Penyusunan RAPBN-2013 "Terindikasi" Menyimpang

Kamis, 20/09/2012

NERACA

Jakarta—Skema penyusunan rencana RAPBN 2013 dinilai rawan dengan berbagai penyimpangan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi oleh Badan Anggaran DPR dan pemerintah. "Menjelang pemilu 2014, semua partai pasti membutuhkan dana untuk kampanye mereka nantinya. Karenanya pada saat ini mereka berupaya mengumpulkan dana-dana baik untuk partai masing-masing maupun individunya dan salah satu sumber untuk itu adalah anggaran negara," kata Koordinator Advokasi dan Investigasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi di Jakarta,19/9

Menurut Uchok, ada indikasi permainan dalam penyusunan anggaran tersebut sudah jelas terlihat diantaranya pengajuan kenaikan tarif dasar listrik oleh pemerintah yang dengan cepat disetujui sebagian kalangan anggota DPR. "Ini ada apa?. Untuk hal-hal yang sifatnya usulan kenaikan harga-harga yang akan membebani rakyat seharusnya tidak serta merta DPR menyetujuinya," ujarnya.

Indikasi adanya potensi kerawanan lainnya, menurut Uchok, adalah pembahasan RAPBN 2013 yang dilakukan secara tertutup oleh badan anggaran DPR dan pemerintah. Selain itu, potensi pendapatan negara juga dinilai sangat kecil yakni hanya sebesar Rp1200 triliun saja. Padahal menurut perhitungan Fitra pendapatan negara masih bisa dipacu lebih tinggi lagi.

Mengenai potensi dan kerawanan penyelewengan anggaran, Uchok menyebutkan diantaranya ada pada pos-pos belanja barang dan jasa. Sementara untuk belanja pegawai, akan sulit dilakukan permainan-permainan karena sifatnya yang sudah rutin dan tetap.

Uchok menambahkan apabila DPR tidak mau dituding telah melakukan penyalahgunaan kekuasaan dalam penyusunan anggaran negara, maka semua pembahasan harus dilakukan secara terbuka dan transparan kepada publik.

Sementara itu Ketua Aliansi Pemerhati Parlemen Indonesia (APPI), Andianto mengatakan persoalan anggaran negara ini merupakan isu penting yang harus terus dikritisi oleh segenap elemen masyarakat sipil. "Fase penyusunan rencana anggaran ini merupakan salah satu tahapan yang rawan dengan penyimpangan-penyimpangan. Karenanya kita mencoba untuk terus mengkritisi," ujarnya.

Dikatakan Andianto, pihaknya sengaja mengundang sejumlah pimpinan organisasi kemasyarakatan dan pemuda untuk turut aktif terlibat memperbincangkan berbagai potensi kerawanan penyalahgunaan anggaran negara tersebut.

Menyangkut utang pemerintah, berdasarkan data Ditjen Pengelolaan Utang Kementerian Keuangan terungkap total utang pemerintah Indonesia hingga Agustus 2012 mencapai Rp 1.957,2 triliun. Sampai akhir tahun ini, utang pemerintah diperkirakan Rp 1.989,92 triliun, atau nyaris Rp 2.000 triliun.

Jumlah utang pemerintah Indonesia yang bakal mendekati Rp 2.000 triliun di akhir 2012 ini memang terhitung rendah jika dibandingkan dengan negara pengutang terbesar di dunia yakni Irlandia dengan jumlah utamg US$ 2,26 triliun di 2011 lalu.

Dibandingkan total utang pemerintah di 2011 sebesar Rp 1.803,49 triliun, maka sepanjang 2012 ini, jumlah utang pemerintah bertambah Rp 186,43 triliun. Yang jelas jumlah utang pemerintah ini dalam waktu lima tahun meningkat Rp 600 triliun. Di 2007, jumlah utang pemerintah Rp 1.389,41 triliun, sementara di 2012 Rp 1.989,92 triliun.

Sementara jumlah pembayaran bunga utang pemerintah sepanjang 2012 ini direncanakan bakal mencapai Rp 117,79 triliun. Ini terdiri dari bunga utang dalam negeri Rp 71,95 triliun dan bunga utang luar negeri Rp 28,05 triliun. Jumlah pembayaran bunga utang pemerintah dari tahun ke tahun terus meningkat. Di 2007 pembayaran bunga utang pemerintah adalah Rp 79,8 triliun, sementara di 2012 adalah Rp 117,79 triliun. **cahyo