Teknologi Informasi vs Kekuatan Parpol

Senin, 24/09/2012

Tidak dapat dipungkiri kemenangan Jokowi-Ahok dalam putaran dua Pilgub DKI Jakarta berdasarkan hasil hitung cepat (quick count) sejumlah lembaga survei, membuktikan strategi marketing telah mengungguli kekuatan partai politik yang ada di Indonesia. Ini sekaligus menggambarkan perkembangan dinamika politik nasional, dimana terjadi keruntuhan oligarki partai yang dihantam derasnya partisipasi langsung publik melalui pesatnya jaringan teknologi informasi belakangan ini.

Pilgub DKI Jakarta 2012 seolah membenarkan prediksi para ilmuwan yang sejak dekade 1980-an meramalkan berakhirnya era demokrasi representasi, beralih ke demokrasi partisipasi berbasis teknologi informasi (TI) dan teknologi komunikasi. Artinya, persepsi masyarakat melalui TI akan berubah secara cepat dan simultan, baik secara struktural maupun kultural dalam semua aspek kehidupan, termasuk politik.

Selain TI, ada hukum dasar yang berlaku dalam konsep marketing gaya baru, bahwa “semakin dominan campur tangan marketer dalam memasarkan produk, maka semakin tumpul dampak marketing yang tercipta. Sebaliknya, semakin banyak keterlibatan konsumen, maka sukses pemasaran yang dicapai akan lebih powerful.”

Kita semua tahu semua lembaga, aktor, dan proses-proses politik model lama sekarang mengalami deformasi, desakralisasi, dan delegitimasi. Berbeda saat 35 tahun lalu ketika dunia masih terbalut era industri, organisasi massa seperti birokrasi, serikat buruh, dan partai politik merupakan institusi dominan.

Struktur komunikasi (sosial politik) terakumulasi, terintegrasi, dan digerakkan. Partai dan serikat pekerja merupakan aktor dan institusi utama yang mewakili sekaligus menggerakkan kepentingan massa. Fenomena itu biasa disebut demokrasi representasi.

Pasangan Jokowi-Ahok yang secara legal formal hanya didukung dua partai, PDIP dan Gerindra, berhasil menumbangkan Foke-Nara yang diusung Golkar, Demokrat, PKS, PPP, dan PAN. Upaya konvensional partai besar memobilisasi dukungan dengan menggunakan kekuatan oligarkis akhirnya kalah karena menabrak dinding partisipasi khalayak yang lebih riil dan solid.

Kini, TI dan teknologi komunikasi telah sempurna mendekonstruksi kondisi tersebut. Struktur komunikasi akumulatif tidak lagi memusat dan terintegrasi pada birokrasi, serikat pekerja, atau partai, tapi menyebar merata ke segala penjuru arah, yakni kepada publik yang memiliki kontrol akses ke jaringan utilitas komunikasi elektronik.

Lalu apa produk “unggul” Jokowi yang menarik simpati publik? Prestasi Jokowi saat menjadi Walikota Solo memulai kampanye The Spirit of Java, yaitu merelokasi pasar secara manusiawi, hingga dukungan terhadap mobil Esemka yang meroketkan namanya ke panggung nasional.

Difasilitasi TI, khalayak leluasa menyatakan predisposisi, opini, sikap pemikiran secara bebas langsung di ruang publik. Demokrasi partisipatif telah lahir. Di sini publik menegakkan sistem demokrasi secara elektronik, sekaligus berpartisipasi langsung secara e-elektronik.

Kita akui sejak awal, pada putaran pertama sampai kedua, terlihat semua ’’perang’’ dan ’’kehebohan” komunikasi politik. Pilgub DKI bukan terjadi di ranah nyata melainkan justru di dunia maya. Atau setidaknya aktivasi dunia maya menjadi keniscayaan bagi keampuhan sistem komunikasi politik dunia nyata.

Pendapat umum, dukungan, dan simpati tidak lagi dibangun dari atas (partai) tapi dari bawah (pemilih). Fungsi partai sebagai makelar suara telah berakhir. Dan terbukti aspirasi partai berseberangan dengan aspirasi pemilih.

Panasnya suhu komunikasi politik itu terbangun bukan oleh partai politik melainkan oleh kekuatan swadaya publik berbasis TI (Twitter, BBM, Facebook, web, blog, Polling, e-news). Ini artinya jutaan informasi tersebut lebih dari cukup membuat publik pemilih melek informasi dan politik tanpa harus dimediasi petinggi partai. Karena partai sekarang mulai ditinggalkan khalayak karena sifatnya yang oligarkis, hegemonik, manipulatif, hierarkis dan impersonal.