bukan menyimak angka hasil olahan BPS. Anehnya lagi, pemerintah sering mengakui adanya kenaikan kesejahteraan masyarakat dengan indikator pendapatan per kapita yang sekarang mencapai US$ 3.000 atau setara Rp 2,7 juta untuk setiap penduduk per tahun. Tapi fakta ini bertolak belakang dengan realitas kemiskinan sebagian besar rakyat Indonesia. Angka kemiskinan diklaim turun karena pemerintah memakai standar pengeluaran hanya Rp 8.000-an per hari, padahal standar Bank Dunia adalah rata-rata US$ 2 atau setara Rp 18.000.

Menurut teori ekonomi pada umumnya, bahwa konsep pertumbuhan yang benar adalah menciptakan efek rembesan ke bawah (trickle down effect), namun yang terjadi justeru melahirkan perembesan ke level atas (trickle up effect). Artinya, pertumbuhan ekonomi tidak dinikmati secara merata oleh sebagian besar masyarakat Indonesia, melainkan dikuasai sekelompok orang mirip mafia. Padahal di awal pemerintahan SBY mengusung ekonomi kerakyatan, tetapi yang terjadi makin melebarnya model ekonomi kekuatan “pasar”. Model pertumbuhan seperti ini menurut Prof. David T. Ellwood, guru besar Harvard Kennedy School, AS, disebut kejahatan ekonomi , karena menciptakan kesenjangan antara pemilik modal besar dan orang kecil.

Ini menggambarkan bahwa yang kaya makin kaya, yang miskin semakin miskin semakin menguat. Fakta ini sebagai dampak model politik pertumbuhan yang tidak menempatkan manusia sebagai subjek, tapi mementingkan material dengan tolok ukur pendapatan per kapita. Kita sangat prihatin, jika kemajuan ekonomi hanya dinikmati sekitar 20% penduduk, atau 48 juta jiwa dari 240 juta orang Indonesia.