Sistem Jaminan Sosial Berlaku 2014

NERACA

Surabaya—Kementerian Kesehatan menegaskan pemerintah akan mulai memberlakukan sistem jaminan sosial bagi masyarakat pada 1 Januari 2014. "Itu merupakan implementasi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah dibentuk dengan UU 24/2011 tentang BPJS," kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD di Surabaya, Rabu.

Wamenkes yang juga Ketua Pokja BPJS itu menambahkan pelaksanaan Jamkesmas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agak berbeda sedikit. "Bedanya, kalau Jamkesmas yang berlaku saat ini diselenggarakan pemerintah (Kemenkes), maka SJSN akan dilaksanakan BPJS. BPJS itu jelmaan PT Askes, tapi badan itu sudah tidak boleh profit," tuturnya.

Selain itu, BPJS akan mengelola iuran masyarakat Indonesia sebesar Rp22.201 per bulan. "Tapi, selama Jamkesmas atau Jamkesda yang ada saat ini belum 'dicover' BPJS menjadi SJSN, maka Jamkesmas atau Jamkesda harus tetap diteruskan," ucapnya.

Ditanya tentang mekanisme SJSN yang diselenggarakan BPJS itu, ia mengatakan polanya tidak jauh berbeda dengan Jamkesmas yang ada, seperti ada kartu dan ada proses verifikasi melalui audit. "Nanti akan disiapkan fasilitas, alat, dan SDM," katanya.

Mengenai anggaran yang akan dikelola BPJS, ia memperkirakan dengan iuran Rp22.201 per bulan, maka BPJS akan mengelola anggaran sekitar Rp25 triliun yang akan dibayarkan kepada masyarakat sebagai jaminan sosial.

Bahkan Wamenkes menegaskan SJSN pada tahun pertama akan melayani sekitar 140 juta penduduk. "Jumlah itu terdiri dari masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai swasta yang sudah mengikuti asuransi. Lewat Jamkesmas, pemerintah telah melayani 76,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Itu sudah lebih besar dari jumlah penduduk Thailand," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

Sistem QR Code Bank Mandiri akan Diluncurkan Awal 2019

    NERACA   Jakarta - Presiden Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Tbk Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, Mandiri Pay sebagai sistem…

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar - Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan

Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial di Jabar Menteri LHK: Perhutanan Sosial untuk Pemerataan Ekonomi dan Mengurangi Angka Kemiskinan NERACA Jakarta…

Sebelum ERP Diterapkan, Ganjil Genap Tetap Berlaku

      NERACA   Jakarta - Kepala Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Bambang Prihantono menyatakan kebijakan ganjil-genap akan terus belaku…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Mengganti Terigu Impor dengan Produk Buatan Lokal - Teknologi Pangan

        NERACA   Bogor - Mie memang menjadi santapan favorit masyarakat Indonesia, tanpa pandang usia. Sayangnya mie…

Mewaspadai Inflasi Di Akhir Tahun

      NERACA   Jakarta - Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) mengingatkan pemerintah untuk mewaspadai ancaman…

LPEI Mendorong BUMN Ekspor ke Pasar Prospektif

    NERACA   Jakarta – Pasar prospektif menjadi salah satu alternatif negara tujuan untuk memperluas ekspor di samping Cina…