Sistem Jaminan Sosial Berlaku 2014

NERACA

Surabaya—Kementerian Kesehatan menegaskan pemerintah akan mulai memberlakukan sistem jaminan sosial bagi masyarakat pada 1 Januari 2014. "Itu merupakan implementasi UU 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang akan dilakukan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang sudah dibentuk dengan UU 24/2011 tentang BPJS," kata Wakil Menteri Kesehatan Prof dr Ali Ghufron Mukti MSc PhD di Surabaya, Rabu.

Wamenkes yang juga Ketua Pokja BPJS itu menambahkan pelaksanaan Jamkesmas dan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) agak berbeda sedikit. "Bedanya, kalau Jamkesmas yang berlaku saat ini diselenggarakan pemerintah (Kemenkes), maka SJSN akan dilaksanakan BPJS. BPJS itu jelmaan PT Askes, tapi badan itu sudah tidak boleh profit," tuturnya.

Selain itu, BPJS akan mengelola iuran masyarakat Indonesia sebesar Rp22.201 per bulan. "Tapi, selama Jamkesmas atau Jamkesda yang ada saat ini belum 'dicover' BPJS menjadi SJSN, maka Jamkesmas atau Jamkesda harus tetap diteruskan," ucapnya.

Ditanya tentang mekanisme SJSN yang diselenggarakan BPJS itu, ia mengatakan polanya tidak jauh berbeda dengan Jamkesmas yang ada, seperti ada kartu dan ada proses verifikasi melalui audit. "Nanti akan disiapkan fasilitas, alat, dan SDM," katanya.

Mengenai anggaran yang akan dikelola BPJS, ia memperkirakan dengan iuran Rp22.201 per bulan, maka BPJS akan mengelola anggaran sekitar Rp25 triliun yang akan dibayarkan kepada masyarakat sebagai jaminan sosial.

Bahkan Wamenkes menegaskan SJSN pada tahun pertama akan melayani sekitar 140 juta penduduk. "Jumlah itu terdiri dari masyarakat miskin, PNS, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai swasta yang sudah mengikuti asuransi. Lewat Jamkesmas, pemerintah telah melayani 76,4 juta penduduk miskin dan hampir miskin. Itu sudah lebih besar dari jumlah penduduk Thailand," tukasnya. **cahyo

BERITA TERKAIT

XL Beri Akses Alternatif Jaringan Internet - Dukung Sistem Komunikasi Kabel Laut

NERACA Jakarta - PT XL Axiata Tbk (XL Axiata) terlibat penuh dalam pembangunan Sistem Komunikasi Kabel Laut (SKKL) Australia-Indonesia-Singapore yang…

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi

Perusahaan Indonesia Perlu Tingkatkan Sistem Pencegahan Korupsi NERACA Jakarta - Berbagai perusahaan yang beroperasi di Indonesia, baik itu swasta maupun…

Gerbang Pembayaran Nasional Resmi Berlaku

    NERACA   Jakarta - Bank Indonesia (BI) meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) berkonsep integrasi untuk mencipatakan sistem pembayaran…

BERITA LAINNYA DI BERITA EKONOMI

Kadin Dukung Pemindahan Ibu Kota

      NERACA   Jakarta - Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) siap mendukung rencana pemindahan ibu kota RI…

40% Jembatan Dalam Kondisi Tak Baik

  NERACA   Semarang - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyebutkan sekitar 40 persen jembatan di…

BI Dorong Jakarta Tingkatkan Anggaran Sektor Pariwisata

    NERACA   Jakarta - Anggaran pemerintah DKI Jakarta untuk sektor pariwisata dan ekonomi kreatif dinilai perlu ditingkatkan karena…